JOMBANG | duta.co – Malam itu, lima orang pria bersarung duduk di atas tikar di sebuah teras rumah sederhana di Jombang. Angin dini hari belum reda, tapi mata mereka tak menunjukkan kantuk. Di antara gelas kopi yang hampir habis dan sisa nasi bungkus yang tak disentuh, perbincangan mereka tetap hangat tentang satu hal kejujuran yang tak dihargai.
Mereka adalah peserta Program Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMKNU) Angkatan I Jombang yang dilakukan pada 28 Mei 2025 di Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang, sebuah pelatihan kader kepemimpinan yang digadang-gadang PBNU sebagai etalase regenerasi NU masa depan. Namun, bagi KH. Achmad Amin, KH. Ibnu Sina, Dr. Agus Machfudin, Ust. M. Rouf, dan Hamid, pelatihan itu bukan tentang masa depan. Ini tentang kekecewaan yang mendalam.
Telat Tiga Menit, Dicoret Merah
Masih terekam jelas di benak Gus Amin, sore itu saat ia bersama empat temannya terlambat tiga menit memasuki ruang kelas PMKNU; Hanya tiga menit, tapi cukup untuk membuat absensi mereka dicoret merah. “Kami tidak membantah. Aturannya begitu. Kami terima,” katanya pelan.
Namun yang tidak mereka mengerti, beberapa peserta lain datang terlambat jauh lebih lama, bahkan ada yang tidak hadir dalam lebih dari dua sesi materi tapi justru dinyatakan lulus penuh, tanpa syarat. “Ada yang telat setengah jam, ada yang bolos seharian, tapi lolos mulus. Bahkan diberi penghargaan segala. Itu yang kami tak bisa pahami,” sambung Hamid.
Lulus Bersyarat, Lalu Dibatalkan
Di akhir pelatihan, instruktur PMKNU, KH. Miftah Faqih, menyatakan kelima peserta itu lulus bersyarat. Mereka hanya diminta mengulang materi yang tertinggal pada PMKNU berikutnya. Tak ingin main-main, mereka berangkat jauh-jauh ke Bondowoso sekitar 8 jam perjalanan dari Jombang untuk menepati janji dan menebus kekurangan.
Namun, saat tiba di lokasi pelatihan Bondowoso, pada pagi hari yang awalnya datang dengan semangat, namun mereka justru dikejutkan oleh pernyataan yang berbeda. “Kalian tidak lulus. Harus mengulang semua dari awal,” ujar sang instruktur, kali ini dengan nada final.
Gus Amin menghela napas panjang mengingat momen itu. “Kami kaget. Tentu bukan soal lulus tidak lulus. Tapi kami ini santri. Kami jaga amanat dan marwah para muassis. Kalau dari awal disuruh mengulang semua, kami akan patuh. Tapi jangan diubah-ubah begini,” ujarnya.
Mencari Ilmu, Bukan Penghargaan
Apa yang mereka cari dari pelatihan PMKNU bukanlah sertifikat atau status kelulusan. Bukan pula gelar kepemimpinan. “Niat utama kami adalah belajar. Tapi belajar dalam ruang yang adil. Di situlah kami merasa dikhianati,” kata Dr. Agus Machfudin.
Yang menyakitkan bukan hanya keputusan sepihak itu. Tapi atmosfer pelatihan yang disebut-sebut sebagai ruang kaderisasi masa depan NU justru dipenuhi ketimpangan aturan.
“Ada peserta yang merangkap jadi panitia. Ada yang absen, tapi lulus. Ada aturan kontrak forum, tapi penerapannya semrawut. Apa seperti ini NU ingin membentuk pemimpinnya?” tanya Ust. Rouf lirih.
Kontrak Forum yang Dilanggar
Kontrak belajar disepakati di awal pelatihan. Tapi semakin hari, yang terlihat adalah kontradiksi antara teks dan praktik. Aturan jadi semacam kaca pembesar: tajam ke peserta bawah, tumpul ke panitia atau mereka yang “terlalu dikenal”.
“Ada yang bilang, ini pelatihan formal. Tapi kenapa perlakuan tidak formal?” kata KH. Ibnu Sina. Ia bercerita bahwa peserta yang sama-sama melanggar bisa mendapat hukuman berbeda. Bahkan, ada peserta yang justru diberi gelar “peserta terpopuler” meskipun memiliki absensi merah. “Apa parameternya? Kenapa yang patuh harus mengalah pada yang melanggar?” tanyanya getir.
Pulang Membawa Luka, Tapi Tidak Dendam
Apa yang kami suarakan karena sebuah luka namun tidak membawa dendam melainkan berharap adanya perubahan meskipun kini mereka telah pulang. Tanpa sertifikat. Tanpa pengakuan lulus. Tapi juga tanpa dendam. Yang mereka bawa adalah luka dan harapan.
“Kami hanya ingin PMKNU dibenahi. Supaya ke depan tak lagi ada peserta yang pulang dengan perasaan seperti kami,” kata Gus Amin sambil tersenyum.
Mereka kini menyuarakan satu harapan sederhana kepada PBNU, moratorium PMKNU sampai ada evaluasi nasional. Penilaian terbuka dan adil, tanpa tekanan. Pemisahan peran panitia dan peserta. Sikap instruktur yang lebih empatik, bukan birokratis. Anulir keputusan lulus tidak lulus sampai ada tim independen yang turun.
Yang mereka rasakan saat ini pelatihan bisa diulang, tapi rasa tidak dan kisah lima peserta ini bukan soal teknis pelatihan. Ia adalah kisah tentang manusia tentang kejujuran, rasa hormat, dan keadilan yang tidak mereka temukan dalam sistem yang mestinya mendidik nilai-nilai itu.
Karena bagi mereka, menjadi pemimpin bukan sekadar tentang siapa yang lulus. Tapi siapa yang jujur, siapa yang berani mengakui kekurangan, dan siapa yang tetap berdiri tegak sekalipun sedang dicoret merah.
Dan dari tikar sederhana di malam Jombang itu, suara hati mereka mengabarkan satu pesan. “Kami tidak marah. Tapi kami ingin didengar. Karena keadilan bukan hadiah. Ia harus ditegakkan,” pungkasnya. (din)
