SURABAYA – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia, kabarnya sudah menggelar pertemuan secara online (zoom meting) membahas lokasi muktamar ke-35 NU. Ini penting sebagai masukan kepada panitia yang dibentuk PBNU (Pengurus Besar Nadlatul Ulama).

“Agenda rapat mendengar pendapat PWNU sebagai masukan ke PBNU. Intinya agar tidak menjadi polemik organisasi,” demikian sumber duta.co, Kamis (25/6/26).

Dalam kacamata PWNU, forum ini hanya sebuah aspirasi, bukan putusan final. Karena yang berhak memutuskan adalah panitia muktamar. Dari 5 lokasi yang direkomendasi, DKI Jakarta palin banyak disebut. “Lokasinya paling strategis, akses penerbangan sangat kuat, ini justru menghemat biaya, transportasi paling mudah. Tak kalah penting PWNU DKI Jakarta sangat siap,” tambahnya.

Sebagaimana diwartakan, PWNU DKI Jakarta menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua PWNU DKI Jakarta KH Samsul Ma’arif saat sambutan pada acara Halal Bihalal PWNU DKI Jakarta yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf di Gedung PWNU 2 DKI Jakarta, Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (12/4/2026).

“Saya sampaikan langsung kepada Ketua Umum PBNU yang hadir di sini bahwa DKI Jakarta siap menjadi tuan rumah muktamar, meskipun sebelumnya terdapat usulan pelaksanaan di PP Lirboyo,” ujarnya.

Ia juga mengaku telah berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta terkait kesiapan tersebut. “Saya sampaikan kepada Pak Gubernur, jika muktamar dilaksanakan di Kediri, seperti di Lirboyo, biasanya Presiden tidak hadir. Ada pengalaman sebelumnya, seperti pada masa Presiden Habibie dan Gus Dur,” jelasnya.

Selain itu, dukungan juga datang dari Rais Syuriyah PWNU DKI Jakarta yang turut menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah. “Permintaan dari Rais Syuriyah juga sama, bahwa Jakarta siap menjadi tuan rumah muktamar tahun ini. Tinggal kita menunggu keputusan dari PBNU,” lanjutnya.

KH Samsul menegaskan bahwa warga nahdliyin di Ibu Kota Jakarta siap menyambut pelaksanaan muktamar dengan penuh kesiapan. “Masyarakat Nahdliyin DKI Jakarta siap jika muktamar dilaksanakan di sini,” pungkasnya.

Sementara, Jawa Barat juga menjadi pilihan PWNU. Pandangan serupa disampaikan oleh Hussen Sanusi, pengamat sosial-keagamaan dan ke-NU-an, yang menilai bahwa perdebatan mengenai lokasi muktamar kini tidak lagi semata-mata menyangkut aspek teknis penyelenggaraan, melainkan telah menjadi bagian dari dinamika politik internal organisasi.

Menurut Hussen, terdapat sejumlah poros kepentingan yang saat ini mengemuka dalam pembahasan lokasi Muktamar ke-35 NU. Masing-masing memiliki pertimbangan strategis yang berkaitan dengan konstelasi kepemimpinan organisasi ke depan.

“Muktamar NU adalah forum tertinggi organisasi yang seharusnya menjadi ruang konsolidasi gagasan dan regenerasi kepemimpinan. Namun dalam dinamika yang berkembang, pilihan lokasi mulai dibaca sebagai representasi dari kepentingan dan strategi masing-masing kelompok yang berkontestasi,” ujar Hussen.

Ia menjelaskan, terdapat beberapa opsi lokasi yang berkembang, mulai dari Nusa Tenggara Barat (NTB), Jakarta, hingga Kediri. Setiap pilihan, menurutnya, memiliki konsekuensi politik yang berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan terhadap kelompok tertentu. “Ketika lokasi muktamar diasosiasikan dengan kepentingan salah satu poros, maka akan muncul persepsi bahwa arena kompetisi tidak sepenuhnya netral. Ini yang perlu dihindari agar hasil muktamar tetap memiliki legitimasi kuat di mata warga NU,” katanya.

Dalam konteks tersebut, Hussen memandang kawasan Cirebon Raya sebagai alternatif yang lebih kompromistis dan dapat diterima oleh berbagai pihak. Menurutnya, secara geografis maupun kultural, Cirebon memiliki posisi yang relatif netral karena berada di kawasan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah serta tidak berada dalam dominasi langsung kelompok-kelompok yang saat ini menjadi pusat tarik-menarik kepentingan.

“Cirebon menawarkan ruang tengah yang relatif lebih seimbang. Kawasan ini memiliki legitimasi historis yang kuat sebagai salah satu pusat penyebaran Islam di Nusantara dan memiliki ekosistem pesantren yang sangat hidup. Karena itu, Cirebon dapat menjadi simbol persatuan sekaligus jalan tengah bagi seluruh elemen NU,” ungkapnya.

Selain faktor geografis, Hussen menilai pemilihan zona netral juga penting untuk menjaga kualitas proses demokrasi dalam muktamar. Menurutnya, menjauhkan forum dari basis-basis kekuatan kandidat atau kelompok tertentu akan memberikan ruang yang lebih objektif bagi para muktamirin dalam menentukan arah organisasi.

“Menempatkan muktamar di wilayah yang netral akan memberi kesempatan kepada peserta untuk lebih fokus pada pertarungan gagasan dan visi organisasi, bukan pada pengaruh logistik maupun kekuatan struktural yang melekat pada suatu wilayah tertentu,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Muktamar ke-35 NU akan menjadi momentum penting untuk menguji komitmen organisasi terhadap nilai-nilai Khittah 1926 yang selama ini menjadi pedoman dalam menjaga jarak dengan berbagai kepentingan politik praktis.

“NU harus menunjukkan bahwa organisasi ini lebih besar daripada kepentingan kelompok maupun elite tertentu. Muktamar harus menjadi ruang yang mencerminkan prinsip tawazun, tawassuth, dan musyawarah yang selama ini menjadi karakter utama NU,” tegas Hussen.

Hussen menegaskan bahwa pilihan terhadap kawasan Cirebon Raya bukan semata soal perpindahan lokasi geografis, melainkan simbol komitmen untuk menjaga independensi, objektivitas, dan marwah organisasi di tengah dinamika politik yang semakin kompleks.

“Jika NU mampu menghadirkan muktamar yang inklusif, netral, dan berorientasi pada kemaslahatan organisasi, maka itu akan menjadi legasi penting bahwa NU tetap mampu menjaga kedaulatannya di tengah berbagai arus kepentingan yang berkembang,” pungkasnya. (net)

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry