Catatan Purwanto M. Ali
Wakil Ketua Umum DNIKS | Ketua Panitia Simposium Nasional Tata Kelola LKS 2026
ADA kalanya, untuk menakar kesungguhan sebuah organisasi, tidak diperlukan teori manajemen yang rumit ataupun konsep tata kelola yang sarat penjelasan. Tidak pula harus melalui istilah akademik yang panjang dan mengagumkan. Cukup dengan satu pertanyaan sederhana yang menyimpan makna tentang kejujuran, keberadaan, dan pertanggungjawaban.
Di mana sebenarnya kantor organisasi itu berada, dan bagaimana keberadaannya dapat dibuktikan secara nyata?
Pertanyaan itu mungkin terdengar biasa, tetapi sesungguhnya menyentuh akar persoalan kelembagaan. Bagaimana mungkin sebuah organisasi menyerukan akuntabilitas apabila keberadaannya sendiri sulit memperoleh kepastian? Bagaimana masyarakat dapat menitipkan harapan kepada lembaga yang tidak jelas alamat, aktivitas, dan kepengurusannya dalam menjalankan pelayanan?
Tentu, pengabdian sosial tidak harus bersemayam dalam gedung megah yang memancarkan kemewahan. Kemanusiaan dapat tumbuh dari rumah sederhana, ruangan kecil, bahkan sekretariat bersahaja di sudut permukiman. Sebab, kemuliaan pengabdian tidak ditentukan oleh keindahan bangunan, melainkan oleh ketulusan pelayanan dan kejujuran pertanggungjawaban.
Kantor boleh sederhana, tetapi identitas harus nyata. Anggaran boleh terbatas, tetapi amanah harus terjaga. Pengabdian boleh jauh dari gemerlap dunia, tetapi manfaatnya harus benar-benar dirasakan sesama.
Di situlah profesionalisme menemukan makna, kehormatan, dan martabatnya.
Simposium Harus Dimulai dari Keteladanan
Pada 19–22 November 2026, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) akan menyelenggarakan Simposium Nasional Tata Kelola Lembaga Kesejahteraan Sosial di Menara Peninsula Hotel, Jakarta, dengan tema:
“Transformasi Tata Kelola LKS Menuju Pelayanan Sosial yang Profesional, Akuntabel, Adaptif, dan Berkelanjutan.”
Tema tersebut tidak boleh berhenti sebagai rangkaian kata yang indah dalam perumusan, terpampang megah dalam dekorasi kegiatan, lalu menghilang bersama berakhirnya pertemuan. Ia harus menjelma menjadi tindakan, tercermin dalam ketertiban penyelenggaraan, dan dibuktikan melalui kesungguhan menegakkan prinsip kelembagaan.
Karena itulah, Panitia Simposium DNIKS melakukan verifikasi terhadap 42 organisasi sosial dan yayasan yang tercantum dalam daftar calon undangan. Tidak cukup hanya menghimpun nama dan alamat dalam pencatatan, tetapi juga menelusuri keberadaan, kepengurusan, aktivitas, serta dokumen legalitas yang relevan dengan ketentuan.
Langkah tersebut bukan untuk mempersulit organisasi atau mempersempit kesempatan. Sebaliknya, ia merupakan ikhtiar menjaga kehormatan forum nasional, membangun budaya tertib kelembagaan, sekaligus menegakkan standar profesionalisme dalam penyelenggaraan.
Betapa ironisnya apabila sebuah organisasi duduk bersama perwakilan kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga sosial nasional, tetapi ketika ditanya alamat sekretariat atau aktivitas kelembagaannya, justru tidak mampu memberikan penjelasan. Bukankah keadaan demikian dapat mengurangi kehormatan organisasi sekaligus mencederai kredibilitas penyelenggaraan?
Jangan sampai simposium yang hendak mengangkat martabat LKS justru kehilangan wibawa karena mengabaikan nilai-nilai yang sedang diperjuangkannya.
Dari Jejak Digital Menuju Verifikasi Faktual
Di tengah kemajuan teknologi informasi, sebuah organisasi begitu mudah memiliki nama, logo, situs, dan publikasi kegiatan. Namun, jejak digital tidak selalu menjadi cermin kenyataan. Alamat yang pernah tercantum belum tentu masih digunakan, sementara aktivitas yang pernah dipublikasikan belum tentu menggambarkan keadaan kelembagaan yang sedang berjalan.
Karena itu, penelusuran daring harus dilanjutkan dengan pembuktian. Informasi yang ditemukan perlu dipertemukan dengan kenyataan, sedangkan dokumen yang tercantum harus diperiksa kesesuaiannya dengan ketentuan.
Panitia Simposium DNIKS menugaskan tim untuk melakukan pengecekan langsung ke alamat sekretariat organisasi sekaligus menyampaikan undangan. Dengan demikian, pengiriman surat bukan sekadar pekerjaan administrasi, melainkan bagian dari ikhtiar memastikan keberadaan organisasi dan memperoleh konfirmasi kelembagaan.
