
JOMBANG | duta.co – Tahun 2025 bukan tahun yang mudah bagi Pemerintah Kabupaten Jombang. Dengan ruang fiskal yang terbatas dan pekerjaan rumah yang menumpuk, Bupati Warsubi dituntut mencari cara agar program ASTACITA Warsa, visi besar yang ia usung, tidak sekadar menjadi jargon, tetapi benar-benar menjejak dalam kehidupan masyarakat.
Dari situ lahirlah gagasan membentuk Tim Percepatan program ASTACITA Warsa. Sebuah tim kecil berisi lima orang profesional yang ditarik langsung oleh Bupati untuk mengawal prioritas pembangunan. Mereka bukan politisi, bukan pula “orang titipan”. Semuanya berlatar akademisi, dengan rekam jejak keahlian masing-masing.
“Tim ini netral, tidak ada tendensi politik sama sekali. Kami dipilih bukan karena jasa politik di masa lalu, tapi karena profesi dan pengalaman. Itu komitmen Abah Bupati sejak awal,” ujar Ketua Tim Percepatan Irfan Kharisma, Rabu (27/8), seusia rapat dengan OPD yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Kelima orang itu dibagi menurut bidang spesialisasinya. Ketua bertugas memantau jalannya seluruh OPD agar program tetap pada relnya. Budi, pakar investasi, diberi mandat membuka pintu bagi investor agar modal bisa masuk ke Jombang. Rini, mantan penyidik KPK, hadir sebagai “penjaga pagar” agar kebijakan daerah tidak terjerat kasus hukum. Heru Gunadi, pakar ekonomi kreatif, dipercaya menghidupkan potensi wisata dan wirausaha lokal. Terakhir, Ivan Wahyudi, dosen komunikasi politik Universitas Airlangga, ditugaskan meracik strategi komunikasi publik agar program pemerintah dipahami masyarakat dengan jernih.
Misi mereka tidak ringan. Tahun 2025 praktis tidak banyak ruang fiskal yang tersisa karena alokasi APBD sudah terkunci. Harapan baru dibuka tahun 2026, ketika Musrenbang Januari 2025 sudah memetakan program. Sejumlah terobosan mulai dibidik menjadi program prioritas yaknipenguatan wirausaha desa, dan percepatan digitalisasi, hingga wifi gratis yang sudah mulai terwujud serta 5 juta buat RT.
” Soal lima juta ini warga juga harus tau ini bukan semata mata gaji menjadi isu liar jadi akan dibuat program yang nantinya kami bisa memonitornya,” ujarnya.
Lebih lanjut, pria kelahiran Jombang ini menegaskan, untuk menjaga program ASTACITA Warsa tetap berjalan, tim percepatan akan melakukan kordinasi secara konstan dengan dua pekan sekali, tim ini duduk bersama OPD. Diskusi demi menyelaraskan program besar Bupati dengan mesin birokrasi yang ada.
“Setiap OPD punya pekerjaan rumah masing-masing. Kami hanya membantu memastikan arah besarnya sesuai dengan visi ASTACITA,” pungkasnya. (din)





































