GRESIK | duta.co- Komisi D DPRD Gresik mendesak agar tujuh kepala sekolah (Kepsek) SMP Negeri yang tidak siap melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) supaya mundur atau dicopot dari jabatannya.
“Tudak ada alasan kalau tak siap. Kepala sekolah harus mundur. Juga, pasang spanduk besar di sekolah dengan bertulis sekolah tidak siap UNBK. Biar mereka malu,” cetus Wakil Ketua Komisi D, Bambang Adi Pranato dalam hearing dengan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Gresik, Mahin terkait tujuh sekolah yang mundur dari UNBK, Kamis (23/2).
Selain itu, mereka dianggap tidak mendukung program pemerintah untuk memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Gresik. Padahal, dewan sudah mendukung dengan memberikan motivasi serta mencukupi kebutuhan anggaran sesuai kebutuhan.
“Tahun lalu kita juga memberi motivasi dan anggaran, tetapi masih ada sekolah yang belum siap melaksanakan UNBK. Kalau kondisi sekolahnya kayak kandang ayam, terus mereka mengaku tak siap, kita maklum. Mereka (tujuh kepsekh) harus dihadirkaan ke dewan. Pak Mahin juga kurang kereng (tegas),” imbuhnya dengan nada sengit.
Hal senada dikatakan Sekretaris Komisi D, H Sujono. Menurutnya, Disdik Gresik tidak boleh kalah dibandingkan dengan Surabaya. “Padahal di Surabaya, UNBK sudah berjalan lama. Jika memang kekurangan sarana pendukung, apakah tidak bisa dimaksimalkan di SMA negeri. Lalu, terobosan apa yang bisa dilakukan oleh Disdik Gresik agar SMP Negeri bisa ikut semua?” tanyanya.
Menanggapi desakan pencopoan tujuh kepsek tersebut, Kepala Disdik Gresik, Mahin mengaku semuanya tergantung pada Bupati Sambari Halim Radianto. “Sebab, Bupati sebagai pembina ASN (aparatur sipil negeri) di daerah yang memiliki hak prerogatif,” katanya.
Adapun sekolah negeri yang mundur dari pelaksana UNBK yakni SMPN 3 dan SMPN 4 Sidayu, SMPN 1 Bungah, SMPN 2 Manyar, SMPN 1 dan 2 Benjeng, serta SMPN Tambak.
Mahin menjelaskan, awalnya seluruh Kepsek SMP Negeri se-Gresik setuju dengan pelaksanan UNBK. Langkah Disdik Gresik dengan mempersiapkan segala hal, termasuk sarana dan prasarana dalam menghadapi UNBK dengan meminta alokasi pengadaan komputer dan server sebesar Rp 9 miliar dalam APBD Gresik.
Sebab, UNBK dapat dilaksanakan dua pos sehingga lembaga pendidikan antusias dengan kolaborasi meminjam tempat di SMA yang memiliki laboratorium komputer. Tetapi, kebijakan dari pemerintah pusat berubah lagi hanya dengan satu pos. Akhirnya, ada sekolah yang ngeper dengan menyatakan tak sanggup. “Berdasarkan surat pernyataaan dari kepala sekolah yang menyatakan tak siap,”cetus.
Mahin menerangkan, pihaknya menarik bantuan komputer yang diberikan ke tujuh sekolah itu. Selanjutnya dialihkan untuk dialihkan ke sekolah yang membuat pernyataan kesiapannya. “Memang tak ada aturan wajib UNBK, tetapi harapan termasuk dari wabup, pada 2017 semua sekolah negeri harus UNBK,” urai Mahin.
Dijelaskan, ada 321 lembaga SMP di Gresik. Sedangkan status SMPÂ Negeri ada 33 lembaga dan SMP swasta ada 74. Namun, sekolah SMP swasta untuk berbasis paper atau manual ada 62 lembaga. “Tapi, jumlah peserta UNBK lebih banyak. Karena,ada 10.600 siswa yang ikut UNBK. Sedangkan pesera paper 8.294 siswa. Jadi, 60 persen siswa SMP di Gresik mengikuti UNBK,” cetusnya.
Apakah ada peluang agar tujuh sekolah ikut UNBK? Menurut Mahin kemungkinan bisa asalkan harus nembus ke Kementerian Dikbud. “Yang jadi kendala, sarana yang sudah kita bagi untuk ploting sekolah lain yang siap UNBK,” katanya.
Alasan yang diberikan ke Disdik bagi tujuh sekolah yang tak siap UNBK yakni saraana dan prasarana kurang. Kedua, karena kesiapan anak didik dan alasan ketiga karena kebutuhan listrik yang tak terjamin. “Kami tak bisa paksakan untuk ikut UNBK. Kalau mereka siap, maka ketka pelaksanaan ada masalah, bukan kesalahan kami,”pungkasnya. pii
