Oleh Suhermanto Ja’far*
Kekuasaan Tidak Selalu Berakhir Bersama Jabatan
DALAM politik, berakhirnya masa jabatan seorang presiden tidak serta-merta menandai berakhirnya pengaruh politik yang pernah dibangunnya. Kekuasaan formal memang memiliki batas konstitusional, tetapi pengaruh politik dapat bertahan melalui jaringan elite, hubungan patronase, kepentingan ekonomi, dan relasi antarkekuatan politik.Menganggap Joko Widodo (Jokowi) telah sepenuhnya kehilangan pengaruh setelah meninggalkan Istana merupakan kesimpulan yang terlalu tergesa-gesa.
Jokowi mungkin tidak lagi memegang kendali pemerintahan secara formal, tetapi warisan politik selama dua periode kepemimpinannya tetap menjadi variabel penting dalam membaca konfigurasi kekuasaan Indonesia. Pertanyaan yang lebih mendasar bukan sekadar apakah Jokowi masih memiliki kekuatan, melainkan sejauh mana jaringan politik, ekonomi, dan institusional yang terbentuk selama pemerintahannya masih mampu memengaruhi arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hari ini, Rabu di Gedung DPR/MPR, Gibran menyerahkan Surat pengunduran dirinya, setelah sebelumnya bertemu presiden Prabowo menyampaikan niatnya mundur. MPR menerima surat pengunduran diri Gibran sebagai Wakil Presiden. Muncul pertanyaan serus, Ketika kekuasaan formal berakhir, apakah pengaruh politik juga ikut menghilang? Relasi Jokowi, Prabowo, Gibran, dan oligarki menjadi ujian penting bagi masa depan demokrasi Indonesia.
Kajian Ross Tapsell mengenai oligarki media dan fenomena Jokowi menunjukkan bahwa keberhasilan politik Jokowi tidak dapat dilepaskan dari kemampuannya memanfaatkan relasi antara kekuatan media, kepentingan elite, dan dukungan masyarakat. Artinya, politik Indonesia tidak hanya bergerak melalui kekuasaan formal, tetapi juga melalui kemampuan membangun dan memanfaatkan jaringan pengaruh (Tapsell 2015, 29–50).
Dalam konteks inilah dinamika hubungan Jokowi dan Prabowo patut dibaca secara lebih kritis. Pergantian presiden bukan sekadar pergantian figur di Istana, melainkan juga proses negosiasi ulang atas kepentingan, loyalitas, dan distribusi kekuasaan.
Jokowi dan Warisan Jaringan Kekuasaan
Selama sepuluh tahun memimpin Indonesia, Jokowi bukan hanya menjalankan program pembangunan infrastruktur. Ia juga berada di tengah proses pembentukan dan penguatan jaringan politik yang melibatkan partai, parlemen, birokrasi, pelaku usaha, serta berbagai kelompok kepentingan. Jaringan semacam ini tidak otomatis menghilang ketika seorang pemimpin meninggalkan jabatannya. Hubungan politik yang terbentuk melalui kerja sama, kepentingan bersama, distribusi sumber daya, dan kompromi elite dapat bertahan melampaui periode pemerintahan.
Edward Aspinall menjelaskan bahwa politik Indonesia memiliki karakter patronase yang kuat. Dalam praktiknya, hubungan antara kandidat, partai, elite politik, dan kelompok masyarakat kerap dibangun melalui jaringan perantara dan pertukaran kepentingan. Konsekuensinya, kekuatan politik tidak selalu identik dengan struktur organisasi formal partai, tetapi juga bergantung pada jaringan personal dan sumber daya yang dimiliki para aktor politik (Aspinall 2014, 96–110).
Pengaruh seorang mantan presiden tidak harus diwujudkan melalui instruksi langsung kepada pejabat pemerintahan. Pengaruh itu dapat berlangsung melalui komunikasi informal, hubungan politik, dukungan kelompok kepentingan, maupun kemampuan memengaruhi keputusan strategis.
Namun, penting untuk membedakan antara keberadaan jaringan politik dan klaim bahwa seseorang masih mengendalikan jaringan tersebut. Tidak setiap pejabat yang pernah diangkat pada masa Jokowi otomatis menjadi loyalis pribadinya. Tidak pula setiap kebijakan pemerintahan Prabowo yang berbeda dengan harapan kelompok tertentu dapat dianggap sebagai bukti adanya konflik tersembunyi.
