JOMBANG | duta.co – Di tengah sorotan publik atas 17 kontrak kerja sama yang dijalin Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perkebunan Panglungan, desakan Fraksi PKB DPRD agar Pemkab Jombang kontrak-kontrak itu segera diputus ternyata tidak serta-merta mendapat dukungan semua pihak.
Dr. Solikhin Rusli, SH., seorang pengamat politik dan hukum pidana yang juga dikenal vokal dalam isu-isu tata kelola daerah, menyampaikan pandangannya. Dengan nada tenang namun tegas, ia mengajak semua pihak untuk menempatkan posisi secara proporsional.
“Kurang tepat kalau DPRD terlalu dalam ikut campur urusan teknis BUMD,” katanya. “Kalau sampai BUMD gagal dan rugi, mereka bisa berdalih itu karena tekanan politik. Ini berbahaya,” tambahnya.
Solikhin berbicara bukan semata dari teori. Ia mengamati bagaimana relasi kekuasaan lokal kerap kabur batasnya. DPRD yang semestinya menjadi pengawas, kadang justru terlalu masuk ke “dapur” manajemen, menyentuh hal-hal teknis yang bukan ranahnya. Dan disinilah bedanya kontrol dan pengawasan DPRD terhadap OPD dan BUMD.
“Namanya saja BUMD, keuangannya sudah dipisahkan dari APBD. Kalau bicara kontrak, kenapa dulu tidak diributkan sejak awal? Kenapa sekarang baru ramai-ramai minta diputus? Ini bukan soal boleh atau tidak, tapi terlalu teknis dan rawan konflik,” tegasnya.
Solikhin menyarankan, fungsi pengawasan DPRD lebih baik difokuskan pada kebijakan umum dan hasil akhir. Bukan pada proses bisnis internal yang seharusnya menjadi tanggung jawab eksekutif dan manajemen BUMD.
“DPRD cukup tahu beres saja. Biar bupati dan direksi BUMD yang mengurus teknisnya. Jangan sampai kena awu anget ikut terbakar karena terlalu dekat dengan api, jika pihak ketika menggugat karena kontraknya dibatalkan,” katanya, menggunakan pepatah Jawa yang penuh makna.
Pernyataan Solikhin ini menggarisbawahi satu hal penting bahwa tata kelola daerah tak cukup hanya dijalankan dengan semangat kontrol politik, tetapi harus pula dijaga dengan kebijaksanaan dan ketepatan posisi. Perbedaan pengawasan DPRD terhadap OPD dan Perusahan Daerah harus dipilah. (din)
