SURABAYA | duta.co  – Wakil Ketua Lakpesdam PBNU Andi Budi Sulistijanto membawa misi pemberdayaan umat, terutama warga nahdliyin. Calon legislatif (caleg) DPR RI daerah pemilihan (Dapil) 1 (Surabaya-Sidoarjo) Jawa Timur ini mengaku mengemban tugas langsung dari Ketua PBNU Kyai Said Aqil Siroj.

Ditemui saat melakukan blusukan di Surabaya, Andi Budi mengaku maju sebagai caleg karena mendapat restu dari Kyai Said Aqil Siroj.  Orang nomor satu di PBNU itu mendorongnya agar terjun secara langsung agar mampu melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, terutama di bidang usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Karena itu, pria asli Surabaya ini bertekad untuk membuka akses seluas-seluasnya kepada masyarakat. Menurutnya, program pemberdayaan umat dari PBNU perlu dikawal agar tepat sasaran. “Akses masyarakat ke hal yang produktif, usaha mikro, bantuan yang tidak mengikat dan tidak perlu agunan, itu berbagai program PBNU yang harus dikawal dan difasilitasi,” ujar Politisi dari Partai Golkar ini, Minggu (13/1/2017).

Masalah ekonomi, kata Caleg nomer urut 2 ini, perlu mendapatkan perhatian serius. Sebagai caleg, perlu mengadakan kontrak politik dengan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menyalurkan genarasi muda kepada akses pekerjaan. Dunia kerja saat ini butuh akses. Sebab, sistem rekrutmen karyawan tidak lepas dari adanya jaringan.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini gemar blusukan ke masyarakat. Dalam seminggu, bisa turun ke 20 sampai 23 titik masyarakat. Dari kegiatan ini, Andi menemukan banyak masyarakat yang masih belum mengerti tentang pemilu 2019. Terutama dari segi mekanisme pencoblosan.

Menurutnya, masyarakat masih tidak banyak tahu tentang pemilu 2019 karena lemahnya sosialsiasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena itu, sebaga caleg tugasnya bukan hanya mengenalkan profil kepada masyarakat, tapi juga ikut membantu melakukan sosialisasi agar penyelenggaraan pemilu serentak berjalan sukses.

“Sosialsiasi KPU sangat kurang. Inilah tugas dari masing-masing caelg utuk bisa membantu sukses penyelenggaran pemilu. Kalau tidak bergerak, banyak hambatan di bawah. Masyarakat tidak bisa nyoblos kalau tidak diberi iformasi. Apalagi ini nanti ada lima surat suarat. Jangankan masyarakat yang tidak berpendidikan, yang berpendidikan saja susah kok,” ungkapnya.

Selain menemukan lemahnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu, Andi juga mendapatkan fakta bahwa tidak semua masyarakat pragmatis dan apatis terhadap pemilu. Fakta bahwa masyarakat pragmatis terjadi karena sistem pendekatan yang salah. Selama ini, masyarakat hanya berhubungan dengan tim sukses dan kordinator pemenangan. Padahal, masyarakat butuh mengenal langsung terhadap calon.

“Iya (pragmatis), kalau hanya didatangi oleh relawan dan koordinator, itu tentu membuat masyarakat pragmatis. Tapi kalau turun langsung yang diuntungkan adalah esensi suatu hubungan. Karena wakil rakyat dan rakyat yang diwakili butuh kehadiran wakilnya,” tukasnya.  azi

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry