SIDOARJO | duta.co – Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidoarjo, Didi Prihadi Wibowo, bersama pejabat dan perwakilan KPPN melaksanakan audiensi dalam rangka menjalin komunikasi strategis, serta perkenalan dan mempererat hubungan KPPN Sidoarjo dengan pemerintah daerah berkenaan dengan pelantikan Bupati/Wakil Bupati baru di Kabupaten Sidoarjo.
“Audiensi pada akhir Maret tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalin komunikasi strategis serta perkenalan dan mempererat hubungan KPPN Sidoarjo dengan pemerintah daerah berkenaan dengan pelantikan Bupati/ Wakil Bupati baru di Kabupaten Sidoarjo,” ujar Didi Prihadi Wibowo, Selasa (15/4/25).
Dalam kesempatan itu, Kepala KPPN Sidoarjo memberikan penjelasan mengenai peran strategis instansi vertikal DJPb (dalam hal ini KPPN Sidoarjo) sebagai Treasurer dan Financial Advisor.
Didi Prihadi juga menyampaikan, bahwa sebagai Treasurer, KPPN Sidoarjo memiliki peran untuk memastikan penyaluran APBN yang tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
“Peran ini meliputi empat fungsi besar, yaitu budget execution, payment and cash management, accounting and reporting, dan special mission,” jelasnya.
Masih lanjut Didi Prihadi, sebagai Financial Advisor, KPPN Sidoarjo memberikan dukungan kepada pemerintah daerah melalui perencanaan anggaran yang bijaksana, pengelolaan risiko keuangan, optimalisasi pendapatan, pengawasan pengeluaran, manajemen utang yang sehat, investasi yang cerdas, pelatihan dan edukasi, pelaporan akurat, perencanaan keberlanjutan keuangan, serta evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan.
“Secara umum, fungsi Financial Advisor yang dilaksanakan oleh KPPN Sidoarjo meliputi Central Government Advisory, Local Government Advisory, dan Special Mission Advisory,” terangnya.
Selain itu, Kepala KPPN Sidoarjo terebut juga menyampaikan press realese kinerja anggaran sampai dengan tanggal 28 Februari 2025. Sampai dengan akhir Februari 2025 belanja pemerintah pusat terealisasi Rp298,85M atau sebesar 5,5%, yang meliputi belanja pegawai Rp244,74M, belanja barang Rp51,85M, belanja modal Rp2,25M, sedangkan belanja sosial dari pagu belum terdapat realisasi.
Sedangkan transfer ke daerah, yang telah disalurkan sampai dengan akhir Februari 2025 sebesar Rp509,47M atau sebesar 20,19%, yang terdiri dari penyaluran dana bagi hasil Rp22,22M dari pagu Rp2211,32M (10,04%), dana alokasi umum Rp300,66M dari pagu Rp1.326,56M (22,66%), dana alokasi khusus non fisik Rp152,56M dari pagu Rp591,97M (25,77%), dana Desa Rp34,02M dari pagu Rp340,77M (9,98%).
Dana alokasi khusus fisik dari pagu Rp28,55M dan dana insentif fiskal dari pagu Rp14,44M sampai dengan akhir Februari 2025 belum terdapat realisasi. Disisi penerimaan perpajakan sampai dengan akhir Februari 2025 di wilayah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp1.925,50M yang bersumber dari pajak penghasilan Rp567,88M, pajak pertambahan nilai Rp309,51M, Cukai Rp990,57M, Pajak lainnya Rp0,49M dan pajak perdagangan internasional Rp56,05M.
Untuk penerimaan negara bukan pajak sampai dengan akhir Februari 2025 sebesar Rp72,83M terdiri dari penerimaan PNBP lainnya sebesar Rp59,87M, sedangkan pendapatan BLU Rp12,96M.
Sebagai penutup, Bupati Kabupaten Sidoarjo, H Subandi, menerima dengan baik kunjungan KPPN Sidoarjo, serta berharap dengan adanya koordinasi strategis ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (APBD) dan memperkuat perkembangan ekonomi di wilayah Kabupaten Sidoarjo, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk diketahui, kegiatan yang dilaksanakan pada 26 Maret 2025 lalu itu bertempat di Pendopo Delta Wibawa, Kantor Bupati Sidoarjo. KPPN Sidoarjo menyelenggarakan kegiatan audiensi dengan Bupati Kabupaten Sidoarjo yang dihadiri oleh Pejabat dan perwakilan pegawai pada KPPN Sidoarjo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan ramah tamah. (loe)
