SURABAYA | duta.co – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur melakukan penandatanganan komitmen, di sela acara High Level Meeting (HLM) di Gedung Negara Grahadi, Selasa (15/7/2025).
Ini dilakukan sebagai simbol penguatan sinergi pelayanan investasi dan peningkatan realisasi penanaman modal secara inklusif.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan capaian strategis forum ini. “Termasuk terbentuknya 46 proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) senilai Rp57,5 triliun serta 12 Letter of Intent (LoI) dari investor asing selama pelaksanaan East Java Investment Forum (EJIF) 2024,” katanya.
Menekankan aspek keamanan dan kenyamanan investasi, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim, Kombes Pol Roy Hutton Marullamrata Sihombing, menyampaikan pentingnya stabilitas sebagai pondasi iklim usaha.
“Polda Jatim telah dan akan berkomitmen untuk mengintensifkan pengamanan proyek strategis, penanganan konflik sosial, serta patroli objek vital, dan mengimbau investor agar mematuhi proses perizinan untuk mencegah potensi pelanggaran hukum agar terhindar dari premanisme,” tambahnya.
Pada forum ini, tiga Kepala Daerah turut menyampaikan kondisi percepatan investasi di wilayahnya. Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi menegaskan kesiapan lahan 6.000 ha untuk sektor industri maritim dan pariwisata dan kebutuhannya akan infrastruktur penunjang akses.
Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono menyampaikan keunggulan logistik, lahan luas, dan upah kompetitif, namun menyoroti perlunya harmonisasi regulasi lintas instansi. Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi menekankan efisiensi biaya investasi dan pentingnya perbaikan akses jalan provinsi untuk mendukung kawasan industri di wilayah Nganjuk.
Melengkapi pandangan kepala daerah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menyampaikan bahwa investasi menjadi pendorong utama pembentukan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas regional. Jawa Timur memiliki daya saing tinggi dengan dukungan infrastruktur dan pasar yang besar.
“Masih terdapat ruang peningkatan pada pasar tenaga kerja, adopsi TIK, dan sistem keuangan. Penguatan aspek-aspek tersebut menjadi kunci dalam mendorong akselerasi investasi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Komitmen bersama kemudian diperkuat melalui Tanda Tangan Deklarasi Bebas Pungli dan Premanisme antara Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, dan Bupati/Walikota se-Jawa Timur sebagai wujud komitmen untuk mendukung iklim usaha yang aman, serta investasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Menutup kegiatan, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan pentingnya peningkatan investasi PMA dan PMDN, khususnya pada Proyek Strategis Nasional seperti tebu dan sapi perah yang dinilai siap secara ekosistem dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Dia juga mendorong pendekatan proaktif dalam menjaring peluang investasi baru, percepatan infrastruktur, efisiensi logistik, serta konsistensi atas komitmen bersama sebagai landasan pertumbuhan berkelanjutan.
“HLM Forum Investasi 2025 mempertegas peran Jawa Timur sebagai pusat gravitasi pertumbuhan ekonomi nasional, dengan investasi sebagai penggerak utama transformasi struktural dan penciptaan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Kegiatan ini mengusung tema “Akselerasi Peningkatan Investasi untuk Menciptakan Lapangan Kerja” dan dihadiri oleh lebih dari 180 peserta terdiri dari jajaran Pimpinan Daerah Kab/Kota dari seluruh Jawa Timur, termasuk 20 Bupati/Walikota, 4 Wakil Bupati, 3 Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Bapeda dari 38 Kabupaten/Kota, serta seluruh anggota Forum Investasi dan undangan. ril/lis
