KEDIRI | duta.co -Sesuai rencana awal, aksi ketiga Aliansi Masyarakat Peduli Desa (AMPD) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri, meski sempat menggelar aksi di depan Kantor Pemkab Kediri, Kamis (04/04/2019).
Ditemui Kasi Intel, Arie Satria Hadi Pratama .SH, hanya dua perwakilan yang diizinkan masuki, Sunaryo dan Ryan Yudo Pramono.
Dihadapan perwakilan Korps Adhyaksa ini, Sunaryo dan Ryan berharap ada dukungan dari Kejaksaan, atas dugaan rekayaan ujian pengisian perangkat desa.
“Kami akan gugat Bupati, Rektor UB dan Rektor IAIN Tulungagung. Kami minta dibatalkan, kemudian soal dilakukan koreksi bersama dan ditunda ujian selanjutnya di desa lain,” terang Ryan Yudo Pramono, perwakilan aksi.
Meski dirinya tidak mampu menunjukkan alat bukti, namun dugaan terjadinya KKN dan permainan nilai diduga dilakukan sejumlah oknum. Dirinya bersama kawan-kawan peserta ujian lainnya, sebenarnya berharap Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kediri mendengar dan segera mengambil tindakan.
“Yang membuat Perda dan Perbup kan antara pemerintah dan wakil rakyat, harusnya bisa memberikan penjelasan. Bukan malah tidak menemui kami atas aksi yang ketigakalinya,” jelasnya.
Usai pertemuan, Kasi Intel Kejari menjelaskan bahwa pertemuan tadi tidak lebih dari diskusi terkait hukum.
“Jadi hanya shearing terkait hukum, karena surat tersebut tidak ditujukan kepada kami. Mereka berencana mengajukan gugatan atas produk hukum, Bupati dan rektor,” jelas Kasi Intel.
Pihak Kejaksaan pun tidak ingin berumpama, karena bila memang ada laporan, harus ada indikasi dan alat bukti.
“Kita bicara secara global, bila ada permasalahan harus ada alat bukti. Kalau kami melihat proses ujian sudah sesuai dan dilakukan universitas yang telah ditunjuk. Saya tidak mau mengkomentari terkait strata pendidikan, nanti dikira mengjustifikasi. Termasuk indikasi adanya KKN, karena semua peserta ikut ujian dan dinyatakan lulus,” ungkapnya. (nng)
