JAKARTA | duta.co – DPR RI membatalkan wacana pembangunan apartemen bagi anggota dewan. Pembatalan proyek apartemen dengan pertimbangan rumah jabatan anggota DPR di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan, masih layak digunakan.
Hal itu diungkapkan Ketua DPR Setya Novanto. Selain itu, menurut Setnov, proses pengembalian tanah bekas rumah jabatan anggota DPR ke Sekretaris Negara harus melalui proses panjang. Rumah jabatan di Kalibata dan Ulujami pun dinilai masih cukup dekat serta terjangkau dari gedung DPR.
“Nah untuk itulah kita sudah putuskan tidak perlu kita harus membangun atau menyewa apartemen dan itu sudah final kita putuskan bersama,” ujar Setnov di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8).
Setnov mengklaim keputusan untuk membatalkan pembangunan apartemen sudah dibahas bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Mereka berdua mengamini usulan tersebut. Fahri merupakan Ketua Tim pengkajian Rencana Revitalisasi Komplek Senayan.
“Pak Fahri selaku ketua tim dalam pembangunan saya diskusikan bahwa di dalam pembangunan apartemen ini tentu perlu di pertimbangkan karena tempat di Ulul Jami maupun Kalibata yg ditempati anggota DPR yang sekarang sudah ada itu kalau itu dikembalikan itu prosesnya sangat panjang,” tegasnya.
Soal wacana gedung baru DPR, Setnov meminta usulan itu dipertimbangkan. Sebab, gedung yang saat ini digunakan hampir kelebihan kapasitas untuk menampung seluruh anggota DPR beserta 7 tenaga dan staf ahli mereka.
“Ya itu kompleks yang sudah ditata sejak lama. Dan apa yg disampaikan oleh tim ketuanya Pak Fahri itu adalah memang situasional pada saat sekarang ini tempat daripada gedung yang sekarang ini yang ditempati sekarang ini hanya muat jumlahnya sangat minim,” ujar Setnov.
“Yaitu dengan kapasitas 800-1400 dan sekarang ini 7 daripada tenaga ahli belum lagi alat-alat dan itu yang disampaikan kepada saya minta dipertimbangkan untuk bisa dipertimbangkan lagi,” pungkasnya.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengungkapkan rincian anggaran pembangunan gedung baru DPR. Anton menyebut, untuk pembangunan gedung baru DPR membutuhkan anggaran sebesar Rp 320,44 miliar. “Dananya itu 300 bangun gedung Rp 320,44 miliar kalau untuk gedung,” kata Anton.
Anggaran pembangunan gedung, kata Anton, telah masuk dalam pagu anggaran di APBN 2018 DPR sebesar Rp 5,7 triliun. Pembangunan gedung baru ini merupakan proyek multiyears. “(APBN) 2018 dong. Kan pagu indikatif kita kan Rp 5,7 ya dari situ Rp 5,7 triliun itu,” jelasnya.
Selain untuk pembangunan gedung, Anton menyebut anggaran Rp 5,7 triliun juga dialokasikan untuk pembangunan alun-alun demokrasi. Adapun alokasi anggaran pembangunan alun-alun demokrasi sebesar Rp 280 miliar. Sehingga jika ditotal, anggaran yang dibutuhkan untuk proyek gedung baru DPR plus alun-alun mencapai Rp 601 miliar. “Untuk alun-alun demokrasi Rp 280 miliar. Jadi semua itu Rp 601 miliar,” tandasnya. hud, net
