MOJOKERTO | duta.co – Pemerintah Kota Mojokerto menggelar Dialog Interaktif Bersama Media, Rabu (24/9/2025) sore, di Sentra IKM Batik Maja Barama Wastra, Jalan Kedungsari. Dialog kali ini mengambil tema Penanganan Bencana Pasca Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Selain dihadiri insan media mitra Pemkot Mojokerto, kegiatan tersebut juga dihadiri Sekda Gaguk Tri Prasetyo, Plt Kepala Diskominfo Santi Ratnaning Tias, dan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Ganesh Pressiatantra..
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menekankan pentingnya membangun sinergitas antara Pemkot Mojokerto dan insan media agar program Pemerintah Kota Mojokerto dapat terpublikasikan secara faktual dan proporsional.
“Diskusi seperti ini penting ya membangun sinergitas, bagaimana program Pemerintah Kota Mojokerto bisa terpublikasikan secara faktual, sekaligus proporsional,” katanya.
Sosok yang akrab disapa Ning Ita ini berpesan kepada insan pers agar media turut menjaga kondusifitas dengan menyajikan berita-berita yang menyejukkan.
“Ayo kita jaga kondusifitas, kita jaga kota ini agar tetap aman dan damai. Teman-teman media juga harus ikut berperan. Jangan ada berita yang justru membuat suasana panas. Kalau damai, insya Allah semua akan lebih mudah dihadapi,” pintanya.
Terkait dengan BPBD Kota Mojokerto yang baru saja terbentuk, Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini menegaskan bahwa pembentukan BPBD merupakan bagian dari upaya kesiapsiagaan yang menjadi kewajiban bersama.
“Semangatnya bukan kemudian karena ada BPBD berarti harus ada bencana yang ditangani. Kita tetap berupaya bagaimana jangan sampai ada bencana. Tapi kesiapsiagaan adalah kewajiban kita sebagai manusia. Siap siaga itu artinya waspada, dan kewaspadaan harus didukung dengan pemahaman yang benar,” tandasnya.
Ning Ita menambahkan bahwa edukasi kesiapsiagaan harus digencarkan sejak dini agar masyarakat memiliki kesadaran tinggi menghadapi risiko bencana. Edukasi tersebut bahkan mulai diarahkan pada anak-anak usia TK.
“Kita tidak pernah berharap ada bencana. Sudah cukup tahun 2024. Mana yang bisa dicegah melalui pembangunan, itu lebih penting. Karena kalau bencana sudah terjadi, apalagi sampai ada korban, pasti ada penyesalan. Recovery psikologis, khususnya pada anak-anak, juga sangat berat,” terangnya.
Maka dari itu, menurutnya, tindakan preventif agar tidak terjadi bencana lebih baik dibandingkan dengan kuratif meski sama-sama mengeluarkan anggaran.
“Bagi kami, sama-sama mengeluarkan anggaran, lebih baik preventif dari pada kuratif. Kalau kuratif, kan bisa saja korban jiwa. Jadi, bagaimana melakukan pembangunan untuk mencegah bencana tidak terjadi lebih penting daripada bencana terjadi,” katanya. (ywd)
