SURABAYA | duta.co – Tekat Ketum DPP Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memenangkan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019, ‘bergetar’ sampai bawah. Seluruh kader PD, termasuk Jatim siap bergerak ‘bawah tanah’ untuk kemenangan pasangan nomor urut 02.
Ketua Harian Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi Jawa Timur, Anwar Sadad meyakini Partai Demokrat Jatim bekerja untuk pemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 dengan cara tersendiri, karena BPP tidak bisa mendeksi partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi.
“Saya optimis Partai Demokrat Jatim kerja untuk pemenangan Prabowo-Sandi dengan cara mereka sendiri, sebab kami tidak bisa mendekte,” ujar Anwar Sadad saat dikonfirmasi Jumat (27/12/2018).
Keyakinan tersebut, lanjut sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim disebabkan Ketum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak akan mengajarkan cara-cara yang tak epik pada kadernya yang ada di daerah.
“Saya percaya Pak SBY akan all out mendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Hal itu otomatis akan diikuti kader Demokrat yang ada di daerah termasuk di Jatim,” dalih Anwar Sadad.
Menurut politisi asal Pasuruan, langkah ketua DPW Partai Demokrat Jatim, Soekarwo yang hendak mengorbankan kadernya dengan tidak tunduk dan mengikuti langkah Ketum DPP Partai Demokrat justru disayangkan karena karier politik pria yang akrab disapa Pakde Karwo diakhiri dengan cara-cara yang kurang sehat.
“Memang caleg Demokrat sosialisasi Pilegnya belum terlihat menggunakan gambar Prabowo-Sandi. Sedangkan partai koalisi lain seperti PKS dan PAN sudah berani memasang foto Prabowo-Sandi di baliho daan spanduknya,” ungkap Anwar Sadad.
Tidak Harus Pasang ATK
Kendati demikian, pihaknya masih bisa memaklumi karena sosialisasi Pileg dan Pilpres dalam satu paket masih banyak menemui kendala di lapangan bukan hanya partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi tapi juga dialami partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf.
“Di Pasuruan caleg DPR RI dari partai pendukung Jokowi-Ma’ruf juga tak berani pasang foto Jokowi-Ma’ruf. Begitu juga di Madura, caleg DPRD Jatim dari PPP juga tak berani pasang foto Jokowi-Ma’ruf karena pertimbangan tersendiri,” ungkap anggota Komisi C DPRD Jatim.
Bagi Partai Gerindra persoalan itu sebenarnya tak terlalu berpengaruh sebab sosialisi Alat Peraga Kampanye (APK) caleg dengan Pilpres merupakan suatu kewajiban. “Di Jatim sebenarnya tidak semua tempat yang masyarakatnya mempersoalkan APK caleg dengan Pilpres,” pungkas Anwar Sadad. (ud)
