SURABAYA | duta.co – Rencana pemerintah mendatangkan beras impor dari Thailand dan Vietnam yang diperkirakan akan datang ke Indonesia jelang lebaran tahun ini mendapat penolakan dari Komisi B DPRD Jatim. Pasalnya, produksi beras di Jatim masih surplus.
Ketua Komisi B, Ahmad Firdaus Fibriyanto mengatakan bahwa jelang lebaran 2018 nanti Kementerian Perdagangan rencananya akan impor beras tahap dua. Oleh karena itu pihaknya mendesak Pemprov Jatim agar tetap tegas menolak beras impor tersebut. Karena saat ini Jatim masih surplus atau stoknya masih aman untuk beras lokal.
“Sudah ada sinyal dari Kementerian Perdagangan akan mendatangkan 500 ribu ton ke Indonesia tahap kedua. Ini sangat mengganggu perekonomian khususnya di Jatim,” ujar anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, Senin (21/5/2018).
Komisi bidang pertanian itu juga berharap jangan sampai beras impor tersebut bocor masuk ke Jatim menjelang lebaran tahun ini. “Jatim ditunjuk sebagai tempat transit, tapi jangan sampai bocor ke Jatim, dan Komisi B berharap agar Pemerintah tetap mengutamakan kebutuhan bahan pokok dari petani lokal, sehingga produk petani lokal jadi laku di dalam negeri,” jelas Firdaus.
Ia juga meminta kepasa OPD (Organisasi Perangkat Darerah ) Pemprov Jatim memperketat pengawasan jangan sampai beras import tersebut masuk Jatim. “OPD Disperindag harus mengakses dengan kementerian pusat untuk mengetahui jalur-jalur lewat mana saja beras import tersebut sebagai antisipasi bocor masuk Jatim,” pinta politisi asli Lamongan.
Senada anggota Komisi B DPRD Jatim lainnya, Subianto menambahkan, sesuai data yang ada, ada sekitar 5 ribu hektar lahan pertanian di Jatim yang akan panen. Artinya tidak kurang ada 23 ribu ton beras di Jatim akan dipanen pada awal tahun 2018. Sehingga sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan beras di Jatim hingga enam bulan ke depan.
“Karena itu tidak ada alasan Jatim sebagai wilayah surplus beras untuk dijadikan bongkar muat beras impor. Ini sangat merugikan petani, karena NTP akan turun seiring gempuran beras impor,” pungkas politisi asal Partai Demokrat. (ud)
