SURABAYA | duta.co – Di tengah ketidakpastian ekonomi yang populer dengan keluhan “in this economy”, maka, mewujudkan impian punya rumah sendiri terasa makin jauh dari realitas.
Pemerintah menjawab persoalan itu melalui program Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang digagas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Program tersebut mencakup peningkatan jumlah bedah rumah, pemberdayaan UMKM lewat produk bahan bangunan lokal, serta penyaluran rumah subsidi.
Namun, wacana pembangunan rumah subsidi seluas 18 m² yang sempat mengemuka memicu perdebatan. Ukuran itu dinilai terlalu kecil dan tidak layak huni, hingga akhirnya tidak terealisasi.
Dosen Architecture of Sustainable Housing and Real Estate Universitas Kristen Petra, Dr. Bramasta Putra Redyantanu, S.T., M.T., menilai ukuran 18 m² sebenarnya bisa dimaksimalkan, bukan hanya dari luas lantai, tetapi dari volume ruang.
“Pada rumah tapak, desain perlu mempertahankan fasilitas sekunder seperti ruang tamu, ruang gerak justru terasa sempit. Sedangkan dalam bentuk hunian vertikal, kebutuhan tersebut bisa diakomodasi lewat area bersama seperti koridor, balkon, dan taman bersama,” ujar Redy.
Menurut dosen yang akrab disapa Redy itu, dalam bentuk rusun atau apartemen, ruang dalam unit bisa dimaksimalkan untuk aktivitas sehari-hari. Sementara kebutuhan sosial dan sirkulasi dipenuhi lewat ruang komunal.
Namun, Redy menegaskan, optimalisasi tata ruang hanyalah satu sisi. Untuk benar-benar menjawab pilar ‘sehat’, ‘resik’, dan ‘indah’ dalam Gerakan Indonesia ASRI, pemilihan material dan teknik konstruksi harus diperhatikan.
Ia menyarankan penggunaan bahan bangunan berkelanjutan yang melewati proses 3R (Reduce, Reuse, Recycle). “Contohnya menggunakan recycle dari plastik untuk jadi material bangunan, seperti panel pada langit-langit rumah, ubin, atau dinding. Material seperti itu punya daya tahan yang lama dan bisa digunakan kembali,” imbuh Redy, doktor lulusan Universitas Indonesia itu.
Pemerintah juga bisa memanfaatkan konstruksi berkelanjutan. Konstruksi kering, menurutnya, punya peluang _reuse_ yang lebih besar daripada konstruksi basah seperti bata.
“Ada pilihan untuk menggunakan baja agar nantinya bisa dengan mudah dibongkar pasang untuk keperluan reuse dan reconstruction di masa depan. Tidak hanya hemat secara biaya, tapi juga ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan material bangunan baru,” lanjutnya.
Redy menutup, penyediaan hunian terjangkau memang menuntut efisiensi biaya, namun bukan berarti harus mengorbankan kualitas hidup dan kelestarian lingkungan.
Dengan pendekatan hunian vertikal, material daur ulang, hingga konstruksi kering, komitmen pemerintah dan prinsip sustainable housing dapat menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, dan hijau bagi masyarakat. (ril/wk)
