SURABAYA | duta.co – Pileg 2019 punya gaya berbeda. Jika Pileg 2014 lalu banyak mantan kades menjadi rebutan parpol untuk jadi caleg. Kali ini (Pileg 2019) sebaliknya, pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memburu blanko pencalegan. Di lingkungan Pemprov Jatim misalnya, terjadi semacam rebutan beberapa parpol untuk menjadi caleg.
Menurut pengamat politik dari Surabaya Survey Center (SSC), Mochtar W Oetomo, fenomena pensiunan ASN yang menjadi caleg ini tentu layak diapresiasi, di tengah banyaknya caleg dari kalangan mantan kades, artis dan pengusaha yang telah merebak sebelumnya..
Positifnya bagi pemilih, lanjut Mochtar, fenomena ini akan semakin memberi banyak pilihan pada publik tentang adanya caleg yang memiliki kualitas dan kapasitas dengan sgeala pengetahuan dan pengalamannya selama menjadi ASN/PNS.
“Caleg seperti ini cukup memahami apa yang sesungguhnya menjadi persoalan konkret, dan apa yang jadi kebutuhan dan keinginan publik sehingga benar-benar bisa mewakili dan memperjuangkan jika kelak mereka terpilih,” ujar dosen Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Selasa (10/7/2018).
Sedangkan bagi parpol tentu keberaaan caleg mantan ASN memberi banyak dampak positif dalam memperkuat kualitas SDM internal partai, memperluas jejaring, dan penguatan pemahaman akan peta persoalan dan kebutuhan masyarakat yang harus dimiliki parpol dan menjadi kemapuan caleg pensiunan ASN ini.
“Dengan merekrut caleg pensiunan ASN pendeknya parpol tIdak perlu terlalu dibebani untuk meningkatkan kapasitasnya, karena mereka akan langsung bisa tune in dengan berbagai tugas di depan. Juga dalam hal kesiapan modal finansial caleg pensiunan ASN cukup bisa diharapkan untuk terjun dalam pertarungan memperebutkan kursi DPRD,” ungkap Mochtar.
Sementara kelemahan caleg mantan ASN, lanjut Mochtar adalah modal sosial dan politiknya di grass root dengan posisinya sebagai ASN yang harus netral selama ini membuat caleg ini benar-benar harus membangun dari awal jejaring politiknya di level pemilih.
“Karakter kinerja ASN yang introvert dan kadang elitis bisa jadi akan menjadi persoalan tersendiri pada saat harus berjibaku memperebutkan kursi di tengah-tengah pemilih sekaligus bisa juga melahirlan persoalan hubungan dan komunikasi politik di internal partai,” jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jatim Soekarwo membenarkan bahwa mantan pejabat di lingkungan Pemprov Jatim yang tahun ini memasuki masa pensiun bakal banyak yang mendaftar menjadi caleg. Alasan orang-orang yang pernah menduduki jabatan eselon II ini, selain ingin mengabdikan diri kepada negara adalah untuk mengisi kokosongan aktivitas setelah pensiun.
“Iya (pejabat dan mantan pejabat pemprov, red) banyak yang daftar menjadi caleg. Tapi saya tidak bisa menyebutkan siapa mereka dan akan mendaftar melalui partai apa saja,” terang Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo.
Diakui Pakde Karwo, para caleg yang berasal dari mantan pejabat memiliki kelebihan tersendiri. Seperti sudah punya massa atau komunitas, memahami masalah di masyarakat sesuai bidang OPD-nya dan sudah pernah bersinggungan dengan politik, khususnya dengan DPRD Jatim.
“Contohnya, Pak Maskur (mantan Kepala Dinas Peternakan Jatim, red) punya komunitas peternak di Tuban. Kalau Pak Rasiyo (mantan Sekdaprov Jatim, red) punya kenalan guru-guru. Selain itu, mereka juga mempunyai kemampuan analisis kuantitatif yang baik. Tinggal mereka dipilih atau tidak,” dalih pria yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini.
Dari segi kualitatif, lanjut mantan Sekdaprov Jatim ini, juga lebih baik. Dari pada nanti ada caleg dari tukang becak, lalu jadi anggota legislatif akan lebih sulit. Sebab dia harus belajar dari nol dan dunia yang benar-benar baru dari sebelumnya.
Positif karena Berpengalaman
Yang menjadi masalah, lanjut Pakde Karwo, sapaan karib Gubernur Soekarwo, adalah pejabat yang saat ini masih aktif. Sebab jika dia ingin mendaftar sebagai caleg pada Juli 2018 ini, harus sudah pensiun lebih awal.“Rencananya yang mau daftar caleg banyak. Tidak hanya ke Partai Demokrat, tapi juga partai lain. Ada yang daftar menjadi caleg DPR RI, DPRD Jatim, dan DPRD kabupaten/kota dengan alasan ingin pulang kampung,” bebernya.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim, Renville Antonio menambahkan ada beberapa pejabat Pemprov Jatim yang sudah mendaftar ke Partai Demokrat untuk menjadi caleg. Mereka adalah orang-orang yang menjadi pengurus DPD Partai Demokrat. Yaitu; mantan Kepala Dinas Peternakan Jatim Maskur dan mantan Kepala Bappeda Jatim Zainal Abidin.
Kemudian mantan Kepala Dinas Kehutanan Jatim Agus Samsudin, mantan Kepala Badan Ketahanan Pangan Jatim Tutut Herawati, mantan Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Ratnadi Ismaon, mantan Kepala Dinas Kehutanan Gatot Soebektiono, mantan Kepala Bapemas Jatim, Zarkasi dan mantan Sekdaprov Jatim Rasiyo. (ud)
