JOMBANG | duta.co — Kekosongan jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang kembali bertambah. Setelah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang, Suwignyo, resmi memasuki masa purnatugas per 1 Februari 2026, total lima jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II-B) kini belum terisi secara definitif dan sementara dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt).
Untuk menjaga keberlangsungan roda organisasi dan pelayanan publik, Bupati Jombang Warsubi menunjuk Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Purwanto, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdagrin. Penunjukan tersebut dilakukan agar program kerja dan layanan dinas tetap berjalan tanpa gangguan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jombang, Anwar, membenarkan penunjukan Purwanto sebagai Plt Kepala Disdagrin. Menurutnya, pengangkatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
“Pak Purwanto ditunjuk sebagai Plt Kepala Disdagrin setelah Pak Suwignyo resmi purnatugas,” ujar Anwar saat dikonfirmasi, media, Rabu (4/2/26) kemarin.
Anwar menjelaskan, masa jabatan pelaksana tugas maksimal berlangsung selama tiga bulan atau hingga pejabat definitif hasil seleksi terbuka ditetapkan. Saat ini, kata dia, tahapan awal seleksi terbuka untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) masih dalam proses persiapan.
“Untuk seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama masih tahap persiapan,” katanya.
Selain Kepala Disdagrin, empat jabatan eselon II-B lain di lingkungan Pemkab Jombang juga masih dijabat pelaksana tugas. Jabatan tersebut meliputi Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata yang dijabat Plt Hartono, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang oleh Plt Imam Bustomi, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Plt Saiful Anwar, serta satu posisi Staf Ahli Bupati yang hingga kini masih kosong.
Kondisi tersebut terjadi di tengah agenda penyegaran birokrasi yang dilakukan Pemkab Jombang pada awal 2026. Sebelumnya, sebanyak 84 pejabat manajerial telah dilantik dan diambil sumpah jabatannya dalam agenda rotasi dan mutasi yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (15/1/2026).
Pelantikan itu mencakup pejabat dari berbagai jenjang, mulai pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat administrator, hingga pejabat pengawas yang bertugas di kecamatan, kelurahan, serta unit pelaksana teknis daerah (UPTD). Sejumlah posisi strategis turut mengalami pergeseran, mulai kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang, kepala bagian, sekretaris kecamatan, lurah, hingga kepala UPT.
Kondisi kekosongan jabatan eselon II-B ini menjadi catatan penting dalam agenda reformasi birokrasi Pemkab Jombang. Mengingat jabatan-jabatan tersebut berkaitan langsung dengan sektor pelayanan publik dan pembangunan daerah, percepatan seleksi terbuka dinilai mendesak agar pemerintahan tidak terlalu lama bergantung pada status pelaksana tugas. (din)