Sebagai contoh, Yayasan Bina Talenta Tunas Bangsa Karya Mandiri di Parung, Bogor, menyampaikan foto papan nama sekretariat yang memuat alamat, kontak, dan nomor tanda daftar LKS sebagai dasar pemeriksaan. Sementara itu, keberadaan dan aktivitas HWDI Banten dapat ditelusuri secara daring, meskipun alamat sekretariatnya masih memerlukan konfirmasi lapangan.
Kedua contoh tersebut memperlihatkan pentingnya verifikasi yang berkesinambungan, mulai dari penelusuran informasi, pencocokan dokumen, hingga pembuktian keberadaan.
Sebab, nama dapat dicantumkan dalam daftar undangan, tetapi keberadaan harus dibuktikan melalui kenyataan. Legalitas dapat dinyatakan dalam dokumen, tetapi keabsahannya harus dipastikan melalui pemeriksaan.
Jangan Sampai Lembaga Sosial Hanya Hidup dalam Nama
Dunia organisasi sosial memiliki wajah dan keadaan yang beragam. Ada yayasan yang dikelola dengan sistem profesional, administrasi tertib, dan pelayanan yang terukur dalam pelaksanaan. Ada pula organisasi kecil yang hidup dari ketulusan sukarelawan, bergerak dengan segala keterbatasan, tetapi tetap setia memperjuangkan kemanusiaan.
Keduanya memiliki tempat terhormat dalam kehidupan sosial sepanjang keberadaan dan pengabdiannya dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, kenyataan juga memperlihatkan adanya persoalan. Ada organisasi yang tidak jelas kepengurusan dan sekretariatnya dalam pencatatan. Ada yayasan yang sulit menunjukkan aktivitas aktual dalam pelayanan. Bahkan, ada nama organisasi yang masih beredar meskipun kegiatan kelembagaannya telah lama mengalami penghentian.
Keadaan semacam itu tidak boleh dibiarkan menjadi kebiasaan, apalagi dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam kehidupan kelembagaan.
Bagi organisasi yang tergolong LKS menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat kewajiban administratif dan mekanisme pendaftaran. Alamat yang jelas belum tentu membuktikan terpenuhinya seluruh persyaratan. Sebaliknya, ketiadaan kantor permanen tidak otomatis menunjukkan pelanggaran sepanjang domisili, legalitas, dan aktivitas dapat dibuktikan sesuai ketentuan.
Karena itu, verifikasi harus berpijak pada objektivitas, dilaksanakan dengan kecermatan, dan dijalankan dengan keadilan.
Jangan sampai nama sebuah yayasan lebih dikenal daripada karya pengabdiannya. Jangan sampai papan nama lebih menonjol daripada manfaat pelayanannya. Jangan sampai kebesaran organisasi hanya hidup dalam pengakuan, sementara masyarakat tidak pernah merasakan kehadirannya.
DNIKS Harus Menjadi Rumah Besar yang Berintegritas
DNIKS memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi tempat berhimpunnya organisasi kesejahteraan sosial dalam sebuah perkumpulan. DNIKS harus menjadi rumah besar yang menumbuhkan budaya kelembagaan yang sehat, memperkuat kualitas pelayanan, dan menjaga kepercayaan masyarakat melalui keteladanan.
Rumah besar itu membutuhkan fondasi integritas, tiang profesionalitas, dan atap kepercayaan. Tanpa ketiganya, kebesaran organisasi hanya akan menjadi kemegahan tanpa kekuatan, keramaian tanpa tujuan, dan pengakuan tanpa pembuktian.
Karena itu, DNIKS perlu mendorong pembenahan data kelembagaan secara berkesinambungan. Identitas, kepengurusan, sekretariat, legalitas, dan aktivitas pelayanan harus menjadi bagian dari sistem pendataan. Organisasi yang belum tertib perlu memperoleh pendampingan, sedangkan lembaga kecil yang sungguh-sungguh bekerja harus mendapatkan ruang penguatan.
Namun, pengakuan kelembagaan tidak semestinya diberikan hanya karena kedekatan, rekomendasi perorangan, atau hubungan persahabatan. Setiap organisasi harus dinilai melalui ukuran yang jelas, berdasarkan kenyataan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Persahabatan patut dipelihara, tetapi prinsip tidak boleh dikorbankan karenanya. Kedekatan dapat membuka ruang kerja sama, tetapi tidak boleh menggantikan keharusan membuktikan fakta.
Di sinilah DNIKS harus menempatkan objektivitas di atas rasa sungkan, menegakkan standar di atas kepentingan, dan menjaga kehormatan di atas keinginan menyenangkan semua kalangan.
Sebab, kebesaran organisasi bukan terletak pada banyaknya orang yang memberikan pujian, melainkan pada keteguhan menjaga prinsip di tengah berbagai kepentingan.
Simposium Harus Melahirkan Perubahan
Simposium Nasional DNIKS 2026 tidak boleh hanya dikenang sebagai pertemuan besar yang menghadirkan tokoh penting, melahirkan pidato mengesankan, dan menghasilkan dokumen rekomendasi yang tersusun menawan.
Semua itu tentu memiliki arti dalam penyelenggaraan. Namun, ukuran keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada perubahan setelah kegiatan diselesaikan.
Apakah LKS semakin tertib dalam administrasi kelembagaan? Apakah kualitas pelayanan sosial mengalami peningkatan? Apakah DNIKS mampu membangun basis data organisasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan?
Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak memperoleh tindak lanjut, simposium berisiko menjadi peristiwa seremonial: meriah dalam penyelenggaraan, tetapi perlahan kehilangan makna setelah berakhirnya pertemuan.
Karena itu, simposium harus menjadi titik awal pembenahan melalui pendataan, verifikasi berkala, pendampingan legalitas, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan pelayanan.
DNIKS harus bergerak dari sekadar menghimpun nama menuju membangun kualitas pengabdian. Dari sekadar memperbanyak pertemuan menuju memperkuat kelembagaan. Dari sekadar menyusun rekomendasi menuju menghadirkan perubahan.
Sebab, kemajuan bukan diukur dari banyaknya organisasi yang berhasil dikumpulkan, melainkan dari besarnya manfaat yang mampu diwujudkan.
Keteladanan Tidak Lahir dari Mimbar
Ada ironi yang sering ditemukan dalam kehidupan organisasi. Begitu mudah berbicara tentang perubahan, tetapi terkadang enggan memulainya dari tindakan. Begitu lantang menyerukan transparansi, tetapi belum tentu cermat memeriksa kebenaran. Begitu tegas menuntut profesionalisme, tetapi belum tentu disiplin menjalankan kewajiban.
Padahal, keteladanan tidak lahir dari panjangnya pidato atau indahnya pernyataan. Ia tumbuh dari kesungguhan menjalankan prinsip, keteguhan menjaga amanah, dan keberanian mempertanggungjawabkan tindakan.
Karena itu, verifikasi faktual yang dilakukan Panitia Simposium DNIKS bukan sekadar urusan alamat sekretariat dan pengiriman undangan. Ia adalah latihan membangun budaya kerja yang tertib, membiasakan ketelitian, dan menanamkan tanggung jawab kelembagaan.
Mungkin pekerjaan itu tidak menghadirkan tepuk tangan, tidak menarik perhatian, dan tidak menjadi bagian paling meriah dari penyelenggaraan. Namun, justru dari pekerjaan yang sunyi itulah profesionalisme memperoleh pijakan.
Perubahan besar tidak selalu dimulai dari mimbar yang megah dan pidato yang menggetarkan. Terkadang, ia lahir dari pekerjaan sederhana yang dijalankan dengan ketulusan, ketelitian, dan keberanian.
Menjaga Marwah, Merawat Kepercayaan
Pada akhirnya, marwah sebuah organisasi tidak ditentukan oleh panjangnya daftar kepengurusan, tingginya jabatan para tokoh dalam jajaran, atau banyaknya lembaga yang tercatat dalam keanggotaan.
Marwah organisasi tumbuh dari kepercayaan. Dan kepercayaan hanya dapat dipelihara melalui integritas, konsistensi, serta keberanian mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan.
DNIKS memiliki kesempatan menjadi teladan dalam membangun tata kelola lembaga kesejahteraan sosial Indonesia. Kesempatan itu harus diwujudkan melalui pembenahan, bukan sekadar pernyataan; melalui keteladanan, bukan hanya seruan.
Bangsa ini membutuhkan organisasi yang sederhana sekretariatnya, tetapi nyata pelayanannya. Yang terbatas anggarannya, tetapi luas kepeduliannya. Yang mungkin tidak terkenal nama pengurusnya, tetapi dikenal masyarakat karena manfaat pengabdiannya.
Dibutuhkan lembaga yang tidak hanya hadir ketika menerima undangan, tetapi hadir ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.
Sebab, pengabdian sosial bukan perlombaan mengumpulkan pengakuan, melainkan perjalanan panjang menghadirkan kemanfaatan.
Profesionalisme bukanlah lawan dari ketulusan. Justru profesionalisme menjaga agar ketulusan tidak kehilangan tujuan, agar amanah tidak berubah menjadi kelalaian, dan agar niat baik benar-benar menjelma menjadi pelayanan.
Kehormatan sebuah organisasi bukan terletak pada siapa yang bersedia duduk bersamanya, melainkan pada prinsip yang tetap dijaganya. Bukan pada besarnya nama yang disandangnya, melainkan pada manfaat yang nyata dirasakan masyarakat melalui pengabdiannya.
Dan mungkin, dari pekerjaan sederhana bernama verifikasi alamat sekretariat, sedang dimulai sesuatu yang jauh lebih besar: membangun budaya profesionalisme, merawat kepercayaan masyarakat, dan menegakkan marwah lembaga kesejahteraan sosial Indonesia.
Jakarta, 3 November 2026
