UNJUK RASA: Warga Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo dalam unjukrasa di depan DPRD Gresik, kemarin. (IST)
UNJUK RASA: Warga Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo dalam unjukrasa di depan DPRD Gresik, kemarin. (IST)

GRESIK | Duta.co – Ratusan warga Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo ngluruk ke Kantor DPRD Gresik, Senin (23/1). Dengan menumpang truk dan mobil pikap, mereka menuntut agar DPRD Gresik memanggil pihak terkait proyek tol Sumo (Surabaya-Mojokerto).

Sebab, tanah kas desa atau tanah gogol digunakan proyek tol tanpa terlebih dulu berkoordinasi atau meminta izin kepada warga setempat. Untuk itu, pengunjukrasa meminta supaya DPRD untuk mengembalikan tanah gogol ke mereka.

Anggota DPRD Gresik yang berasal dari Driyorejo, Tri Purwito menjelaskan bahwa, tanah gogol tersebut dulunya merupakan hibah dari warga setempat untuk waduk. Tetapi, adanya proyek tol Sumo, tak ada ganti rugi yang diberikan kepada desa.

 “Muncul aturan baru, selama ada proyek pemerintah yang menggunakan tanah kas desa (TKD), tetapi masih bisa dimanfaatkan, maka tak ada ganti rugi. Beda dengan aturan dulu, kalau TKD terkena proyek pemerintah, maka tetap dapat ganti rugi,”jelasnya.

Sedangkan tanah gogol Desa Banjaran yang terkena proyek pembangunan tol Sumo seluas 2,6 hektar, baik itu tanah yang berupa waduk maupun areal persawahan. Tiba-tiba  tanah tersebut digunakan untuk pembangunan tol Sumo.

Akhirnya, perwakilan warga yang berunjukrasa ditemui oleh Plt Ketua DPRD Gresik, Nur Golib dan Ketua Komisi A, Suparno Diantoro. Dalam audiensi tersebut, perwakilan warga mempertanyakan keluarnya Perbup (peraturan bupati) Nomor 3 tahun 2015, yang berisikan bahwa tanah gogol di Desa Banjaran jadi hak dan milik pemerintah

 “Kenapa tanah itu diakui pemerintah daerah ?. Kami tak pernah memberikannya,”kata Kepala Desa Banjaran, Kusnadi dalam audiensi.

Untuk itu, mereka berharap banyak kepada DPRD Gresik untuk memperjuangkan aspirasinya dengan memanggil pihak terkait.  Sehingga, permasalahan tersebut tak berlarut-larut.

Menyikapi hal tersebut, Plt Ketua DPRD Gresik Nur Golib berjanji akan menindaklanjutinya. “Kami akan undang Dinas PU dan BPN untuk mencari solusinya,”janji politisi PPP ini.

Setelah ada komitmen DPRD Gresik, audiensi berjalan mulus. Sebab, perwakilan warga dapat menerima dengan legowo.  Untuk menyampaikan hasil audiensi,  Ketua Komisi A DPRD Gresik Suparno Diantoro menemui pengunjukrasa dan menyampaikan langsung. gus/pii

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry