PANIK : Suasana ujian perangkat desa di Kabupaten Kediri yang digelar di di Balai Desa Wonorejo Kecamatan Kunjang. (duta.co/Nanang Priyo)

KEDIRI | duta.co -Sebanyak delapan kecamatan di Kabupaten Kediri, serentak menggelar ujian perangkat desa, Selasa (9/4). Sementara tujuh  kecamatan menggandeng pihak ketiga Universitas Brawijaya, sedangkan satu kecamatan  Tarokan menggandeng IAIN Tulungagung.

Ujian yang diikuti ratusan peserta ini sempat diwarnai ketegangan di dua tempat ujian, yakni  di Balai Desa Wonorejo, Kecamatan Kunjang dan Balai Desa Sumberagung, Kecamatan Wates. Pasalnya, saat tahap terakhir ujian computer, mesin printer-nya mogok.

Namun secara umum, Ketua Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri, Johansyah, pelaksanaan ujian untuk pengisian perangkat desa di Kecamatan Gurah, Kandat, Wates, Kunjang, Mojo, Semen, Tarokan dan Puncu berlangsung lancar dan sesuai aturan. “Secara umum berlangsung aman, mekanisme sudah dilakukan meskipun sempat digugat,” jelasnya.

Saat dikonfirmasi terkait gugatan dan dugaan terjadinya KKN atas rekrutmen perangkat desa, secara tegas Johansyah menyampaikan bahwa sejak dulu hal tersebut telah berlaku. “Dari dulu-dulu memang seperti itu, namun secara tekhnisnya kecakapan yang diprioritaskan untuk diterima. Terkait gugatan atas dugaan KKN dilakukan kepala desa, saya pikir tidak semua berlaku di semua desa. Kalau secara akademik itu mumpumi ya tidak bisa dibatasi,” terangnya.

Disela-sela ujian, Mashudi, Ketua Tim IAIN Tulungagung menyampaikan bahwa sebenarnya telah menggelar kerjasama sesuai aturan pada Perda maupun Perbup Kediri. “Sebenarnya kerjasama ini bermula awal Januari saat sejumlah kepala desa datang ke IAIN untuk bekerjasama pembuatan naskah soal hingga ujian praktek. Tepat 14 Januari ditandatangani MoU dengan 136 desa, namun saat itu yang tanda tangan sekitar 50 desa. Kemudian beberapa desa mengikuti pihak ketiga lainnya,” jelas Mashudi.

Adapun terkait gugatan, pihak IAIN menyatakan menghormati dan apalagi sebagai warga negara yang taat hukum.

“Kami menghargai atas gugatan tersebut, dlihat dari segi aturan Perda atau Perbup dimana pihak ketiga yang digandeng telah akreditasi B. Kami jamin tidak ada rekayasa soal nilai ujian dan saat penilaian transparan karena diliput salah satu televisi lokal dan hasil ujiannya discanner,” jelasnya. nng

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.