TRENGGALEK | duta.co — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Guswanto, mengajak insan pers yang ada di Trenggalek, untuk ikut mensosialisasikan program pemerintah membangun desa, melalui Dana Desa (DD).
“Kunci program ini bisa sukses perlu partisipasi masyarakat, di antaranya insan pers. Mengingat pemberitaan dana desa bukan hanya baik saja, tetapi juga buruknya perlu diketahui publik agar semua bisa berbenah dan bisa diperbaiki,” katanya, Senin, (6/8/2018).
Dengan demikian, kata dia, masyarakat menjadi tahu dan tergerak untuk berpartisipasi, mulai dari perencanaan, pembentukan APB-Des dan pengawasannya di lapangan.
Diterangkan politisi asal PDI Perjuangan ini, beberapa kali melakukan reses ke desa-desa, ternyata masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang dana desa, walaupun saat ini pihaknya menilai perealisasian dan penggunaan sudah cukup baik.
“Tetapi tidak menutup kemungkinan masalah tersebut tetap ada,” terangnya.
Apalagi, menurut dia, dari pelaksanaan program membangun desa yang sedang dilaksanakan pemerintah selama tiga tahun terakhir, telah terjadi akselerasi penurunan angka kemiskinan yang cukup besar.
“Menitik sumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam satu tahun terakhir, ada sekitar 1,8 juta jiwa orang miskin di Indonesia, sudah tidak miskin lagi. Bahkan dari 1,8 juta jiwa orang yang tidak miskin lagi itu, sekitar 1,2 juta jiwa berada di desa,” tuturnya.
Tentunya, lanjut dia, Presiden Jokowi dengan dana desa ini telah mampu menorehkan sejarah baru bagi Indonesia.
“Ingat Pak Jokowi ingin membangun bangsa ini dimulai dari desa,” tegasnya.
Guswanto menjelaskan, jumlah orang miskin yang masih lebih besar di desa ketimbang di kota. Apalagi sejak Indonesia merdeka, jumlah orang miskin di desa memang lebih besar dari di kota. Tapi untuk akselerasinya, lebih besar penurunannya terjadi di pedesaan.
“Sehingga jika program dana desa terus dilaksanakan, jumlah penurunan angka kemiskinan di desa akan terus berkurang,” jelasnya.
Masih menurut Guswanto, permasalahan yang klasik dalam menata dana desa maupun anggaran dana desa, yakni banyaknya Sumber Daya Manusia (SDM) Kepala Desa (Kades) dan perangkatnya dalam membangun desa dengan mengurangi angka kemiskinan.
“Memang tidak seperti semudah membalikan telapak tangan. Apalagi kesulitan perangkat desa dalam mengelola dana desa menjadi kendala tersendiri. Bahkan di tahun 2015 lalu, tidak ada hari tanpa problema tentang dana desa karena faktor SDM,” ungkapnya .
Ditambahkan,dana desa tersebut peruntukannya untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi. Sedangkan untuk di luar yang tidak bisa dibiayai dana desa, bisa diambil dari pendapatan desa, seperti Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD) dari Provinsi, serta Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des). (ham)
