LAMONGAN | duta.co – Pemilik usaha produksi tempe di RT 02 RW 02 Desa Made, Kabupaten Lamongan, menghentikan sementara aktivitas produksinya setelah limbah usaha yang dikelolanya dikeluhkan warga karena menimbulkan bau busuk yang mengganggu lingkungan sekitar.
Keputusan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan resmi yang ditandatangani pemilik usaha, H. Moch. Anji Ali Nuruddin (63), warga Jalan Andanwangi Nomor 116 A, RT 003 RW 001, Kelurahan Tlogoanyar, Lamongan, pada Kamis (30/7/2026).
Dalam surat pernyataan itu, H. Anji menyampaikan permohonan maaf kepada warga atas dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari limbah produksi tempe.
“Berkaitan dengan dampak pencemaran lingkungan berupa bau busuk limbah terkait usaha produksi tempe yang saya kelola sehingga membuat warga sekitar terganggu dan tidak nyaman,” tulisnya dalam surat tersebut.
Ia juga menyatakan kesanggupannya untuk menghentikan sementara kegiatan produksi hingga sarana dan prasarana pengelolaan limbah diperbaiki sesuai standar agar tidak lagi menimbulkan pencemaran lingkungan. Selain itu, ia menyatakan siap bertanggung jawab apabila di kemudian hari terdapat konsekuensi hukum atas pernyataan yang dibuatnya.
Surat pernyataan tersebut dibuat tanpa unsur paksaan dan diketahui oleh Kepala Desa Made Eko Widianto, Babinsa Sertu Nur Hadi, serta Bhabinkamtibmas Aiptu M. Ariyono.
Pernyataan itu muncul setelah sejumlah warga RT 02 RW 02 Desa Made mengeluhkan bau asam menyengat yang diduga berasal dari limbah air rebusan dan rendaman kedelai hasil produksi tempe.
Warga berharap persoalan tersebut segera ditangani agar aktivitas usaha dapat kembali berjalan tanpa mengganggu kenyamanan lingkungan permukiman.
Saat dikonfirmasi, H. Moch. Anji Ali Nuruddin membenarkan telah mengikuti musyawarah di Balai Desa Made dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.
“Mohon maaf, tadi sudah diselesaikan di Balai Desa Made. Jadi saya tidak bisa jawab panjang lebar,” ujarnya singkat.
Kepala Desa Made, Eko Widianto, mengatakan musyawarah digelar sebagai bentuk respons Pemerintah Desa atas aduan warga sekaligus menjaga kondusivitas di lingkungan desa.
“Sebagai bentuk respons Pemerintah Desa atas aduan warga agar desa tetap kondusif, kami bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa menggelar musyawarah di Balai Desa dengan menghadirkan pemilik usaha produksi tempe.
Kami berusaha memfasilitasi, jika ada persoalan kita lakukan musyawarah untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak,” kata Eko.
Menurutnya, dampak limbah produksi berupa bau busuk memang telah mengganggu kenyamanan warga. Karena itu, pemerintah desa meminta pemilik usaha segera melengkapi sarana dan prasarana pengelolaan limbah sesuai standar kelayakan.
Ia menambahkan, pemilik usaha bersikap kooperatif dan menyatakan kesanggupan memenuhi seluruh kewajiban usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
“Harapan warga, perbaikan dilakukan secepatnya sehingga usaha tetap bisa berjalan tanpa merugikan lingkungan maupun kenyamanan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lamongan, Drs. M. Fahrudin Ali Fikri, M.Si., melalui Sekretaris DLH Inganatul Muhimmah, S.T., M.T., membenarkan pihaknya telah menerima informasi tersebut.
“Kami baru menerima laporan. Kegiatan usaha mikro tetap harus mengikuti kaidah perizinan yang berlaku,” katanya.
Menurut Himmah, meskipun tergolong usaha mikro, industri tempe maupun tahu memiliki potensi pencemaran yang cukup tinggi sehingga pengelolaan air limbah wajib memenuhi standar teknis yang berlaku.
Terpisah, Kasatpol PP Kabupaten Lamongan, Dr. Achmad Edwyn Anedi, S.Sos., M.M., menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melakukan penanganan.
“Terima kasih informasinya. Saya koordinasikan dengan dinas yang menangani. Tentu akan kami tertibkan apabila ditemukan pelanggaran terhadap regulasi. Untuk persoalan limbah, kami akan meminta Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengecekan ke lapangan,” tegasnya. (ard)
