TRENGGALEK | duta.co –  Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur kembali jalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan mendatangi bangunan Food Court di aera wisata Pantai Prigi Kecamatan Watulimo. Alasan bangunan baru itu masih dalam pro dan kontra di antara pedagang, jajaran wakil rakyat ini butuh melihat langsung perkembangannya.

Perlu diketahui sebelumnya, bangunan Kios (food court) yang dibangun saat ini ada 13 kios dengan volume 5×4 meter per kiosnya. Di mana kontraktor yang mengerjakan mendapatkan perpanjangan sampai dengan 31 Januari 2019 dari Surat Perintah Kerja (SPK) yang seharusnya berakhir pada tanggal 23 Desember 2018.

“Faktor keterlembatannya karena masih adanya konflik berupa penolakan dari pedagang yang lahannya tidak mau dibangun,” ucap Mugiyanto, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek, Kamis, (10/1/2019) di Trenggalek.

Politisi asal Demokrat ini juga menerangkan jika pasca  pengerjaan bangunan food court pedagang pindah lagi ke bangunan baru , baru setelah itu dibongkarlah  warung milik pedagang yang  lama.

“Ini ada kendala juga karena saat ini untuk pekerjaan kanopi dan trap belum bisa dikerjakan alasannya masih ada bangunan warung lama yang belum dibongkar,” terangnya.

Kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Mugiyanto  berharap agar pekerjaan segera dipercepat  sehingga ketika tambahan waktu yang diberikan benar-benar mencukupi untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang sudah selesai saat ini.

“Ini baru mencapai 90 persen makanya ada waktu kurang dari satu bulan
untuk dinas menyelesaikan,” tegasnya.

Sehingga, lanjut dia,  diharapkan pembangunan fasilitas wisata sesuai dengan Grand Design Pengembangan Wisata Pantai Pergi segera terwujud sebagai upaya menciptakan daya tarik wisata.

“Kalau tidak kelar, kita akan tetap kalah dengan daerah lain seperti tetangga kita,” sergahnya.

Disamping itu Mugiyanto berpesan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang saat ini mendampingi kunjungan lapangan tersebut, untuk intensif memberikan sosialisasi kepada para pedagang sehingga tidak muncul konflik sebagaimana yang terjadi pada tahun 2018 lalu.

“Sosialisasikan secara baik sehingga hal-hal yang mengakibatkan molornya pelaksanaan pembangunan ini tidak terjadi lagi,” harapnya.

Terhadap pedagang di kawasan wisata, Mugiyanto juga  berpesan agar kesadaran  pedagang dalam membayar sewa kios untuk lebih ditingkatkan.

“Dari data yang ada para pedagang sebagian menunggak. Hal ini tentu sangat merugikan Pemerintah Daerah karena capaian PAD tidak sesuai dengan target,” pungkasnya. (ham)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.