KEDIRI l duta.co – Ratusan warga Desa Payaman Kecamatan Plemahan mendatangi balai desa, Jumat (1/11) atas dugaan kecurangan dilakukan panitia Pilkades. Mereka menuding ada permainan atas banyaknya suara tidak sah mencapai 962 kartu dari 2.732 jumlah hak pilih.
Usai penghitungan awal terjadinya kericuhan dan ini dibuktikan dua dari tiga calon kades, Darmin dan Teguh Prianto bersama para saksi tidak mau menandatangani berita acara. Sementara Siti Ika Nurhayati yang nendapat suara terbanyak, bersama para saksinya membubuhkan tanda tangan.
“Kami minta BPD turun tangan, karena ini ada kecurangan dalam Pilkades. Juga keterlibatan oknum plh kepala desa yang harusnya netral. Kami datang kesini, sesuai kesepakatan awal dilakukan penghitungan ulang. Namun ketua panitia Pilkades tidak datang hingga sore ini,’ jelas Teguh Prianto, Cakades nomor urut tiga.
Puluhan personil gabungan dari Polres Kediri dan TNI diterjunkan untuk melakukan pengamanan. Massa yang datang sejak kemarin dan dilanjutkan tadi pagi, menunggu kehadiran Ketua Panitia Pilkades, Eko Sugeng Wibowo. Hal ini dibenarkan Kapolsek Plemahan, AKP Suharyanta saat dikonfirmasi di balai desa.
“Awalnya dari kemarin pasca pemungutan suara, ada 3 calon kepala desa. Kemudian dari calon nomor 3 kemarin sore tidak puas terkait dengan banyaknya surat suara yang dinyatakan tidak sah kurang lebih 900 sekian. Mereka protes atau meminta supaya untuk surat suara yang tidak sah dianggap sah. Kemudian terjadi agak ribut kemudian dari panitia meminta waktu untuk musyawarah akhirnya dilanjutkan besoknya yaitu hari ini,” terang Kapolsek Plemahan.
Massa kemudian berharap dilakukan penghitungan ulangz namun pihak panitia tidak ada yang datang. Akhirnya salah satu ruangan tempat penyimpanan kartu suara disegel. “Bila kemudian BPD tidak mampu selesaikan masalah ini, kasus ini akan dibawa ke ranah hukum,” jelas Kapolsek Plemahan.
Indikasi kecurangan ini disampaikan salah satu warga desa setempat, Kasih. Mengaku bahwa Cakades nomor dua memang sejak awal dipersiapkan duduk sebagai pemenang. “Indikasi kecurangan sudah ada, sejak kampanye hingga pemungutan dan penghitungan. Wajar bila warga kemudian protes, karena warga tahu siapa Siti,” ungkapnya. (bub/nng)
