KEDIRI | duta.co — Setelah ‘digempur’ aksi demo GP Ansor Kota Kediri, akhirnya Untung Sumantri, Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Kediri membuat surat pernyataan pengunduran diri terhitung Minggu 17 Juni 2018.
Pernyataan ini disampaikan Ahong Bagus SH, LBH Ansor Kota Kediri ditunjuk untuk menegakkan konstitusi demokrasi selama menjelang Pemilihan Wali Kota Kediri, Minggu (17/6/2018).
Ketua Bawaslu Kota Kediri, Ir. R. Yoni Bambang Suryadi membenarkan surat tersebut dan saat ini pihaknya sedang menggelar rapat pleno bersama komisioner.
“Nanti dihubungi lagi ya, kami sedang menggelar rapat pleno atas hal tersebut,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, GP Ansor menduga terjadi kasus money politik saat perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kemudian berhembus kabar, terdapat oknum Panwaslu diduga melakukan perselingkuhan dengan oknum Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL). Akhirnya sahabat – sahabat GP Ansor menggelar aksi dan ditindaklanjuti membuat surat pengaduan ke Bawaslu Propinsi.
Picu lain terkait Kader Ansor yang merasa didzolimi karena diberhentikan secara sepihak atas keterlibatan sebagai pengawas pemilu dalam Pilkada Serentak.
“Atas kejadian ini, kami Gerakan Pemuda Ansor Kota Kediri menilai Bawaslu terlalu lemah dalam pengawasan internal. Pihaknya menuntut untuk mencopot oknum Panitia Pengawas Kecamatan Kota Kediri diduga telah menciderai kode etik sebagai pengawas pemilu,” tegas Gus Wazid, sapaan akrab Wazid Khusni, Ketua GP Ansor Kota Kediri.
Akhirnya, Untung Sumantri untuk kali kedua mengundurkan diri seperti dilakukan dalam Pilkada lalu. “Anehnya tahun ini kenapa tetap diloloskan kembali, padahal sudah jelas track record-nya kan tidak bagus. Fatalnya di situ, maka kemarin Bawaslu Provinsi mengatakan kalau sudah mengundurkan diri dari periode yang dulu, mestinya jangan diterima lagi,” katanya.
Ditegaskan Ahong Bagus, sebenarnya harapan besar Ansor dan Banser agar pelaksanaan Pilkada nanti berlangsung demokrasi dan tidak terjadi permasalahan hukum. “Harapan kami selain Pilkada Serentak 2018, namun juga Pileg pada 2019 berjalan sesuai harapan semua masyarakat untuk menciptakan negara ini berdemokrasi,” jelas Kuasa Hukum LBH GP Ansor. (nng)
