JAKARTA | Duta.co – Protes keras terus berdatangan berkaitan dengan pernyataan Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama dan kuasa hukumnya kepada Ketua MUI Ma’ruf Amin. Kali ini, politisi Partai Demokrat ramai-ramai membantah. Rabu (1/2/2017) pagi, sudah tiga politikus Demokrat yang memprotes hal itu.
Wakil Ketua Umum Demokrat Roy Suryo menilai, tudingan itu tidak beralasan. Apalagi tim kuasa hukum Ahok memiliki transkrip telepon Kiai Ma’ruf, maka bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum.
“Dan bisa dituntut balik secara hukum karena secara hukum KH Ma’ruf Amin selaku saksi tidak boleh disadap atau di-print out apalagi Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang bukan merupakan pihak tidak terkait sama sekali,” ujar Roy dalam pesannya.
Secara terpisah, itu Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi juga menilai, tudingan itu tidak berdasar. Demokrat menyebutkan fatwa penistaan agama keluar setelah MUI bersidang dan melakukan musyawarah antarulama.
“Tidak ada sama sekali Pak SBY meminta Ketua MUI untuk keluarkan fatwa penistaan agama yang ditujukan kepada Ahok,” ujar Didi dalam pesan tertulis.
Didi menilai, tudingan itu adalah fitnah yang dibangun tim Ahok dengan maksud mengalihkan dugaan kasus penistaan agama. Didi meminta agar tim Ahok fokus pada kasusnya.
“Kami mempertanyakan apa dasar tuduhan tim Ahok menuduh Pak SBY. Silakan tunjukkan fakta dan bukti konkret yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum sehubungan tudingan tersebut,” kata dia.
Tak hanya Roy dan Didi, Politikus Demokrat yang juga tim sukses Agus Yudhoyono-Sylviana Murni, Rachland Nashidik juga bereaksi. “Membangun narasi opini politik tentang pihak lain yang tidak berhubungan dengan kasus itu sendiri tidak akan menolong klien dari jeratan hukum,” ujarnya.
Hal itu disampaikan para politisi Demokrat menyusul pernyataan soal adanya telepon SBY kepada KH Ma’ruf Amin. Pernyataan itu disampaikan di sidang dugaan penodaan agama dengan terdakwa Ahok, Selasa (31/1) kemarin. ful, net
