SURABAYA | duta.co – Tuduhan tidak bertanggung jawab yang dilontarkan pengacara Setya Novanto (Setnov) terhadap Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat masyarakat Jatim meradang. Bahkan keluarga besar Partai Demokrat Jatim berencana akan melaporkan pengacara bernama Firman Wijaya karena dianggap telah mencemarkan nama baik Ketua Umum DPP Partai Demokrat.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur Renville Antonio langsung merespon isu nasional ini. Demokrat Jatim akan memberikan dukungan moral kepada Pak SBY dan pihak DPP Demokrat yang kini sedang dalam perjalanan ke Mabes Polri untuk melaporkan pengacara mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, yakni Firman Wijaya atas tuduhan atau fitnah yang dilontarkan beberapa waktu lalu.
“Kami sedih, kok teganya menuduh Ketua Umum kami. Tuduhan itu adalah keji dan fitnah, kami kader Demokrat di Jawa Timur tidak bisa terima,” tegas Renville Antonio saat dikonfirmasi, Selasa (6/2/2018) kemarin.
Menurut wakil ketua Komisi C DPRD Jatim, Demokrat sangat menyayangkan pernyataan yang dilontarkan advocat Setnov. Pasalnya, hal itu dianggap sebagai fitnah tanpa ada bukti. Terlebih, sosok SBY dikenal adalah orang yang bersih dan lurus, terbukti dalam mengelola negara Indonesia 10 tahun lamanya.
“Apa yang dituduhkan kepada pak SBY itu, kami anggap fitnah. Sepengetahuan kami SBY adalah sosok bapak bangsa dan tidak pernah ada keterkaitan dengan penyalahgunaan wewenang,” beber Renville.
Ia juga berharap pengacara Setnov sebaiknya fokus pada urusan kliennya saja, dan tidak membawa-bawa nama ketua umum DPP Partai Demokrat. “Tolong segera hentikan, kalau tidak pasti kami akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan kepada pihak berwajib,” dalih Renville.
DPD PD Jatim akan mendukung penuh langkah yang diambil oleh DPP Partai Demokrat yang akan melaporkan Firman ke Mabes Polri. “Kami mendukung upaya DPP Partai Demokrat. Dan kami juga mengirim do’a bagi pimpinan kami,” tambah Renville sembari berharap kepada pihak penegak hukum untuk menegakkan keadilan setegak-tegaknya.
Dijelaskan Renville, sikap DPD PD Jatim juga diikuti seluruh provinsi dan cabang partai berlambang segitiga mercy se-Indonesia. “Jangan lagi ada pernyataan yang mencemarkan nama baik Ketua Umum kami yang itu otomatis juga melukai rakyat Indonesia teruma kader-kader Demokrat di daerah,” pungkasnya.
Seperti diberitakan kompas.com, mantan politisi Partai Demokrat, Mirwan Amir, sebelumnya pernah meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghentikan proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Namun, permintaan itu ditolak SBY.
Hal itu dikatakan Mirwan saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (25/1/2018). Mirwan bersaksi untuk terdakwa Setya Novanto.
“Saya menyampaikan ke Pak SBY agar e-KTP tidak diteruskan,” ujar Mirwan di dalam persidangan sebagaimana dilansir kompas.com.
Menurut Mirwan, saat itu ia mendengar informasi dari pengusaha Yusnan Solihin bahwa ada masalah dalam pelaksanaan proyek e-KTP.
Informasi itu kemudian disampaikan kepada SBY saat ada kegiatan di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat.
Namun, menurut mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu, SBY menolak menghentikan proyek e-KTP yang sedang berlangsung. Alasannya, karena saat itu menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
“Tanggapan Bapak SBY karena ini menuju pilkada, jadi proyek ini harus diteruskan,” kata Mirwan dalam berita itu.
Dalam persidangan, Mirwan mengatakan, saat itu ia tidak memiliki kekuatan menghentikan proyek e-KTP.
Inilah pernyataan yang dinilai keluar dari konteks dan mengesankan SBY tahu proses proyek e-KTP. (ud)