Prabowo di Persimpangan: Presiden dengan Kekuasaan Formal dan Tantangan Politik
Prabowo Subianto kini berada pada posisi yang secara konstitusional jauh lebih kuat dibandingkan Jokowi sebagai mantan presiden. Ia memegang mandat pemerintahan, memiliki kewenangan eksekutif, dan bertanggung jawab atas arah kebijakan negara. Akan tetapi, kekuasaan formal tidak selalu identik dengan kebebasan politik yang sepenuhnya tanpa hambatan. Dalam sistem demokrasi, presiden harus berhadapan dengan partai politik, parlemen, kepentingan ekonomi, lembaga negara, serta tuntutan masyarakat.
Situasi tersebut dapat dijelaskan melalui konsep veto players yang diperkenalkan George Tsebelis. Konsep ini merujuk pada aktor individual maupun kolektif yang persetujuannya diperlukan untuk mengubah kebijakan atau mempertahankan status quo. Semakin banyak aktor yang memiliki kemampuan menghambat perubahan kebijakan, semakin kompleks proses pengambilan keputusan politik (Tsebelis 2002, 19–23).
Dalam konteks Indonesia, konsep tersebut relevan untuk memahami bagaimana presiden dapat menghadapi keterbatasan politik meskipun memiliki kewenangan konstitusional yang besar. Namun, perlu digarisbawahi bahwa seorang mantan presiden tidak otomatis menjadi veto player institusional. Pengaruhnya baru dapat diperhitungkan apabila ia masih memiliki kemampuan nyata untuk memengaruhi partai, elite parlemen, atau kelompok politik yang memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan. Di sinilah letak tantangan Prabowo. Ia harus mampu membangun otoritas pemerintahan sendiri, bukan sekadar menjadi penerus dari konfigurasi politik pemerintahan sebelumnya.
Politik Simbolik Gibran, Regenerasi atau Keberlanjutan Pengaruh Dinasti
Salah satu dimensi paling menarik dalam dinamika politik pasca-Jokowi adalah posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Kehadirannya di lingkaran kekuasaan nasional menjadikan hubungan politik antara Jokowi dan pemerintahan Prabowo memiliki dimensi yang lebih kompleks. Gibran bukan sekadar pejabat negara. Dalam perspektif politik, ia juga merupakan simbol keberlanjutan pengaruh keluarga dan warisan kepemimpinan Jokowi.
Apabila suatu saat terjadi perbedaan kepentingan antara Presiden dan Wakil Presiden, persoalannya tidak hanya menyangkut hubungan personal dua pejabat negara. Persoalan tersebut berpotensi berkembang menjadi pertarungan persepsi politik mengenai kesinambungan kekuasaan, legitimasi, dan arah kepemimpinan nasional. Ada kemungkinan tekanan politik terhadap Gibran justru memunculkan simpati dari sebagian pendukungnya. Dalam politik elektoral, persepsi mengenai ketidakadilan, marginalisasi, atau perlakuan tidak proporsional dapat membentuk solidaritas politik baru.
Akan tetapi, simpati publik tidak otomatis berubah menjadi kemenangan elektoral. Ia tetap membutuhkan organisasi politik, dukungan partai, sumber daya, rekam jejak, dan kemampuan membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu, membaca posisi Gibran sebagai calon penerus politik Jokowi pada masa mendatang masih merupakan sebuah hipotesis, bukan kepastian. Yang lebih penting adalah mengamati bagaimana posisi tersebut digunakan dalam dinamika politik pemerintahan saat ini.
Oligarki dan Kepentingan Ekonomi Siapa ?:
Persoalan yang lebih mendasar dalam politik Indonesia bukan hanya hubungan antara Jokowi dan Prabowo, melainkan hubungan antara kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi kelompok elite. Oligarki memiliki kemampuan mempertahankan pengaruh karena mereka menguasai atau memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang dapat dikonversi menjadi kekuatan politik. Oleh sebab itu, pergantian presiden tidak selalu berarti pergantian kepentingan ekonomi yang mendasari kebijakan negara.
Penelitian Asrinaldi, Mohammad Agus Yusoff, dan Zamzami Abdul Karim mengenai oligarki dalam pemerintahan Jokowi menunjukkan adanya hubungan antara kepentingan oligarki, koalisi partai politik, dan pelaksanaan fungsi legislasi DPR. Penelitian tersebut menyoroti bagaimana kompromi antarelite dapat memengaruhi proses pembentukan kebijakan serta memperlemah fungsi representasi parlemen (Asrinaldi, Yusoff, dan Karim 2022, 189–203).
