JAKARTA | duta.co — Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menolak pengesahan RUU IKN (Ibu Kota Negara) menjadi Undang Undang pada Selasa, 18 Januari 2022.

“Pengesahan RUU IKN ini terlalu buru buru, dan kurang kajian atas Lokasi lahan Ibukota negara baru tersebut. Sebaiknya Panitia Khusus RUU Ibu Kota segera mengundang ahli Geologi untuk mengetahui potensi bahaya ketika Lokasi IKN itu berada penuh pada lahan Gambut dan lahan sumber daya batu bara,” jelasnya dalam rilisnya Senin (17/1/22) kepada duta.co.

Menurut Uchok, ketika IKN tetap berada di Penajam Paser Utara, dan Kutai Kertanegara, maka bahaya yang kita hadapi, Pemerintah bukan ancaman Peluru kendali dari negara asing atau Teroris. Tetapi lahan gambut, dan lahan yang berisi batubara yang berpotensial menghancurkan aset gedung perkantoran pemerintah.

“Perlu diketahui, bahwa yang namanya lahan Gambut itu mempunyai kencenderungan untuk menimbulkan proses pembakaran spontan akibat adanya aksidasi. Jadi tidak perlu adanya pembakaran secara sengaja, hanya dengan adanya cuaca panas ekstrim akibat dampak elnino, lahan gambut bisa menjadi api atau asap yang menganggu kinerja pemerintah,” terangnya.

Kemudian, lanjutnya, rencananya di IKN akan juga ada gedung gedung pemerintah bertingkat dengan mengunakan pondasi dalam seperti tiang pancang. Padahal, ketika pondasi tiang pancang pada kedalaman tertentu menyentuh sumber daya Batubara maka akan terjadi proses oksidasi yang menyebabkan kerusakan pada beton dan besi tiang pancang.

“Ketika tiang pancang Gedung kantoran pemerintah bertingkat mengalami kerusakan, maka tinggal tunggu waktu saja, bangunan gedung pemerintah tersebut akan runtuh,” warningnya.

Yang terakhir, masih menurut Uchok, adalah rencana anggaran untuk membangun IKN sebesar Rp.500 Triliun. Dan alokasi anggaran sebesar Rp.500 triliun menurut CBA (Center for Budget Analysis) merupakan paket akal akalan saja. Sengaja mereka kecil kecilkan agar tidak ada reaksi dari publik dan DPR.

“Sebagai pembanding saja, biaya pindah ibukota Kazahkstan dari Almaty ke Astana / Nursultan pada tahun 1998 sebesar USD 30 Miliar (setara RP. 450 Triliun), yang jika dikonversikan ke nilai saat ini bisa 4x lipat setara USD 120 Miliar Dollar (setara Rp. 1.800 Triliun). Luas kota Nursultan hanya 722 kilo meter persegi atau ekivalen 72.200 Hektare,” urainya.

Jangan Jadi Tukang Stempel

Begini, ujarnya, kok Indonesia bisa pindah Ibu kota negara ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara dengan rencana luas 256.142 Hektare (3,5 kali lipat luas Nursultan) cuma membutuhkan biaya Rp. 500 Triliun? Apalagi dengan lokasi Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang sangat-sangat buruk, hutan belantara, banyak lubang bekas tambang dan lahan gambut.

“Maka dari Gambaran ini, kami dari CBA meminta kepada DPR agar jangan dulu mengesahkan RUU IKN menjadi undang undang sebelum ada kajian yang komprehensif. Pemerintahan Jokowi jangan paksa DPR RI hanya menjadi tukang stempel saja, kaya zaman Orde Baru,” pungkasnya. (rls)

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry