TRENGGALEK | duta.co — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mengingatkan, pembangunan Pasar Bendorejo Pogalan dan Pasar Panggul pasca direvitalisasi yang sudah digunakan oleh pedagang, jangan sampai berhenti sesuai site plan yang disetujui.
“Baik Pasar Bendorejo dan Pasar Panggul agar secepatnya dituntaskan pembangunannya,” tegas, Hari Langgeng Wiyono, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek, Senin, (2/7/2018).
Dari pantauan, secara fisik bangunan Pasar Bendorejo sudah baik. Namun fasilitas yang lain dirasa masih banyak yang kurang, padahal pasar ini berlokasi di jalur utama yang menghubungkan antara Tulungagung-Trenggalek-Ponorogo.
“Misal area parkir yang masih semrawut, belum lagi fasilitas lain yang belum tersentuh,” tuturnya.
Sejumlah pedagang juga masih tampak menjajakan dagangannya di pinggir jalan persis berhimpitan dengan batas trotoar, sementara di dalam lokasi tidak terlihat aktivitas mencolok.
“Harusnya ada petugas yang bisa menertibkan di bawah komando kepala pasarnya,” tandasnya.
Politikus PDI Perjuangan itu khawatir pembangunan pasar terhenti sehingga kondisi pasar bertambah kumuh padahal itu terlihat oleh mata pengendara lalu lintas.
“Janjinya kan 2019 sudah rampung, kemudian ditempati pedagang secara maksimal. Makanya, kami mendorong agar pembangunan yang selama ini sudah berjalan jangan sampai mandek atau dihentikan,” katanya.
Demikian pula Pasar panggul yang telah digagas menjadi kota perdagangan. Ini harus didorong menjadi pasar yang strategis untuk memberikan peluang wilayah Kabupaten Pacitan sebagai daerah terdekat agar bisa tersambung secara ekonomi.
“Walau masuk di wilayah Jalan Sirip Selatan (JLS) namun wilayah Panggul cukup strategis jika menjadi daya dukung daerah dengan ikon sebagai Kota Perdagangan,” ungkapnya.
Mengenai tertumpunya pada anggaran dari pusat, Hari menegaskan tidak masalah. Malah itu akan tetap dikawal dengan anggaran daerah sendiri. Baginya yang terpenting adalah kesesuaian serta fungsi dari pasar tersebut yang mengacu kepada rencana tata ruang.
“Silakan ada anggaran dari pusat, namun dana kita juga harus ikut melengkapi,” tutupnya. (ham)
