SURABAYA | duta.co – Setiap peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November, pemerintah Indonesia biasanya memberikan gelar pahlawan kepada tokoh bangsa yang dinilai telah berjasa besar kepada bangsa dan negara.
Pada tahun 2019 ini, warga Nahdliyin khususnya yang ada di Jatim berharap, kepada pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada KH Abdurrahman Wahid yang, akrab dipanggil Gus Dur dan pernah menjabat sebagai presiden RI ketiga dan mantan ketua umum PBNU.
“Saya dan mayoritas warga NU Jatim berharap pemerintah tahun ini memberikan gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur. Saya bernazar akan jalan kaki dari rumah saya di Kediri hingga ke makam Gus Dur di Jombang, jika pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur,” ujar Sukma Sahadewa Ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) Kota Surabaya, Kamis (7/11/2019).
Pejuang HAM Tak Diragukan
Menurut pria yang berprofesi sebagai dokter, Gus Dur dinilai sudah memenuhi syarat administatif untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Bahkan semua tahapan dan proses untuk mendapatkan gelar pahlawan sudah dilalui, termasuk usulan resmi dari pemerintah provinsi Jawa Timur ke Kementerian Sosial.
Gus Dur yang dikenal dengan sebutan tokoh pluralisme itu memberikan sumbangan besar terhadap perjalanan bangsa Indonesia. Cucu Hadratus Syeik KH. Hasyim Hasy’ari itu telah meninggalkan legacy berupa Hari Raya Imlek yang selama rezim orde baru dilarang. Imlek tidak hanya diperingati oleh umat agama Konghucu tetapi oleh etnis Tionghoa secara umum.
“Gus Dur adalah pejuang HAM, tokoh pluralisme dan pahlawan kemanusiaan. Saya kira sudah waktunya pemerintah memberikan pengakuan resmi lewat penetapan gelar pahlawan nasional,” kata bakal calon Bupati Kediri ini.
Rencananya, Presiden akan mengumumkan penerima gelar pahlawan pada Jumat (8/11). Satu nama yang dipastikan mendapatkan gelar pahlawan adalah Roehana Koeddoes. Tokoh pers perempuan itu diusulkan oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat. Sementara nama lain, masih disimpan rapat oleh Presiden Joko Widodo. (ud)
