JOMBANG | duta.co – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar bersikukuh mengusung Halim Iskandar sebagai bakal calon gubernur (Bacagub) Jatim pada Pilkada 2018. Ketua DPW PKB Jatim itu akan dipasangkan dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Hal itu dikatakan Muhaimin usai menjadi narasumber Halaqoh Internasional Pimpinan Pusat GP Ansor di Ponpes Bahrul Ulum, Tambak Beras Jombang, Senin (22/5). “Oh ya saya masih konsisten, calon PKB adalah Gus Halim. Kami Tawarkan untuk bergandengan dengan Bu Risma,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin ini kepada wartawan.
Namun, terkait rencana tandem Halim-Risma, Cak Imin mengaku belum menerima kepastian dari PDIP. “Belum, masih kami tawarkan,” ujarnya.
Bahkan, adanya surat dari 24 kiai NU pemangku Ponpes ternaa di Jatim yang meminta dilibatkannya ulama NU dalam menentukan nama Bacagub Jatim yang akan diusung PKB, Cak Imin memilih akan melakukan pendekatan. Selama dua hari ke depan, dia akan menemui para ulama untuk mensosialisasikan nama Halim agar diterima sebagai Bacagub Jatim di Pilkada 2018.
“Dengan adanya surat dari para kiai itu, saya akan datangi untuk sowan ke para kiai untuk menyosialisasikan gagasan saya atau untuk menampung aspirasinya seperti apa,” ungkapnya.
Cak Imin menegaskan, untuk kemenangan PKB di Pilgub Jatim, keutuhan suara antara NU dengan PKB sangat diperlukan. “Pokoknya NU, kiai, ulama harus bersatu, itu yang kami kejar. Endak tahu formatnya seperti apa. Taget di Jatim harus menang, NU bersatu, menang!” tandasnya.
Sebelumnya, sejak Minggu (21/5) lalu, surat 24 NU pemangku Ponpes ternama di Jatim bocor ke media sosial. Ada lima poin isi surat itu, yang intinya permintaan agar PKB melibatkan para kiai dalam proses Pilgub Jatim 2018.
Prediksi soal Sikap Muhaimin
Apa yang disampaikan Muhaimin tersebut persis dengan prediksi mantan Sekretaris DPW PKB Jatim Drs KH Fuad Anwar MSi terkait surat yang diteken 24 kiai NU Jatim. “Kalau surat itu benar adanya, maka prediksi saya Muhaimin tak akan mengabulkan permintaan kiai-kiai, karena dia merasa besar,” tegasnya kepada Duta, Senin (22/5).
Meski yang disurati para kiai adalah Halim Iskandar selaku Ketua DPW PKB Jatim, menurut KH Fuad Anwar, Halim Iskandar walaupun kakak Muhaimin tetap saja sebagai pelaksana. Sedangkan policy ada di tangan DPP PKB dalam hal ini Muhaimin Iskandar.
“Halim itu cuma pelaksana, yang punya mau itu ya DPP,” tegas pengasuh Ponpes Al Qodiry, Wage, Taman, Sidoarjo ini.
Mantan Ketua Umum PP Pagar Nusa ini menambahkan, baik PKB maupun 24 kiai khos mempunyai konsekuensi logis, terhadap jawaban apa pun yang akan diberikan DPW ataupun DPP PKB. Artinya, kalau keinginan para kiai dilibatkan dalam proses penentuan Cagub disetujui akan mempunyai konsekuensi, baik kepada PKB Jatim pada khususnya maupun ke DPP PKB. Demikian pula para kiai juga mempunyai konsekuensi logis.
Tapi Fuad kembali menegaskan, andaikan permintaan itu diloloskan, PKB akan mendapat sokongan penuh para kiai, tapi tetap saja Muhaimin tidak akan mau.
“Muhaimin itu punya perhitungan sendiri, dan dia sudah tahu rosiko dan cara antisipasi dari penolakan itu,” tambah Fuad yang sudah mengamati sikap politik Muhaimin selama ini.
