SURABAYA | duta.co – Sebagai bagian dari Tim Perumus UU No. 7/2017 tentang Pemilu, Caleg DPR RI asal PKB untuk Dapil Jatim 1 (Surabaya-Sidoarjo) dengan nomor urut 3 Fandi Utomo terus memberikan sosialisasi serta pemahaman terkait tujuan penting Pemilu 2019.
Kali ini, Fandi Utomo memaparkan hal itu di hadapan ratusan lebih mahasiswa Universitas Pelita Harapan (UPH) Surabaya, Kamis (28/3/2019).
Dalam kegiatan seminar bertajuk “Peran Civil Society dalam Mewujudkan Pemilu 2019 yang Berintegritas dan Berkualitas” ini, mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu mengungkapkan bahwa Pemilu 2019 memiliki beberapa tujuan secara spesifik demi kepentingan demokrasi.
“Ada tiga isu besar yang berusaha dijawab dan ditemukan solusinya melalui Pemilu 2019. Apa saja? Pertama, Pemilu 2019 harus mampu menyelesaikan isu klasik soal korupsi. Kedua, Pemilu 2019 juga harus bisa menyelesaikan permasalahan disintegrasi bangsa,” ujar Fandi Utomo.
Politisi PKB ini menjelaskan, pemilu 2019 berbeda dengan Pemilu 2014. Pada pemilu 2014 murni sirkulasi pemerintahan, sedankan pemilu 2019 ini selain sirkulasi pemerintahan juga konsolidasi demokrasi.
Lebih lanjut, mantan dosen ITS Surabaya ini mengungkapkan jika sistem pemerintahan Presidensiil yang dianut oleh Indonesia juga diharapkan bisa menjadi lebih kuat di Pemilu 2019. “Ada dua tujuan pula terkait penguatan sistem Presidensiil. Pertama, penguatan posisi Presiden di Parlemen. Kedua, sistem multipartai yang kompleks saat ini harus bisa menjadi lebih sederhana,” jelas Fandi Utomo.
Menurutnya, sistem multipartai yang kompleks saat ini membuka ruang-ruang untuk korupsi karena biaya politik yang sangat tinggi. Dengan sistem Pemilu 2019, diharapkan masalah-masalah ini bisa diurai.
Untuk itu, pada kesempatan ini, Fandi Utomo mengajak agar segenap mahasiswa yang mayoritas adalah generasj millenials agar tidak menyia-nyiakan hak pilih mereka di Pemilu 2019. “Tentunya ini agar tujuan penting Pemilu 2019 bisa tercapai. Kalau tingkat golput tinggi, maka tujuan itu tidak bisa tercapai,” ujarnya.
Fandi menegaskan, peran civil society, terlebih kalangan akademis seperti mahasiswa, itu sangat penting untuk bisa meraih tujuan Pemilu 2019 yang adalah konsolidasi demokrasi.
Sekedar informasi, seminar ini diselenggarakan untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Harian Umum Duta Masyarakat ke 18. Kegiatan ini bekerja sama dengan UPH Surabaya, Forum Masyarakat Cinta Damai (Formacida) Jatim, dan PT Rifan Financindo Berjangka.
Selain Politisi senior Fandi Utomo sebagai pembicara, ada juga pembicara lainnya. Yakni Anthonius Adhi (Law Center UPH Surabaya) dan Jusuf Jacobus Setyabudi (Dosen UPH) serta Vierly Ananta Upa sebagai moderator acara.
Jusuf Jacobus Setyabudi mengatakan, pada pemilu kali ini banyak sekali dinamika politik yang berkembang. Terutama banyak silang senkarut informasi yang tentu saja ingin mendeskreditkan pasangam calon (paslon) pesaing.
“Kasus bekas operasi ngakunya habis ditonjok, hoax luar biasa berkembang massif,” jelasnya.
Anthonius Adhi memandang peran masyarakat dalam pemilu sangat penting.Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat. Karena setiap warga negara memiliki hak yang sama dan setara.
“Sayangnya perbedaan pilihan politik berdampak pada persekisihan. Padahal ini adalah satu kesempatan dimana semuanya dalam posisi setara,” jelasnya.
Di Pemilu 2019 sistem penghitungan kursi di Parlemen menjadi sedikit berbeda. Perbedaan pertama adalah Parliamentary Threshold yang sebelumnya hanya 3.5 persen menjadi 4 persen.
Selanjutnya, kini sistem penghitungan kursi Parlemen menggunakan Sainte Lague Murni dengan pembagian bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Jika partai sudah dapatkan kursi pertama, untuk pembagian berikutnya partai tersebut akan dibagi 3.
Dalam proses Pemilu 2019 nantinya akan ada lima kotak suara yang akan digunakan dalam pemilihan. Lima kotak suara itu yakni kota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD serta terakhir adalah kotak suara Presiden dan Wakil Presiden. azi
