WABAH : Kadinkes Propinsi Jatim, dr. Kohar Hari Santoso saat mendatangi rumah almarhum Elsa Widi Afrilia di Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih (duta.co/Nanang Priyo)

KEDIRI | duta.co -Berdasarkan data Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, pada tahun ini jumlah terjangkit wabah demam berdarah mencapai 3.686 dan merenggut 55 nyawa. Kemudian di tahun lalu, korban mencapai 9.087 dan 93 meninggal dunia.

Data ini disampaikan dr. Kohar Hari Santoso, Kadinkes Provinsi Jawa Timur, usai memberikan penyuluhan kepala desa se – Kecamatan Ngadiluwih di Puskesmas Ngadiluwih, Minggu.

Setelah Kabupaten Kediri, kemudian disusul Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Ponorogo. Kenapa justru garis merah tertinggi di kandang banteng (baca PDIP, red), dr. Kohar dengan tersenyum menyampaikan bahwa sebenarnya perlu peranan langsung kepala daerah didukung kekuatan pemerintah daerah.

“Pada Kabupaten Kediri sudah mencapai 12 nyawa meninggal, kemudian disusul Tulungagung dan Ponorogo. Bahwa pemahaman agar masyarakat sadar hidup bersih masih jauh dari kata sehat. Lihat saja ujung bambu yang terbuka, bila ada airnya pasti terdapat jentik,” jelasnya.

Bila kemudian hujan turun hingga bulan depan, maka tidak tertutup kemungkinan jumlah korban akan bertambah.

“Berdasarkan data kami, pada Januari 2019, jumlah kasus demam berdarah meningkat setiap harinya. Wabah DBD harus segera dilakukan upaya intensif. DIlakukan pemberantasan sarang nyamuk lebih bermutu, massal, serentak dan terjadwal,” ucapnya disela-sela sidak di Desa Tales dan Desa Rembang Kepuh Kecamatan Ngadiluwih.

Sebagai upaya penanggulangan, Kadinkes Kabupaten Kediri, dr. Adi Laksono menyatakan sepakat akan mengawasi keberadaan  taman dan tempat rekreasi di Kabupaten Kediri.

“Mungkin kamar mandi, tempat ibadah atau bila ada genangan air di kawasan lokasi wisata. Makanya saya minta jangan ada pohon tinggi, cukup rimbun saja. Karena nyamuk ini keluarnya siang hari dan mereka takut dengan panas matahari,” terangnya.

Dirinya pun mengaku sempat ditanya anggota dewan atas gerakan massal fogging di semua desa, namun setelah dilakukan penghitungan, dimana menghabiskan anggaran mencapai Rp 60 milyar, akhirnya tidak bisa dilaksanakan.

“Saya sebenarnya tidak setuju dilakukan fogging, karena itu yang disemprotkan sejenis racun. Sebaiknya kita putuskan mata rantainya,” terang dr. Adi Laksono. (nng)

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.