SURABAYA | duta.co – Jokowi bisa jadi menyesal, mengapa dia serang personal Prabowo lewat kepemilikan lahan di Aceh dan Kalimantan Timur dalam debat kedua Minggu (17/2/2019) kemarin. Bukan karena takut dilaporkan Bawaslu — lantaran melanggar etika debat — tetapi, isu kepemilikan lahan Prabowo ini justru memperkuat nasionalisme Prabowo ketika harus berebut melawan penguasaha asing. Kok bisa?
Publik akan paham, bagaimana kisah Prabowo ‘merebut’ lahan itu. Dari sini jelas, siapa bekerja untuk asing dan siapa bekerja untuk rakyat Indonesia. Di akhir debat Prabowo mengatakan: Saya rela lahan saya diambil, kalau memang itu untuk negara, karena saya nasionalis.
“Ini sebuah pernyataan yang patriotik,” demikian disampaikan Anggalia Putri, Manajer Pengelolaan Pengetahuan Yayasan Madani Berkelanjutan dalam Diskusi Media “Rekap Debat Pilpres Kedua dan Apa yang Harus Dilakukan oleh Presiden Terpilih untuk Memperkuat Komitmen Iklim Indonesia”, Senin (18/2/2019).
Jokowi memang tahu itu, karena menurut sumber media Serambi, Jokowi dua tahun bekerja di PT Kertas Kraft Aceh (KKA) begitu ia tamat kuliah, tahun 1985. Ia bahkan sempat membawa serta istrinya, Iriana, menetap sementara waktu di Aceh. Namun, saat Iriana hamil, Jokowi memutuskan pulang kembali ke Solo.
Cuma menurut Wen Rimba Raya, kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Jokowi terkesan hilang akal karena menjadikan data bisnis Prabowo sebagai pembanding program bagi-bagi sertifikat tanah yang menjadi tugas negara.
“Bagaimana mungkin pula seorang presiden yang pernah jadi karyawan di sana, Kabupaten Bener Meriah bisa lupa dan salah menyebutkan sebaran lahan HGU milik Prabowo,” sindir Wen.
Menurut Wen, keberadaan lahan HGU Prabowo yang dikelola PT Tusam Hutani Lestari (THL) sangat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar areal. Bahkan, banyak mantan GAM juga diberi kesempatan berusaha di HGU tersebut.
Kisah Prabowo Merebut HGU Itu
Bermula dari banyaknya pengusaha asing menguasai HGU di luar pulau Jawa. Salah satunya, menurut data pemberitaan detikFinance, Prabowo melalui perusahaannya PT. Kaltim Nusantara Coal (KNC) memenangkan perebutan konsesi lahan tambang batubara seluas 10.000 hektare di Kutai Timur. Dia berebut dengan pihak asing Churchill Mining Plc asal Inggris.
Kuasa Hukum KNC Hotman Paris mengungkapkan pihaknya memenangkan gugatan hingga ke tingkat peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.
“Sejak gugatan ditingkat pertama PTUN Samarinda, PTUN di Jakarta, Kasasi di MA hingga PK semua dimenangkan oleh Kaltim Nusantara Coal,” ujar Hotman ketika ditemui di Kantornya Gedung Summitmas Tower I Sudirman, Selasa (25/6/2013), enam tahun silam.
Dikatakan Hotman, atas kemenangan tersebut Kaltim Nusantara Coal berhak mengelola ‘harta karun’ di Kutai Timur tersebut.
“Mengapa saya sebut harta karun? Karena nilai batu bara dari yang digugat oleh Churchill yakni mencapai US$ 1,8 miliar, uang sebanyak itu kalau dimiliki oleh orang Indonesia, akan menjadi seorang konglomerat terkaya di Indonesia,” ujar Hotman.
Lalu, Prabowo melalui perusahaannya Kertas Nusantara memiliki pabrik yang berlokasi di Mangkajang-Berau, Kalimantan Timur. Pabrik tersebut merupakan satu-satunya pabrik bubur kertas (pulp) yang terbesar di Asia Tenggara. Luas lokasi pabrik mencapai 3.400 ha.
“Jadi terkait dengan kepemilikan lahan itu, justru Pak Prabowo menyelamatkan lahan itu setelah bangkrut di BPPN. Kita tahu setelah krisis 1997-1998, banyak aset-aset itu kemudian diambil alih BPPN dan dilelang. Dan banyak yang jatuh ke tangan asing,” kata Fadli Zon.
“Jadi kita bersyukur bahwa itu jatuh ke tangan Pak Prabowo melalui suatu proses lelang. Dari sini Pak Prabowo justru menyelamatkan aset bangsa. Coba bayangkan yang tidak terselamatkan yang kemudian jatuh ke tangan asing,” imbuhnya.
Tergerus Data Sendiri
Banyak data salah disampaikan Jokowi dalam Debat Kedua Capres. Kesalahan data itu terus menyebar di medsos. Apa saja?
- Tahun 2018 total impor jagung 180.000 Ton, padahal data sahih pemerintah menunjukkan impor jagung semester 1 saja 331.000 Ton dan Total impor jagung tahun 2018 sebesar 737.228 Ton.
- Jokowi menyampaikan total produksi beras Tahun 2018 sebesar 33 juta Ton dan Total Konsumsi 29 juta ton, padahal data yang benar adalah data konsumsi beras nasional 2018 sebesar 33 Juta Ton dan Data produksi plus impor sebesar 46,5 juta Ton. Di sini Jokowi tidak menyebutkan mengapa masih harus impor jutaan ton? Lalu di kemana beras tersebut?
- Jokowi menyatakan telah membangun lebih dari 191.000 KM jalan desa, padahal itu adalah total jalan desa yang dibangun sejak Indonesia merdeka, sejak jaman Presiden Soekaro, Soeharto, Habibie, Megawati, SBY dan Jokowi. Mengapa diklaim semuanya tanpa sisa?
- Jokowi menyatakan telah membangun infrastruktur internet jaringan 4G 100 persen di Barat, 100 persen di tengah dan 90 persen di timur, Padahal data menunjukkan kurang dari 20 persen kabupaten dan kota bisa mengakses signal 4G, itu data dari mana?
- Akses internet sudah sampai ke desa-desa, banyak produk pertanian memiliki market place sehingga mendapat harga yang bagus karena memotong rantai distribusi. itu dapat informasi darimana dan dari siapa? karena dari keseluruhan market place online produk pertanian kurang dari 1 persen dan sisanya 99 persen offline, itupun harga jual ditingkat perani rata-rata hanya 10 persen dari BEP bahkan ketika panen raya harga jatuh menjadi kurang dari 50 persen BEP. Kasihan petani bukan?
- Pak Jokowi mengklaim bahwa pemerintah memenangkan gugatan 18-19 Triliun akibat kerusakan lahan, namun greenpeace meluruskan bahwa tak satupun dari gugatan itu dibayarkan. Lalu bagaimana dengan kerusakan lingkungan freeport senilai 185 Triliun? Apakah sudah digugat?
- Presiden menyatakan bahwa di negara maju butuh 10-20 tahun untuk memindahkan masyarakat dari mobil ke LRT/MRT, bisa disebutkan itu di negara mana? Jika butuh 10-20 tahun dan pembiayaan dengan hutang bagaimana status pembayarannya? Kapan BEP-nya? Dan bagaimana kondisi LRT/MRT setelah 10-20 tahun? Sulit dinalar bukan?
- Presiden menyatakan bahwa impor dilakukan untuk cadangan pangan, padahal overstock, bagaimana business processnya? lalu dikemanakan hasil impor sebanyak itu? operasi pasar? atau bagaimana? Lalu bagaimana dengan impor daging yang menggila? bahkan dilakukan dari India yang belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku yang justru berbahaya bagi masyarakat yang mengkonsumsi? Lalu kenapa impor garam dan ikan juga?
- Presiden menyatakan sejak 2015 tidak pernah terjadi kebakaran hutan, padahal data menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2018 telah terjadi kebakaran lebih dari 30.000 hektar lahan hutan. Apakah Menteri Kehutanan tidak menginformasikan ini? Wallahu’alam. (net)
