Keterangan fototribunnews.com
JAKARTA | duta.co – Ada yang menarik dari pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sekitar lima hari ini. Setidaknya dalam kurun waktu itu ada tiga kali Jusuf Kalla memberi pernyataan yang cukup kontroversial terhadap program pemerintahan Joko Widodo. Komentar Jusuf Kalla memunculkan kembali anggapan keretakan hubungan yang sempat mencuat selama keduanya memimpin pemerintahan.
Pada Jumat (11/1/2019), pria yang karib disapa JK ini mengomentari proyek LRT yang dianggapnya terlalu mahal serta tak efisien. Kritik JK ini sekaligus memperkuat laporan Bank Dunia yang menyebut proyek infrastruktur di era Jokowi amburadul sejak dalam perencanaan hingga pelaksanaan. Proyek itu dinilai kalangan pengamat terkesan kejar target politik untuk pencitraan Jokowi menjelang Pilpres 2019.
Selang tiga hari kemudian, Senin (14/1/2019), JK mengomentari pemberlakuan aturan uang muka 0 persen yang diberlakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kredit kendaraan bermotor. Pada hari yang sama, dia mengomentari dukungan alumni UI terhadap Jokowi yang dianggapnya tak perlu membawa nama universitas.
Kritikan JK ini dinilai Eva Sundari, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, sebagai kritik biasa. Ini karena JK dianggapnya sebagai orang yang kritis dan punya tanggung jawab.
“Pak JK biasa sangat kritis untuk urusan apapun. Karena beliau mengemban tanggung jawab juga,” kata Eva kemarin.
Pada sisi lain, kata Eva, kritikan tersebut juga menunjukkan sistem demokrasi berjalan di internal pemerintah. Kondisi ini dianggapnya sehat buat perkembangan pemerintah. Ia pun meminta kritikan tersebut tak perlu dipolitisasi karena JK memang biasa memberikan masukan kritis.
“Track record beliau selalu kritis. Jadi buka sesuatu hal yang baru kalau Pak JK menyatakan hal yang beda dengan mainstream, itu memang karakter beliau. Jadi biasa aja, enggak usah ada politisasi,” ucap Eva.
Pait Manis Hubungan Jokowi-JK
Eva boleh saja menganggap komentar JK biasa saja. Namun analis politik sekaligus Direktur Riset Populi Centre, Usep S. Ahyar, memandang kritik itu mengindikasikan hubungan JK dan Jokowi sedang renggang.
Usep berpendapat demikian karena kabar ketidakharmonisan ini memang sudah lama muncul. Ketidakharmonisan ini pun dipicu banyak alasan seperti reshuffle kabinet dan Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.
“Mungkin saja dan kabar ketidakharmonisan itu memang sudah lama terdengar. Beberapa “orangnya” Kalla, kan, diganti. JK mendukung pasangan Anies-Sandi dan Jokowi di pasangan yang berbeda,” kata Usep seperti dikutip dari tirto.id, Rabu (16/1/2019).
Selain itu, Usep berpendapat, peran JK di pemerintahan Jokowi tampak tidak begitu dominan. Ini berbeda dengan kondisi saat JK menjadi Wakil Presiden untuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode 2004 hingga 2009.
Saat itu, JK banyak ambil peran dan banyak yang menyebutnya sebagai “the real president”. Situasi-situasi ini, dinilai Usep, yang menjadikan JK bersikap kembali kritis, terlebih dia bakal segera lengser menjelang akhir tahun ini.
“Kemungkinan lain adalah bahwa JK sedang mempersiapkan untuk pensiun secara “gagah” dengan menunjukkan karakter aslinya yang selama ini seperti teralienasi, terkunci,” kata Usep.
Pendapat Usep sejalan dengan Ubedillah Badrun, dosen sosiologi politik UNJ. Menurut Ubed, hubungan JK dan Jokowi kerap dibumbui perbedaan pendapat salah satunya terkait pembentukan Kantor Staf Kepresidenan di awal masa pemerintahan mereka.
Terkait pembentukan KSP ini, JK bahkan mengaku tak diajak bicara Jokowi tentang pembentukan KSP yang kala itu dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.
Ubed pun merasa janggal dengan sikap tersebut. Ia balik menduga, sikap JK ini mengindikasikan ada perubahan dukungan dari sang wapres terhadap Jokowi pada pilpres mendatang.
“Karena dia [JK] bagian dari pemerintah. Berarti di tingkat elite politik enggak clear. Ada potensi JK membelot dari kubu Jokowi,” kata Ubed.
Bagaimana dengan Kiai Ma’ruf?
Para Ulama dan habaib di Jatim juga mencermati perlakuan Jokowi terhadap JK. Karena itu pula para habaib, kiai dan masyayikh Jawa Timur memutuskan, cukup bagi Jokowi satu periode saja. Maka Sabtu (12/1/2019) mereka menggelar Istighotsah untuk Keselamatan Bangsa sekaligus Deklarasi Dukungan Prabowo-Sandi.
“Pertama dan terutama, adalah demi masa depan umat Islam Indonesia. Para habib, kiai dan masyayikh merasakan betapa karut marut, tercerai berai umat Islam sekarang ini. Mereka ingin ke depan lebih baik. Pasangan Prabowo-Sandi dinilai paling memiliki kepedulian terhadap umat Islam,” demikian disampaikan Habib Hasan bin Salim Assegaf, sekretaris panitia kepada duta.co.
Ketika disebut nama KH Ma’ruf Amin, Habib Hasan tidak mengelak. Kepada Kiai Ma’ruf harus hormat, takdzim. Tetapi, semua paham peran wakil dalam perpolitikan di negeri ini, amat kecil.
“Kami sangat hormat, takdzim kepada Kiai Ma’ruf. Tetapi semua tahu, posisi wakil itu seperti ban serep. Pak JK yang dikenal jauh lebih senior, punya pengalaman lebih, nyatanya juga tidak bisa berbuat banyak,” jelasnya.
Negeri ini, tambah Habib Hasan, butuh pemimpin tegas, bukan petugas partai. Di samping itu, membutuhkan sosok yang pengalaman, terutama dalam menggerakkan roda ekonomi rakyat. Keberanian Prabowo memilih Cawapres Sandi, dinilai sangat tepat.
“Semua tahu, Pak Prabowo itu orangnya tegas. Dan dia tahu persis apa yang dibutuhkan bangsa sekarang ini. Pilihan Cawapres yang jatuh pada sosok Sandi, adalah tepat. Dia memiliki pengalaman pajang menata ekonomi umat,” tambahnya. (tid/mky)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.