Temuan ini memberikan landasan untuk mempertanyakan apakah perubahan pemerintahan benar-benar menghasilkan perubahan struktur kepentingan ekonomi-politik atau justru mempertahankan pola hubungan elite yang sudah terbentuk. Dalam konteks pemerintahan Prabowo, persoalan tersebut menjadi ujian tersendiri. Apakah pemerintah akan memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel, atau justru mempertahankan kompromi politik yang menguntungkan kelompok-kelompok berkepentingan?
Prabowo tidak cukup hanya menunjukkan ketegasan sebagai pemimpin. Ia harus memastikan bahwa kebijakan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, proyek strategis, dan pengambilan keputusan ekonomi benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Stabilitas politik tidak boleh dijadikan alasan untuk mempertahankan kepentingan kelompok tertentu. Sebaliknya, stabilitas harus dibangun melalui kepastian hukum, transparansi, persaingan yang sehat, dan akuntabilitas kekuasaan.
Militer, Kepolisian, dan Batas Loyalitas Personal
Dimensi lain yang sering muncul dalam pembicaraan mengenai warisan kekuasaan Jokowi adalah relasi antara presiden dan institusi keamanan, khususnya TNI dan Polri. Dalam negara demokrasi, institusi keamanan harus tunduk pada konstitusi, hukum, dan pemerintahan sipil yang sah. Loyalitas utama prajurit dan anggota kepolisian bukan kepada mantan presiden, keluarga pejabat, ataupun kelompok politik tertentu, melainkan kepada negara dan konstitusi. Kajian Natalie Sambhi mengenai hubungan Jokowi dengan kepemimpinan militer menunjukkan bahwa relasi presiden dan Panglima TNI merupakan salah satu indikator penting dalam memahami dinamika kontrol sipil atas militer. Ia juga menyoroti meningkatnya dimensi politis dalam proses pemilihan pimpinan militer pada masa pemerintahan Jokowi (Sambhi 2023, 21–42).
Sementara itu, penelitian Zayu Rizki Safitri menjelaskan bahwa strategi setiap presiden dalam mengelola hubungan sipil-militer memiliki karakteristik berbeda. Dalam periode Jokowi, strategi yang digunakan dikategorikan sebagai technocratic containment atau pengendalian melalui pendekatan teknokratis (Safitri 2026, 316–343). Kajian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara presiden dan institusi keamanan merupakan persoalan struktural yang perlu diawasi secara demokratis.
Namun, tidak tepat menyimpulkan bahwa perwira yang pernah memperoleh promosi pada masa pemerintahan tertentu otomatis memiliki loyalitas personal kepada presiden sebelumnya. Klaim mengenai jaringan penyadapan, pembocoran informasi, atau keterlibatan kelompok tertentu juga membutuhkan bukti yang dapat diverifikasi. Isu-isu semacam itu harus ditempatkan dalam kerangka penyelidikan hukum dan pengawasan institusional, bukan dijadikan dasar untuk membangun kesimpulan politik tanpa pembuktian.
Empat Kemungkinan Strategi Keberlanjutan Pengaruh Jokowi
Apabila pengaruh politik Jokowi masih bertahan setelah masa kepresidenannya, setidaknya terdapat empat kemungkinan mekanisme yang dapat dianalisis. Pertama, mempertahankan pengaruh melalui politik simbolik. Nama Jokowi dan posisi Gibran dapat tetap menjadi sumber daya politik yang diperhitungkan. Dukungan terhadap Gibran, misalnya, dapat berkembang menjadi bagian dari upaya mempertahankan kesinambungan identitas politik pemerintahan sebelumnya. Akan tetapi, keberhasilannya sangat bergantung pada persepsi publik dan dinamika elektoral.
Kedua, mempertahankan akses melalui jaringan partai dan parlemen. Jaringan politik yang terbentuk selama pemerintahan sebelumnya berpotensi menjadi saluran komunikasi dan negosiasi dengan pemerintahan baru. Namun, keberadaan jaringan tersebut tidak berarti bahwa Jokowi dapat mengendalikan keputusan DPR atau partai politik secara sepihak.
Ketiga, melakukan negosiasi kepentingan dengan kekuatan ekonomi. Hubungan antara elite politik dan kelompok ekonomi dapat terus berlangsung meskipun terjadi pergantian pemerintahan. Di sinilah transparansi menjadi penting. Kepentingan bisnis tidak boleh memperoleh perlindungan khusus hanya karena memiliki kedekatan dengan kekuasaan sebelumnya.
