JOMBANG | duta.co – Polemik penerapan sekolah lima hari di Kabupaten Jombang kian memanas. Para kiai dan pengurus Nahdlatul Ulama (NU), baik dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) maupun Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jombang, mendesak agar kebijakan tersebut segera dikembalikan menjadi enam hari sekolah.
Desakan ini mencuat dalam forum Syuriah MWCNU yang digelar beberapa waktu lalu. Para kiai menilai, kebijakan lima hari sekolah berdampak pada tergerusnya waktu anak untuk belajar di madrasah diniyah serta mengurangi ruang pembinaan karakter keagamaan.
“Sejak sekolah lima hari diberlakukan, banyak santri tidak lagi sempat mengaji di madrasah. Padahal, pendidikan agama menjadi bekal utama bagi anak-anak di Jombang. Kami minta kebijakan ini dikaji ulang,” kata Katib Syuriyah PCNU Jombang KH Sholahuddin Fathurrahman.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang, Abah Cholil Hasyim, menyatakan pihaknya akan bergerak sesuai peran, tugas, dan fungsi. Menurutnya, Dewan Pendidikan segera mengambil langkah strategis untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
“Ada beberapa langkah yang kami tempuh. Pertama, menghimpun aspirasi dan masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait penerapan kebijakan sekolah lima hari. Kedua, melakukan kajian dan analisis mendalam sejak aturan ini diberlakukan pada 2023, termasuk dampaknya. Kajian ini akan melibatkan akademisi, tokoh pendidikan, psikolog anak, organisasi profesi, dan pihak terkait lainnya,” jelas Abah Cholil, Selasa (26/8).
Langkah terakhir, lanjutnya, Dewan Pendidikan akan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Bupati Jombang dalam bentuk laporan atau rekomendasi resmi. “Dengan begitu, hasilnya bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pendidikan di Jombang,” pungkasnya. (din)
