GRESIK | duta.co – Bupati Gresik Dr H Sambari Halim Radianto mengajak seluruh kepala desa se-Kabupaten Gresik serta stake holder terkait untuk berkomitmen dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan sistematis. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik juga menekankan kepada seluruh Kepala Desa melalui edaran dari hasil MoU antara Pemkab Gresik dan Polres Gresik tentang pengawasan penggunaan Dana Desa.
Bupati Gresik didampingi Sekda Drs Kng. Djoko Sulistio Hadi mengatakan hal itu saat menerima kunjungan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang (UU) No. 6 tahun 2014 tentang Desa, khususnya terkait Dana Desa yang berlangsung di ruang Graita Eka Praja, Senin (04/12/2017).
Menurut ketua rombongan, Abdul Qodir Amir Hartono, DPD RI mempunyai fungsi dan tugas antara lain pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang. Sejak berlakunya Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 2014, Komite I DPD RI sangat concern melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Desa, dalam rangka mengawal semangat dibentuknya UU Desa yakni untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat desa.
Selama lebih dari 3 tahun, Komite I DPD RI telah menerima aspirasi khususnya permasalahan-permasalahan dalam implementasi UU, yang disampaikan baik dari masyarakat langsung maupun stake holder terkait.
Bupati Sambari mengucapkan banyak terima kasih, karena kabupaten Gresik dinilai sebagai kabupaten percontohan dengan penggunaan dan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Karena dana Desa yang diterima cukup besar jumlahnya, maka ada stressing untuk desa, yakni harus ada connecting antar desa. “Jadi setiap desa dengan desa yang lain akan ada sinkronisasi,” ungkap Bupati.
Lebih lanjut Bupati menjelaskan , dalam pencairan dana desa tahap pertama, harus ada laporan pertanggung jawaban yang jelas. “Artinya antara dana yang diterima dan realisasi fisik harus seimbang. Kepala desa diwajibkan untuk menyusun program dan diatur dalam APBDes, serta Peraturan Desa (Perdes) sehingga dapat dipantau secara maksimal.
Beberapa poin penting dibahas dalam kunjungan tersebut yang berkaitan dengan pelaksanaan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa kali ini yaitu sinkronisasi regulasi antar kementerian/lembaga yang telah dan akan mengeluarkan berbagai peraturan tentang desa, yaitu Mendagri, Mendes PDTT, Menkeu, BPKP dan Pemerintah Daerah.
