SIDOARJO |duta.co –Program pavingisasi di Desa Pesawahan oleh pejabat desa ditolak oleh Lembaga Desa karena diduga adanya penyelewengan. Dan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2016 ditolak dan dilaporkan ke Polresta Sidoarjo.
Samsul Majid ketua RW 03 Desa Pesawahan Dusun Kedung Bulus Porong mengatakan pada Selasa (2 Mei 2017) diadakan Rapat di Pendopo Balai Desa Pesawahan dihadiri BPD ,LPMD, RT/ RW dan Tokoh Masyarakat menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) Angaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDES) pemerintah desa 2016 ditolak Lembaga Desa.
“Penolakan LPJ karena berbau korupsi terkait penyelewengan Angaran program Bantuan Dana Desa dalam bentuk pavingisasi,” jelasnya.
Samsul Majid menduga adanya kejanggalan dalam pekerjaan peninggian jalan paving di wilayah RW 01 tidak sesuai besarnya angaran APBDES mencapai Rp 406 juta, volume tinggi 0.40 cm dan lebar 4 meter dan panjang 1.700 meter.
“Kenyataanya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Demikianhalnya pavingisasi di RW 02 dananya mencapai Rp 104 juta. Bukti di lapangan selisih RP.400 ribu. Juga kasus peninggian lantai TK di RW 02 dengan dana Rp 17 juta,” jelasnya.
Majid menambahkan ketiga pembangunan paving itu tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan diduga pula bendahara Desa Pesawahan Solikan menyelewengkan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan. “Entah ini diketahui Kepala Desa atau tidak,” terang Samsul kemarin.
Sementara Astakim , warga Desa Pesawahan RT5 RW1 selaku Bendahara LPM desa sudah melaporkan penyimpangan penggunaan dana desa tersebut. Pihaknya sudah Cek lokasi bersama pihak Polresta Sidoarjo dan menyatakan terjadi kejanggalan.
“Dirinya selaku Lembaga Desa menaungi masalah pembangunan. Namun selama ini sengaja tidak diaktifkan pemerintah desa serta tidak pernah diajak berunding. Karenanya kami sudah melaporkan ke kepolisian khususnya Polresta Sidoarjo itu,” pungkasnya.
