JAKARTA | duta.co – Pidato pejabat tinggi negara saat memberi kata sambutan diminta tidak lebih dari 7 menit. Mereka diminta t langsung memaparkan materi pokok kegiatan atau inti masalah.
“Layaknya kultum alias kuliah tujuh menit. Selain itu, kalau pada acara yang menghadirkan presiden, sebaiknya pemimpin lembaga atau menteri melaporkan apa yang harus disampaikan saja, jangan berorasi. Berorasi di depan presiden kan tidak layak,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat dimintai konfirmasi, kemarin.
Pernyataan Pramono tersebut terkait dengan Surat Edaran Nomor B.750/Seskab/Polhukam/12/2016. Berdasarkan surat edaran tersebut, para menteri hanya boleh berpidato paling lama 7 menit. Surat edaran yang dikeluarkan pada 23 Desember 2016 itu ditujukan kepada kepala lembaga negara, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kepala Polri.
Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo kerap meminta pra pembantunya di Kabinet Kerja untuk bekerja cepat serta tidak terpaku pada birokrasi yang menjelimet. Ia meminta para menteri untuk fokus pada hasil, bukan birokrasi. “Pak Jokowi tidak ingin pidato yang bertele-tele, tapi langsung masuk inti masalah,” kata Pramono
Hal itu langsung ditanggapi Wiranto. Menkopolhukam ini mengatakan tidak pantas juga seorang menteri berpidato lebih lama daripada Presiden Joko Widodo. Menurut Wiranto, waktu yang dimiliki seorang presiden umumnya terbatas sehingga waktu yang tersedia sebisa mungkin diberikan kepada presiden.
“Kalau nggak ada pembatasan, nanti pidato berjam-jam. Hal itu kan memang untuk menertibkan acara, biar tidak bertele-tele,” ujarnya.
Dalam sejumlah kesempatan, Jokowi memang jarang berbicara panjang. Ia lebih banyak berpidato secara spontan meski di tangannya menggenggam kertas berisi materi bicara. Kertas pidatonya biasanya berisi poin-poin utama yang disusun tim khusus. Tim itu beranggotakan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Staf Khusus. net
