SIDOARJO | duta.co – Ketua Umum JCW (Java Corruption Watch) Sigit Imam Basuki ST, bisa memahami kalau ada pihak yang tersinggung dengan pernyataan Bupati Sidoarjo, Subandi yang menyoal IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Musholla Al Khoziny. Mengapa?
“Pertama, ini musibah. Siapa yang mau? Kedua, hendaknya pemerintah introspeksi, bahwa, masalah IMB itu memang rumit. Apalagi ini lembaga pendidikan swasta, pondok pesantren. Mestinya negara hadir, pemerintah punya kewajiban membantu kesulitan mereka, termasuk mengurus IMB,” tegas Imam Basuki ST, kepada duta.co, Rabu (1/10/29).
Menurut Sigit, untuk mendapatkan IMB, tidaklah gampang. Faktanya sangat sulit dan lama. Banyak dinas yang harus dilalui. Apalagi perusahaan, bisa bertahun-tahun. Kalau mengurus IMB itu mudah, pasti rakyat senang. Nah, mestinya pemerintah introspeksi. Jadi? Bicara IMB dalam musibah Al Khoziny, itu melukai hati rakyat,” terangnya.
Seperti yang beredar di media sosial, termasuk terunggah di media Breaking News KompasTv, pernyataan Bupati Sidoarjo Subandi, bahwa, ambruknya gedung mushalla Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Senin (29/9/2025) diduga tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), menuai banyak kecaman.
Menurut Subandi, pengelola belum mengurus izin saat mendirikan bangunan. “Perizinan belum ada,” kata Subandi, Senin dalam Breaking News KompasTv.
Masih dalam media tersebut, Subandi mengaku sudah mengeceknya. “Ini bangunan melanjutkan. Tak lihat, tak tanyakan izin-izinnya semua enggak ada,” katanya.
Ia menyebut bangunan tersebut ambruk saat tengah dilakukan proses pengecoran di lantai tiga. “Tadi ngecor lantai tiga, akhirnya dengan konstruksinya tidak standar, akhirnya tidak mampu akhirnya semua roboh,” ujarnya.
Ia mengatakan, banyak pondok pesantren yang mengesampingkan ihwal perizinan saat membangun bangunan. “Banyak pondok itu kadang bangun masjid, pondok, kadang dia tidak mengurus IMB-nya dulu langsung dibangun, baru selesai ini izin-izin baru selesai,” ungkapnya.
Karuan, pernyataan itu bikin berang Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Korwil 9 Jawa Timur, Muhammad Hasan Bisri. Ia mengecam pernyataan Subandi tersebut.
Menurut Hasan saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk mencari siapa yang salah, apalagi dengan menyinggung aspek perizinan bangunan.
“Ini musibah, ujian bagi kita semua. Kita tidak perlu buru-buru mencari siapa yang salah. Justru mestinya negara hadir. Pondok pesantren itu usianya ratusan tahun, pendidikan tertua di Indonesia yang sudah berjasa mencerdaskan anak bangsa sekaligus mempertahankan kemerdekaan,” ujar Hasan di Ponpes Al Khoziny, Rabu (1/10/2025).
Hasan menilai pernyataan bupati yang menyinggung IMB justru menyesakkan di tengah suasana duka. Ia berharap pemerintah, baik daerah maupun pusat, hadir untuk memberikan solusi konkret, bukan menambah luka dengan saling menyalahkan.
“Kalau ada bangunan yang belum standar, mestinya pemerintah dampingi, bahkan kalau perlu dibantu pembiayaannya agar sesuai standar keselamatan. Bukan malah menyalahkan pondok. Kiai dan santri sekarang sedang terpukul, jangan ditambah dengan narasi yang menyudutkan,” katanya heran.
“Jangan dulu saling menyalahkan, mari kita berempati dulu. Kalau memang ada bangunan pondok yang perlu dievaluasi, silakan pemerintah hadir. Inilah saatnya negara benar-benar menunjukkan keberpihakannya kepada pesantren,” imbunya.
Sebagai bentuk kepedulian, GP Ansor bersama Banser Sidoarjo menyiagakan tim Tagana untuk membantu proses evakuasi. Hasan menyebut ada sekitar dua pleton Tagana yang diterjunkan secara bergiliran dalam tiga shift setiap harinya. (loe)
