SURABAYA | duta.co – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur mengumumkan para pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Jatim 2025, Sabtu (16/8). Acara pengumuman yang digelar di Surabaya ini menjadi puncak dari serangkaian penilaian yang telah berlangsung sejak Maret lalu.
Kepala DPMD Jatim, Budi Sarwoto, secara langsung menyerahkan apresiasi kepada perwakilan pemenang. Untuk kategori desa, Desa Tembalang, Kecamatan Wlingi dari Kabupaten Blitar berhasil menyabet juara pertama, diikuti oleh Desa Gonggang Kecamatan Poncol dari Kabupaten Magetan sebagai juara kedua, dan Desa Ngarjo Kecamatan Mojoanyar dari Kabupaten Mojokerto di posisi ketiga.
Sementara itu, untuk kategori kelurahan, posisi teratas ditempati oleh Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, juara kedua diraih Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang, dan juara ketiga Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya.
“Juara pertama pada masing-masing kategori akan diajukan untuk ikut lomba desa dan kelurahan tingkat nasional pada September – Oktober 2025 mendatang,” ujar Budi Sarwoto.
Menurut Budi, ini merupakan langkah strategis untuk mengulang kesuksesan tahun sebelumnya. Pada 2024, perwakilan Jatim, yaitu Desa Tulungrejo dari Kota Batu, berhasil meraih juara 1 nasional regional Jawa-Bali. “Provinsi Jatim saat itu juga mendapatkan penghargaan Upakarya Wanua Nugraha sebagai pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan terbaik,” tambahnya.
Mengusung tema “Desa dan Kelurahan Swasembada Menuju Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara”, lomba tahun ini diikuti oleh desa dan kelurahan yang masuk kategori Cepat Berkembang. Proses penilaiannya sangat ketat, meliputi penilaian administrasi, paparan, dan verifikasi lapangan yang berlangsung dari Maret hingga Juni 2025.
Para pemenang berhak mendapatkan uang pembinaan, piagam dari Gubernur Jatim, serta piala. Total ada 12 aspek yang menjadi penilaian, meliputi pelaksanaan pemerintahan dan perencanaan, pendidikan, kegiatan PKK, administrasi batas dan kerja sama desa, kelembagaan masyarakat, dan kesehatan.
Selain itu juga aspek keterbukaan informasi publik dan KIM, inovasi pelayanan BUMDes, keamanan dan ketertiban, keuangan aset prestasi BPD LPMK, ekonomi investasi, hingga penanggulangan kemiskinan dan tanggap bencana. (Rid)
