KEDIRI | duta.co – Tak bisa dipungkiri, penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah perlu pengawasan secara intensif. Hal itu dilakukan untuk memantau pelaksanaan penyerapan anggaran yang sesuai dengan pengajuan.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kota Kediri, Harijanto .SH dikonfirmasi usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan satuan kerja terkait, Selasa (3/7). Dijelaskan anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini, meski demikian juga ada beberapa satker telah mampu menyerap anggaran secara maksimal. Berdasarkan data yang dimilikinya, seharusnya anggaran bersumberkan APBD ini, harus terserap sedikitnya 50%.
“Kita punya program Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk mengontrol penyerapan anggaran daerah di Kota Kediri. Memang ada satker – satker itu yang gandol dan ada juga yang kebablasan. Nah untuk itu maka kita periksa untuk dikendalikan,” jelas Harijanto,
Tinggi rendahnya penyerapan anggaran, menurut Harijanto akan mempengaruhi tingkat besaran anggaran, akan disetujui dewan.
“Jadi kalau pengajuan mereka ini tidak sesuai dengan penggunaan, maka anggaran berikutnya akan kita sesuaikan. Jadi yang dilaksanakan ini berimbas pada pengajuan anggaran berikutnya,” beber Harijanto.
Ditambahkannya, pemeriksaan ini seharusnya dilakukan setiap tiga bulan sekali. Namun yang berjalan selama ini masih dalam kategori semesteran, yaitu setiap 6 bulan sekali. Dalam masa jangka waktu tersebut, satker seharusnya sudah bisa menyerap separo dari anggaran yang diajukan.
“Supaya dia sesuai dengan apa yang direncanakan, seharusnya 3 bulan satu kali kita periksa, tapi untuk sementara ini kita periksa setiap satu semester. Itupun kita periksa masih ada satker-satker yang bandel yang mengajukan anggaran terlalu tinggi, ternyata mereka tidak bisa menyerap anggaran itu,” pungkasnya. (ian/nng)