Lantas apa kemauan Muhaimin? Menjawab pertanyaan itu, Fuad tanpa tedeng aling-aling menyebutkan, “Keinginan Muhaimin ingin menjadikan Halim sebagai gubernur Jatim.”
Fuad tidak mengensampingkan bahwa ada Cagub tertentu yang ingin masuk melalui PKB menggantikan posisi Halim. “Walaupun surat itu hanya ingin dilibatkan dalam proses pencalonan gubernur, tapi arahnya ingin memasukkan Cagub lain selain Halim,” tegasnya.
Sekretaris DPW PKB Jatim Badrut Tamam saat dikonfirmasi Duta, menolak pemberikan penjelasan. “Maaf saya lagi mimpin rapat antara DPC PB se-Jatim dan DPW,” ucapnya singkat.
Rapat DPC Se-Surabaya
Sementara itu, setelah mendapat surat dari sejumlah 24 kiai NU pemangku Ponpes di Jatim terkait Pilgub Jatim 2018, Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar langsung mengumpulkan DPC-DPC se-Jatim untuk membahas surat tersebut di hotel Singgasana Surabaya, Senin (22/5) kemarin.
“Pertemuan ini kita lakukan amat sangat mendadak untuk menyerap aspirasi, pendapat serta pokok-pokok pikiran dari DPC DPC se-Jatim. Kemudian nanti dari pokok-pokok pikiran itu akan dijadikan sebagai dasar DPW merespon surat kiai yang resmi saya terima tadi malam,” ujar Gus Halim di sela-sela pertemuan.
Diakui Gus Halim, ada beberapa perbedaan format surat yang diterima dengan surat yang muncul di beberapa media massa, namun isinya hampir sama. “Surat ini bukan bersifat rahasia sehingga juga diberikan ke DPC-DPC PKB se-Jatim untuk menanggapi. Tapi bagaimana aspirasinya DPC-DPC belum ada,” dalih ketua DPRD Jatim ini.
Untuk menghindari multitafsir surat kiai-kiai, kata Abdul Halim Iskandar dalam waktu dekat dirinya akan memilih tabayyun ke sejumlah kiai untuk minta penjelasan karena tak mungkin berkomunikasi dengan kiai hanya dengan surat menyurat. Pernyataan Halim ini persis dengan pernyataan Muhaimin tersebut di atas.
“Saya harus sowan sebagai santri ke kiai, intinya dos pundi ceritanipun, itu yang akan saya lakukan hari ini dan selanjutnya. Kita sangat memahami betul apa yang di kersaáken (inginkan) oleh para kiai,” bebernya.
Ditegaskan Halim, inti surat yang disampaikan para kiai sepuh itu menyangkut masalah kebersamaan dan kekompakan antara ulama dan PKB. “Kalau soal itu iya harus, itu harus, tapi untuk siapa? kapan dan bagaimana polanya ini yang terus kita lakukan komunikasi dengan kiai,” kilahnya.
Politisi asli Jombang itu mengakui hubungan dengan sejumlah kiai selama ini sudah baik. Bahkan beberapa kiai yang tidak berafiliasi politik ke PKB pernah menyatakan ke orang lain, bahwa yang bolak balik silaturrahim kok ketua PKB, sehingga malu kalau tidak membantu PKB.
“Sejak saya jadi ketua DPW satu hal yang tidak boleh terabaikan adalah bangun silaturahim ke kiai-kiai meskipun itu capek, butuh waktu, tenaga dan macam-macam tetapi tidak boleh diabaikan,” tegas Abdul Halim Iskandar.
Ia juga menolak kalau surat kiai-kiai sepuh itu bagian dari intervensi ulama. Pasalnya, kiai itu memang inginnya berjalan dalam satu barisan, semua berproses dengan santun sehingga itu sesuatu yang biasa. “Saya menolak kalau ini dikatakan intervensi kiai-kiai, itu bukan intervensi,” jelas kakak kandung Muahimin Iskandar ini.
