JOMBANG | duta.co — Evaluasi tata laksana organisasi mengemuka dalam Sidang Komisi A Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) II PCNU Jombang yang digelar di aula utama kantor PCNU, Minggu (3/5/2026). Forum berlangsung dinamis, diikuti jajaran pengurus cabang, ketua lembaga, badan otonom (Banom), serta para ketua MWCNU se-Kabupaten Jombang.

Sejak awal sidang, peserta aktif menyampaikan kritik, catatan, dan usulan konstruktif. Pimpinan sidang Komisi A menampung seluruh aspirasi yang kemudian dirumuskan menjadi keputusan bersama dan disahkan dalam Sidang Pleno IV Muskercab II.

Dari pembahasan tersebut, Komisi A merumuskan 12 catatan penting yang sekaligus menjadi rekomendasi strategis pembenahan tata kelola organisasi ke depan.

Isu utama yang mencuat antara lain perlunya peningkatan komunikasi sekretariat, optimalisasi layanan administrasi, kejelasan mandat bagi Wakil Ketua Tanfidziyah, serta pembenahan sistem persuratan yang lebih cepat, tertib, dan terstruktur.

Forum juga menyoroti pentingnya penguatan peran lembaga di tingkat MWCNU dan Ranting, penambahan wakil sekretaris guna menunjang kinerja administrasi, hingga opsi reposisi atau restrukturisasi kepengurusan. Selain itu, muncul dorongan kerja sama strategis melalui Nota Kesepahaman (MoU) dengan pemerintah daerah, pembentukan perwakilan lembaga di tingkat MWCNU, serta penguatan transparansi keuangan melalui laporan berkala.

Hasil evaluasi menunjukkan, keputusan Muskercab I pada prinsipnya telah berjalan. Namun, implementasinya dinilai belum merata di seluruh bidang dan lembaga. Kinerja struktur organisasi juga dinilai masih cenderung stagnan dan membutuhkan peningkatan sinergi antar unsur Syuriyah, Tanfidziyah, serta lembaga-lembaga NU.

Komunikasi organisasi antara PCNU, MWCNU, dan Ranting dinilai belum optimal dan perlu dibangun lebih sistematis. Di sisi lain, sistem administrasi, manajemen organisasi, serta pengelolaan data dan informasi masih memerlukan pembenahan, terutama dalam standardisasi administrasi, transparansi keuangan, serta penguatan database organisasi berbasis digital.

Sebagai tindak lanjut, Komisi A merekomendasikan penguatan sistem perencanaan dan monitoring program, peningkatan sinergi antar elemen organisasi, pembangunan sistem komunikasi efektif, serta penataan administrasi dan manajemen organisasi secara profesional dan akuntabel.

Pembangunan database organisasi berbasis digital menjadi salah satu fokus penting guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih presisi dan pelayanan yang lebih optimal kepada jamaah.

Ketua panitia pelaksana Muskercab II, H. Basyarudin Shaleh, berharap hasil evaluasi tidak berhenti sebagai dokumen.

“Harapan kami, seluruh hasil evaluasi tata laksana organisasi, program kerja, dan rekomendasi Muskercab II ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kemajuan jam’iyah,” pungkasnya (din)

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry