TRENGGALEK | duta.co — Beberapa Komisi DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, kembali menyoal tidak tertibnya penarikan retribusi jasa parkir yang berkontribusi pada melemahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten setempat pada tahun anggaran 2018 ini.
Pemasukan jasa parkir muncul dari beberapa pertanyaan anggota dewan, seperti pemasukan dari Gedung Serbaguna, Stadion Menak Sopal dan beberapa tempat parkir yang kini dikelola pemerintah daerah.
Tak hanya itu, dewan merasa ditilap saat mencermati anggaran yang disetor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang menyuguhkan data keuangan yang berbeda.
“Tolong jangan menyolet uang walau hanya sebesar Rp 200, lebih baik terus terang saja,” ketus M Hadi Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek, Selasa, (13/11/2018) di Trenggalek.
M Hadi terlihat kesal saat melihat laporan pemasukan PAD dari Dinas Kesehatan Dalduk dan KB yang terlihat asal-asalan dan ada indikasi menyelewengkan laporan keuangan.
“Berkali-kali kita ingatkan administrasi itu penting dan dengan dedikasi serta integritas yang kuat PNS itu kerjanya tentu harus sungguh-sungguh tidak hanya laporan copy paste saja,” tandasnya.
Hal ini membuat keraguan, masih lanjut politisi asal PKB ini, saat membahas usulan perubahan tarif jasa medis yang tengah dijadikan alasan pihak Dinkes akan melemahnya pendapatan yang kini sedang dikritisi dewan itu.
“Jelas kita masih ragu dengan adanya yang sekarang saja masih banyak kebocorannya,” tandasnya.
Sementara, H Mugiyanto, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek, mengingatkan kembali akan keseriusan eksekutif dalam kinerjanya. Sebab temuan dari komisinya seperti Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan beberapa waktu yang lalu sempat membuatnya geleng kepala sewaktu melihat tidak adanya inovasi sama sekali dan administrasi laporan yang amburadul.
“Kemarin sudah kita ingatkan termasuk kepada yang kita hadirkan kali ini, tolong serius dan jangan bikin laporan hanya copy paste. Ini memalukan,” tegasnya lantang.
Mugiyanto berharap pemasukan PAD dari jasa parkir pada gedung yang dikelola Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga agar transparan dan dikelola dengan baik. Hal ini akan membuat kinerja serta keuangan di pemerintah daerah semakin baik pula.
“Itu yang parkir stadion agar diperjelas jangan alasannya yang kebanyakan,” sergahnya.
Rapat finalisasi pembahasan anggaran yang mensinkronkan hasil pembahasan di tingkatan komisi itu dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, H Samsul Anam dan dibantu keempat wakil pimpinan seperti Guswanto, Agus Cahyono, dan H lamuji.
Walau berlangsung alot, namun H Samsul Anam meminta agar pihak eksekutif mengkaji ulang laporan itu dan akan membahasnya pada hari kemudian. (dik/ham)