Klaim Dicalonkan Semua DPC
Ditanya apakah tetap akan maju jika kiai-kiai menghendaki sebaliknya? Dengan diplomatis Gus Nanang menyatakan bahwa yang mendorong dirinya maju Cagub adalah DPC-DPC, bukan keinginan pribadi, makanya untuk menjawab surat tersebut DPC-DPC diajak rembukan.
“Ya terserah aspirasi yang berkembang tapi sejak awal hingga saat ini, DPC-DPC sudah luar biasa mendukung saya maju sebagai Cagub. Bahkan hasil survei tiga minggu lalu elektabilitas saya terus naik mencapai 17 persen,” beber Abdul Halim Iskandar.
Ditegaskan Halim, kalau dirirnya berpikir kepentingan pribadi maka secara normatif pertemuan ini tidak perlu diadakan. “Kalau saya mau enak dewe mengambil posisi sebagai leader terhadap surat itu, saya tinggal kirim surat ke DPP supaya merespons. Tapi karena ini surat masuk ke DPW sehingga harus direspons bersama-sama DPC,” tambahnya.
Sementara itu sekretaris DPW PKB Jatim, Badrut Tamam mengatakan bahwa hasil pertemuan dengan DPC-DPC se-Jatim menyatakan terima kasih atas ajakan kiai-kiai untuk selalu menjaga kebersamaan dan persatuan perjuangan antara PKB dan NU Jatim. DPW PKB Jatim juga merasa bangga dan senang atas kehendak kiai-kiai sepuh yang mendorong dan mendukung kader terbaikNU menjadi Gubernur Jatim.
“DPW PKB Jatim merespon baik surat kiai-kiai dan memasrahkan keputusan kepada DPP PKB bersama kiai-kiai serta keluarga besar NU. Namun DPC PKB se Jatim dan DPW PKB Jatim tetap mendorong Gus Halim Iskandar mendapat restu dari DPP PKB dan kiai-kiai serta keluarga bear NU,” terang Badrut Tamam.
Kiai Miftah-Gus War Bicara
Secara terpisah, pengasuh Ponpes Miftahussunah Surabaya KH Miftahul Akhyar salah satu dari 24 kiai sepuh Jatim yang ikut menandatangani surat kiai-kiai juga membenarkan dirinya ikut menandatangani surat tersebut. “Surat itu leres (betul) sebagai bentuk aspirasi masyaikh yang perlu diperjuangkan PKB,” ujar wakil rais aam PBNU ini.
Senada, pimpinan musyawarah kiai-kiai sepuh Jatim KH Anwar Iskandar (Gus War) mengaku mengapresiasi hasil pertemuan DPW dan DPC PKB se-Jatim yang akan menyerahkan sepenuhnya keputusan maju-tidaknya Abdul Halim Iskandar selaku Ketua DPW PKB Jatim dalam Pilgub Jatim 2018 kepada DPP PKB.
“Pasti nama Abdul Halim Iskandar dan Gus Ipul maupun Khofifah akan kita rekomendasikan atau kita usulkan. Para kiai itu tidak memiliki otoritas karena yang punya otoritas itu DPP PKB jadi mana yang lebih maslahah menurut DPP, para kiai akan mengikuti atau mengamini,” terang pemangku Ponpes Al Amien Kediri tersebut.
Kiai Anwar juga menilai respons Ketua DPW PKB Jatim menanggapi surat kiai-kiai sepuh sudah benar, yaitu mengundang seluruh DPC PKB se-Jatim untuk dimusyawarahkan. “Para kiai sepuh itu menginginkan kebersamaan sebab berkaca pada Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu maupun Pilgub Jatim 2008 dan 2013 silam, kiai dan umat NU terpecah belah. Itu yang tidak diinginkan kiai-kiai sepuh pada Pilgub Jatim mendatang,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wagub Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sendiri enggan menanggapi surat permintaan 24 kiai kepada PKB agar dilibatkan dalam proses Pilgub Jatim. “Saya no comment aja,” ujarnya singkat. ud, mha, dit
