JAKARTA | duta.co – Nama Kiai Abdul Ghofur, Wakil Ketua Dewan Syura PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) semakin viral. Hari ini, Senin (25/11/2019) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksanya terkait kasus korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Lho? Apa kaitan Kiai Ghofur dengan proyek PUPR?
Sementara Kiai Ghofur, hanya dikenal sebagai pemilik sekolah di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Status Kiai Ghofur juga tertulis (hanya) sebagai guru. Tetapi, memang, ia telah terekam CCTV Sukamiskin saat mengunjungi Musa Zainuddin di Lembaga Pemasyarakat (LP) tersebut. Tidak cuma itu, Kiai Ghofur ternyata juga dititipi duit untuk Musa oleh sejumlah petinggi PKB.
“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk HA,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, kepada tempo.co Senin, 25 November 2019. HA adalah Hong Arta John Alfred, Komisaris PT Sharleen Jaya JECO, tersangka kasus suap SUPR itu.
Selain Kiai Ghofur, KPK juga akan memeriksa pihak swasta bernama Muhammad Bushairi. Sama, ia diperiksa sebagai saksi untuk Hong Arta. KPK sendiri menyangka Hong Arta memberikan duit kepada anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti dan bekas Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional IX, Amran HI Mustary.
Perkara inilah yang membuat bekas anggota DPR Fraksi PKB Musa Zainuddin dihukum 9 tahun penjara karena menerima suap Rp 7 miliar untuk meloloskan proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Tengah tahun anggaran 2016.
Akhirnya Musa mendekam di Lembaga Sukamiskin, Bandung. Musa tak terima kalau hanya dirinya yang dipenjara. Ia melayangkan surat permohonan menjadi justice collaborator (JC) kepada KPK pada Juli 2019. Dalam surat empat lembar itu Musa membeberkan dugaan aliran dana kepada petinggi PKB. Tidak cuma itu, Musa juga mengaku dilobi Kiai Ghofur agar mencabut permohonan JC.
Tekanan kepada Musa datang berselang beberapa hari setelah surat JC itu ia layangkan kepada KPK. Menurut Musa, pengurus PKB itu datang pada bulan puasa 2019. Si pengurus itu, kata dia, mengaku diutus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar agar membatalkan permohonan JC.
Nah, Musa juga menyebut Kiai Ghofur yang mendesaknya agar mencabut surat JC. Ghofur mendatangi Musa di penjara pada Agustus 2019. Alasan Kiai Ghofur kalua Musa tidak mencabutnya, bisa menimbulkan kegaduhan di tubuh PKB akibat kasus suap PUPR.
Kiai Ghofur sendiri mengakui menemui Musa. Tapi, ia membantah meminta Musa mencabut surat JC. Ia mengatakan menjenguk Musa untuk mengobati hati Musa dan mengajaknya berzikir. “Saya tidak meminta dia menarik surat permohonan Justice Collaborator,” kata Kiai Ghofur di rumahnya, Cakung, Jakarta Timur, 18 Oktober 2019 kepada Tempo.
KPK sendiri telah menyita rekaman CCTV ketika Ghofur mengunjungi Musa di LP Sukamiskin. KPK juga menyita duit Rp 29,7 juta yang diserahkan Ghofur kepada Musa. Ghofur mengatakan uang itu merupakan titipan dari petinggi PKB untuk memenuhi kebutuhan Musa di penjara. Bahwa jumlah susut Rp 300 ribu dikatakan untuk biaya tol.
NU Harus Dukung KPK
Sementara, Ahmad Arizal, Ketua DPW BARIKADE GUS DUR Jawa Timur, juga mantan Ketua DKW Garda Bangsa PKB Jatim, mendesak KPK agar bersikap tegas dalam penegakan hukum. Siapa pun yang terindikasi terlibat kasus hukum, korupsi, mesti dia pejabat penting di negeri ini, dan harus tetap diusut. “Siapa pun harus patuh atas pemanggilan KPK sesuai dengan yang disepakati dalam UU KPK,” jelas Gus Ahmad Arizal kepada duta.co, Senin (25/11/2019).
Bahkan, menurut Gus Ahmad Arizal, KPK berhak mencekal kepergian seseorang ke luar negeri, demi tegaknya negara hukum. “Kami juga memohon kepada Ormas Nahdlatul Ulama (NU) untuk mendukung langkah KPK dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Jangan sampai sebaliknya,” tegasnya.
Gus Ahmad Arizal menegaskan, bahwa, Barikade Gus Dur Jatim siap mengawal cita-cita Almaghfurlah KH Abdurrahman Wahid, yakni mewujudkan tatanan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan sembila nilai utama yang diperjuangkan Gus Dur yaitu: Ketauhidan, Kemanusiaan, Keadilan, Kesetaraan, Pembebasan, Kesederhanaan, Persaudaraan, Kesatriaan dan Kearifan lokal. “Semua itu bisa ditegakkan jika negeri ini bersih dari korupsi,” tegasnya. (mha, tempo.co)
