JOMBANG | duta.co – Polemik kebijakan Bupati Jombang, Abah Warsubi, yang dinilai mendorong kepala desa untuk membeli sepeda motor menggunakan anggaran Desa Mantra (Mandiri, Tertib, dan Sejahtera) terus melebar. Kritikan datang dari berbagai arah, termasuk dari DPD Kosgoro 1957 Kabupaten Jombang.
Ketua DPD Kosgoro Jombang, Maulana Syahiduzzaman, meminta Bupati tidak gegabah dalam mengeluarkan arahan, apalagi yang berpotensi menimbulkan tafsir luas di tingkat desa. Menurutnya, kebijakan itu justru kontraproduktif di tengah kondisi fiskal daerah yang dinilai masih belum stabil.
“Bupati mestinya merenung. Banyak kebutuhan dasar masyarakat masih belum tersentuh secara memadai. Jangan sampai publik melihat beliau lebih memprioritaskan alat transportasi perangkat desa daripada beban rakyat yang makin berat,” tegas Maulana kepada duta.co, Selasa, (18/11).
Maulana lebih lanjut mengatakan, saat ini rakyat Jombang sudah mengalami pengurangan PBIJK sebanyak 21 ribu jiwa. Menurutnya, angka ini bukan kecil dan menunjukkan banyak warga rentan yang kini tidak lagi tercakup dalam jaminan kesehatan.
“Bagaimana mungkin kepala daerah bicara soal pembelian sepeda motor, sementara 21 ribu warga kehilangan jaminan kesehatan? Ini ironi. Pemerintah harus punya sensitivitas sosial,” lanjutnya.
Ia menekankan, sebelum memberikan arahan terkait penggunaan Dana Desa Mantra, Bupati perlu melakukan kajian mendalam, termasuk urgensi, efektivitas, serta dampaknya rakyat yang dirugikan. Jika tidak, kebijakan seperti pembelian sepeda motor justru dapat dianggap tidak populis dan tidak berpihak kepada rakyat kecil.
“Kami hanya mengingatkan. Bupati Abah Warsubi harus hati-hati. Rakyat sedang sensitif, ekonomi tidak mudah, dan angka PBIJK yang turun itu bukti bahwa banyak warga sedang kesulitan ekonomi. Jangan sampai Bupati terjebak dalam kebijakan yang tak populis dan mengundang kritik lebih keras,” pungkasnya. (din)
