SURABAYA | duta.co – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Puguh Wiji Pamungkas mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menjadikan Jawa Timur, sebagai pilot project One Stop Service (OSS) dalam mempercepat deteksi dini penyakit tuberkulosis (TBC).
Menurutnya, keputusan tersebut sangat tepat mengingat Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kasus TBC tertinggi kedua di Indonesia yakni 116.538 kasus.
“Program One Stop Service pemeriksaan TBC dengan memanfaatkan fasilitas Puskesmas di seluruh kecamatan merupakan langkah progresif yang patut diapresiasi,” ujarnya, Sabtu (15/11/2025).
Puguh menyebut, terdapat sekitar 6000 Puskesmas di Jawa Timur yang dapat mendukung pelaksanaan deteksi dini. Dengan dukungan alat dari Kemenkes, keberadaan Puskesmas akan semakin strategis dalam mempercepat diagnosis dan pemetaan data TBC.
“Dengan pemetaan yang akurat, pemerintah bisa mengetahui wilayah dengan angka kasus tinggi maupun yang sudah menurun. Langkah preventif pun dapat dilakukan lebih terarah, seperti penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, politisi asal PKS ini menyoroti peran Puskesmas pembantu (Pustu) dan Kader Kesehatan Desa dalam mendukung mitigasi awal. Kader kesehatan yang telah dilatih rutin oleh Dinas Kesehatan diharapkan mampu mendeteksi gejala awal masyarakat yang mengarah pada TBC, sebelum akhirnya dirujuk ke Puskesmas atau Pustu untuk penegakan diagnosis melalui pemeriksaan laboratorium.
Lebih lanjut, Puguh menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan primer memiliki peran vital sebagai garda terdepan. Meski tidak selengkap RSUD dalam kompetensi layanan, namun Puskesmas dan Pustu dinilai efektif sebagai “sensor awal” dalam mendeteksi berbagai penyakit di masyarakat.
Di sisi lain, DPRD Jatim terus menunjukkan komitmen mendukung penguatan sektor kesehatan. Ia menyebut, anggaran kesehatan di Jawa Timur merupakan yang terbesar kedua setelah pendidikan, yakni sekitar Rp6,3 Triliun.
“Itu menjadi bukti bahwa DPRD Jatim mendukung penuh upaya pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkualitas, sehingga memiliki daya saing,” tegasnya.
Hanya saja, Puguh menekankan bahwa keberhasilan penanganan TBC tidak hanya bergantung pada pemerintah. Kesadaran masyarakat juga dibutuhkan untuk menghilangkan faktor pemicu serta memperbaiki lingkungan yang memperberat risiko penularan.
“Kolaborasi komprehensif harus terus ditingkatkan. Peran kader kesehatan desa, pemerintah desa, hingga posyandu sangat penting dalam edukasi dan membangun kesadaran masyarakat,” pungkasnya. (rud)
