JAKARTA | duta.co – Capres petahana Joko Widodo (Jokowi)  dinilai mau enaknya sendiri. Soal infrastruktur, khususnya jalan tol, semua diklaim keberhasilannnya sebagai presiden padahal rakyat sudah menikmati tol dan infrastruktur lain sejak zaman presiden sebelumnya. Baru saat proyek infrastruktur dinilai buruk oleh Bank Dunia pemerintah mengakui pihaknya hanya melanjutkan program terdahulu.
 “Ini jelas mau enaknya sendiri. Dia dibesarkan Pak Prabowo dan Gerindra, tapi mengapa tega menusuk Pak Prabowo seperti itu,” kata Abdul Rozak, warga Banda Aceh, Jumat 22 Februari 2019 siang.
Lalu soal kebakaran hutan dan konflik agraria. Jokowi sudah tahu masih banyak kebakaran hutan di eranya sebab dia sempat kelabakan hingga turun langsung ke lokasi kebakaran, tapi dia bilang tidak ada lagi kebakaran hutan saat debat capres II. Baru setelah ditunjukkan data dan fakta sesungguhnya, dia seperti baru ingat, bahwa selama ini masih ada kebakaran hutan dan lahan. Bahkan area yang terbakar di Riau justru meluas.
Bukan hanya itu. Jokowi malah tidak punya etika ketika menyerang Prabowo dengan data yang keliru. Ini menjurus ke fitnah yang mestinya bisa dibawa ke ranah hukum, seperti dialami tokoh-tokoh yang pro-Prabowo. Dia juga seenaknya sendiri ketika menyerang Prabowo soal lahan di Aceh. Padahal, berkat hasil lahan itu Jokowi bisa menjadi Gubernur DKI dan kemudian jadi presiden.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo pu  menyayangkan ‘serangan personal’ Capres petahana Jokowi Prabowo Subianto, dengan menyinggung lahan Hak Guna Usaha (HGU) di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur tersebut.
Jokowi, kata dia, jelas bermaksud ingin menyerang sisi pribadi Capres nomor 02 terkait hak pengelolaan lahan tersebut.
“Kami sangat menyayangkan dalam perdebatan kemarin Pak Jokowi menyerang sisi pribadi Pak Prabowo tentang kepemilikan lahan di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah. Padahal, KPU melarang bila perdebatan menyerempet sisi pribadi,” kata Edhy kepada wartawan, Jakarta, Rabu (20/2/2019).
Sebagaimana penjelasan yang disampaikan Prabowo, lahan tersebut adalah lahan HGU milik negara yang dapat diambil kapan saja bila negara memintanya kembali.
Menurut dia, justru Prabowo rela pasang badan mengelola lahan dengan segala keterbatasan, sebab kata Edhy, Prabowo tak ingin lahan luas tersebut jatuh ke tangan asing.
“Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla, sangat mengerti sejarah pengorbanan Pak Prabowo ini. Dari usaha kelola lahan tersebut, banyak warga yang dipekerjakan, banyak anak-anak yang disekolahkan, banyak kontribusi untuk lingkungan sekitar,” ujar anggota DPR ini.
Bahkan, Edhy mengaku, pendapatan Prabowo dari mengelola lahan ribuan hektare itu juga diperuntukkan untuk membiayai Jokowi saat maju di Pilgub DKI 2012 silam.
“Dan yang perlu diketahui bersama, salah satu keuntungan usaha kelola lahan tersebut adalah untuk membiayai kampanye Pak Jokowi saat Pilgub DKI tahun 2012 lalu yang jumlahnya sangat besar,” ungkap Edhy.
Seperti diketahui, Jokowi yang maju bersama Ahok pada Pilgub DKI Jakarta 2012 saat itu didukung oleh PDI-P dan Gerindra.
Bahkan, saat itu Prabowo yang meyakinkan Ketum PDI-P Megawati agar mau mendukung duet Jokowi-Ahok.
Menurut Edhy, soal lahan HGU ini bukan kali pertama Jokowi berbicara menyimpang dari konteks dan lebih menyerang sisi personal.
Pada debat perdana, Jokowi yang seharusnya menyampaikan capaian atau gagasan tentang masalah hukum dan HAM, juga malah menyerang Prabowo dengan Partai Gerindra.
“Kami sangat menyesalkan dan menyayangkan apa yang dilakukan Pak Jokowi. Beliau seperti lupa dengan sejarah bahwa Pak Prabowo dan Partai Gerindra adalah bagian yang pernah membesarkan namanya hingga bisa besar seperti sekarang ini. Kami tak menyangka Pak Jokowi bisa sampai hati menyerang sisi pribadi,” ucap Edhy.
Data Keliru
Selain itu, ia juga menyayangkan selama debat kemarin karena Jokowi menyampaikan data-data yang keliru. Padahal, Jokowi memiliki instrumen lengkap untuk mengakses dan menyampaikan data internal pemerintah.
Aneh rasanya bila seorang kepala pemerintah memaparkan data-data yang tidak sahih dan bertabrakan dengan fakta sebenarnya.
“Soal konflik agraria Pak Jokowi bilang hampir tidak ada. Padahal kita bisa lihat fakta sebenarnya. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) merilis, sebanyak 41 orang tewas dan 546 orang dianiaya, 51 orang tertembak dan 940 petani dan aktivis dikriminalisasi,” papar Edhy.
“Soal impor jagung, Pak Jokowi bilang tahun 2018 hanya impor 180 ribu ton. Padahal aslinya menyentuh angka 730 ribu ton. Begitu juga soal kebakaran hutan yang diakui dapat diatasi padahal masih terus terjadi dan terbilang masih tinggi. Bahkan angka kebakaran hutan di tahun 2018 yakni sebesar 194.757 hektare, lebih besar ketimbang tahun sebelumnya sebesar 165.528 hektare. Klaim Pak Jokowi tidak benar,” imbuhnya.
Belum lagi kekacauan data soal jumlah produksi beras, jumlah produksi sawit, jumlah kilometer pembangunan jalan, hingga jumlah pembangunan infrastruktur internet berkapasitas 4G di seluruh Indonesia.
Menurut Edhy, seluruh data yang disampaikan Jokowi itu tidak sesuai dengan kenyataan. “Kinerja yang salah arah, penyampaian data yang salah dan diperparah dengan serangan pribadi kepada Pak Prabowo semakin menunjukkan bahwa Pak Jokowi tidak memiliki cukup unsur untuk menjadi seorang pemimpin. Pak Jokowi seperti kehabisan cara untuk menyampaikan gagasan, sehingga harus menyerang sisi pribadi Pak Prabowo,” tegasnya.
The Real Prabowo
Meski demikian, Edhy menambahkan, seluruh rakyat Indonesia bisa menilai dengan mata kepala sendiri tentang kedewasaan dan kebijaksanaan Prabowo.
“Beliau tidak menyerang balik saat pribadinya diserang Jokowi. Beliau juga tidak emosi, tetap tenang dan menghadapi dengan senyuman. Itulah ‘The Real Prabowo ‘yang perlu diketahui bersama.  Beliau selalu tegar menghadapi serangan dan tidak pernah ingin balik menyerang. Pak Prabowo seorang ksatria yang ingin memenangkan pertarungan tanpa merendahkan lawan,” tutupnya. (TS/wis)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.