Keempat, menyiapkan keberlanjutan pengaruh melalui regenerasi politik. Gibran atau tokoh lain yang memiliki kedekatan dengan pemerintahan Jokowi dapat menjadi bagian dari proses regenerasi politik. Akan tetapi, masa depan politik mereka tidak dapat ditentukan hanya oleh hubungan keluarga atau warisan kekuasaan. Legitimasi demokratis tetap harus diperoleh melalui kompetisi politik yang terbuka dan dukungan masyarakat.
Keempat kemungkinan tersebut bukan bukti bahwa Jokowi sedang menjalankan sebuah operasi politik tersembunyi. Semuanya merupakan kerangka analisis untuk membaca bagaimana pengaruh seorang mantan presiden dapat bertahan dalam sistem politik yang masih memiliki karakter patronase dan oligarkis.
Otonomi Tindakan Politik Prabowo
Dalam politik, seseorang tidak harus lagi menduduki jabatan presiden untuk tetap diperhitungkan. Pengaruh dapat bertahan melalui jaringan, sumber daya, hubungan antarelite, dan warisan kebijakan. Namun, pengaruh bukanlah kekuasaan mutlak. Ia dapat menguat, melemah, atau bahkan hilang ketika kepentingan politik berubah.
Pertanyaan apakah Jokowi masih kuat seharusnya tidak dijawab melalui spekulasi tentang siapa yang berada di balik layar. Pertanyaan tersebut harus dijawab melalui pengamatan terhadap fakta: siapa yang memengaruhi keputusan politik, bagaimana kebijakan dibentuk, siapa yang memperoleh manfaat ekonomi, dan sejauh mana institusi negara mampu menjalankan kewenangannya secara independen.
Bagi Prabowo, tantangan terbesarnya bukan membersihkan orang-orang yang diasosiasikan dengan Solo, melainkan memastikan bahwa pemerintahannya benar-benar mandiri, konstitusional, dan tidak tersandera oleh kepentingan kelompok mana pun. Prabowo harus membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar penerus konfigurasi kekuasaan sebelumnya, tetapi pemimpin yang mampu membangun tata kelola pemerintahan berdasarkan kepentingan nasional.
Sementara itu, Jokowi juga harus dinilai secara objektif: apakah ia benar-benar telah bertransformasi menjadi mantan presiden yang menghormati batas kewenangan konstitusional, atau masih menjadi aktor politik yang memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kekuasaan?
Ppersoalan Indonesia bukan tentang siapa yang paling kuat di balik layar. Persoalan sesungguhnya adalah apakah demokrasi mampu memastikan bahwa tidak ada seorang pun, baik presiden aktif maupun mantan presiden, yang berada di atas hukum dan institusi negara. Jokowi mungkin belum selesai sebagai kekuatan politik. Namun, yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa Indonesia tidak pernah menjadi negara yang kekuasaannya ditentukan oleh bayang-bayang seseorang.
*Suhermanto Ja’far adalah Dosen Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Daftar Pustaka
Asrinaldi, Mohammad Agus Yusoff, and Zamzami Abdul Karim. 2022. “Oligarchy in the Jokowi Government and Its Influence on the Implementation of Legislative Function in Indonesia.” Asian Journal of Comparative Politics 7 (2): 189–203. https://doi.org/10.1177/2057891121995564.
Aspinall, Edward. 2014. “Indonesia’s 2014 Elections: Parliament and Patronage.” Journal of Democracy 25 (4): 96–110. https://doi.org/10.1353/jod.2014.0070.
Safitri, Zayu Rizki. 2026. “Presidential Strategies and Civilian Control of the Military in Indonesia: Managing Political Costs from Authoritarianism to Democratic Consolidation.” Asian Journal of Comparative Politics 11 (3): 316–343. https://doi.org/10.1177/20578911261419894.
Sambhi, Natalie. 2023. “Jokowi’s Generals, Civilian Control, and the Power of the Panglima.” Journal of Global Strategic Studies 3 (1): 21–42. https://doi.org/10.36859/jgss.v3i1.1614.
Tapsell, Ross. 2015. “Indonesia’s Media Oligarchy and the ‘Jokowi Phenomenon.’” Indonesia, no. 99: 29–50. https://doi.org/10.5728/indonesia.99.0029.
Tsebelis, George. 2002. Veto Players: How Political Institutions Work. Princeton, NJ: Princeton University Press.
