SURABAYA | duta.co – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur melakukan penyegaran struktur kepengurusan dengan memberi porsi besar kepada kalangan muda. Langkah ini disiapkan untuk memperkuat mesin partai menghadapi kontestasi politik mendatang.
Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar, menyebut mayoritas pengurus baru berasal dari generasi muda yang dinilai memiliki energi dan kreativitas tinggi.
”Kebanyakan pengurus DPW yang baru diisi anak-anak muda, ini ada sahabat Azam, Sekretaris DPW yang baru, ada sahabat Umam, Bendara DPW yang baru, dan teman-teman lain yang muda-muda,” kata Gus Halim di sela agenda Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) DPW PKB Jatim, Sabtu (14/2/2026).
Menurutnya anggota DPR RI itu, Muskerwil menjadi momentum penyusunan program strategis partai, terutama untuk memperluas basis dukungan pemilih muda dari kalangan milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha.
”Kita sudah menyiapkan diri untuk menyongsong 60% pemilih dari milenial, gen z, dan generasi alpha,” ujarnya.
Meski demikian, Gus Halim enggan membeberkan secara rinci strategi yang tengah disiapkan. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari strategi internal partai.
”Bagaimana strategi nggak mungkin kita sampaikan, nanti khawatir ditiru partai lain. Tapi yang pasti akan punya strategi khusus untuk menarik Gen Z dan menyongsong generasi alpha,” selorohnya.
Sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Jawa Timur, PKB juga membidik posisi Gubernur Jawa Timur pada kontestasi politik mendatang. Target tersebut dinilai realistis, mengingat kekuatan kursi legislatif dapat menjadi modal politik signifikan untuk memenangkan posisi eksekutif.
Gus Halim optimistis kepengurusan baru yang lebih muda mampu memenangkan hati masyarakat Jawa Timur dan mengantarkan PKB meraih kemenangan pada Pemilihan Gubernur. Ia juga menyinggung wacana mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang dinilainya lebih efektif dan akuntabel.
”Pasti banyak yang berminat karena itu akan lebih akuntabel dibanding dipilih oleh rakyat langsung,” kata dia.
Menurutnya, pemilihan gubernur oleh DPRD memiliki relevansi tersendiri, baik dari sisi efisiensi anggaran maupun fungsi provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam koordinasi dan pengawasan wilayah.
”Keluar dari Indrapura (Kantor DPRD Jatim) itu miliknya Surabaya, ke utara dikit miliknya Gersik. Makanya sangat layak kalau kemudian benar-benar dipilih oleh DPRD,” pungkasnya. (rud)
