
“Dengan konstruksi konsep seperti ini, pelaporan atau keberatan atas konten dan materi mens rea Panji, adalah bagian dari dialiktika tentang human right empowering, tidak perlu buru-buru minta maaf atau cabut gugatan.”

Oleh M Sholeh Basyari *
GELOMBANG protes menerpa Panji Pragiwaksono. Mulai dari pelaporan yang dilakukan Angkatan Muda NU dan Muhammadiyah, hingga reaksi keras dari Firn Persaudaraan Islam (FPI). Tetapi, (juga)) tidak sedikit yang membelanya.
Meski dengan nuansa berbeda, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrahman juga memberi tanggapan khusus atas perform Panji pada stand up yang kelewa serius tersebut. Orasi Panji memang menyengat, menyulut publik terbelah. Menghentak, menggertak tanpa tedeng aling kaum elit. Narasi monolognya, yang dibangkai dalam “mens rea“, bukanlah stand up biasa. Ada yang menyebut blak-blakan tanpa rasa takut.
Pada gelaran stand up comedy itu, Panji berlari-lari dari satu tema ke tema lain. Sejujurnya roastingan Panji, standart dan “kering”, untuk disebut komedi. Hal ini setidaknya bagi yang familier dengan gaya dan genre Kiki Saputri, atau trio “Lapor Pak”: Andre Taulani, Andika Pratama dan Denny Cagur.
Panji “Nyontek” Zelensky
Secara utuh, kesimpulan umum atas “mens rea” Panji adalah kritik sosial, juga politik, yang dibungkus jokes, lelucon. Tokoh dunia dengan type seperti itu adalah presiden Ukraina, Zelensky.
Sebelum menjadi pemimpin nomor satu di negara bekas federasi Soviet ini, musuh utama Vladimir Putin ini adalah berprofesi sebagai komedian.
Konfidensi Panji yang secara gagah merosting presiden Prabowo, Wapres Gibran, hingga menyasarr NU dan Muhamadiyah, tampak dipersiapkan secara matang. Materinya dipresentasikan secara runut, menggambarkan bahwa Panji telah riset kecil dan melakukan analisis media secara memadai. Serangkaian kerja ilmiah yang menjadi makanan sehari-hari pengamat politik dan akademisi.
Aktivitas riset sekaligus tuang gagasan dalam bentuk tulisan naratif, menurut Panji dilakukan kurang lebih setahun. Maka tidak heran jika konten dan konsep stand up Panji bobot politik dan kritisismenya sepadan dengan analisis politik, Rafly Harun, Rocky Gerung atau bahkan senyinyir Roy Surya (khusus terkait Gibran dan Jokowi).
Dengan konstruksi komedi seperti ini, mungkinkah Panji mendesign dirinya sebagai Zelensky Indonesia, yang gelanggang politik melalui panggung komedi?
Paralel dengan Dirty Vote
Sebelum “Mens Rea” Panji viral, publik masih ingat, ketika “masa tenang” Pilpres Februari 2024, tayang “film propaganda” : Dirty Vote. Pesan dalam film tersebut secara substansi dan konten paralel dengan mens rea Panji. Baik dirty vote maupun mens rea, bicara lugas tentang kritik rezim, kebijkan politik serta fragmentasi kekuatan civil society di Indonesia.
Sorotan Panji tentang kualitas demokrasi, partai politik, juga produk pemilu maupun pilpres yang tajam dan kritik dengan nuansa amarah (meski ini komedi), terbaca ketika menyebut nama binatang yang dilekatkan pada Wapres Gibran. Dirty vote kurang lebih juga mengupas hal yang identik dengan yang dilakukan oleh Panji di Mens Rea-nya.
Tidak ada yang genuine dan benar-benar baru dari lawakan Panji. Kritiknya tentang tambang NU misalnya, yang Ia sebut sebagai “jastip” atau “membeli suara”, sedikit paralel dengan cuplikan slide di dirty vote yang menyoroti keengganan NU bergabung dalam kelompok civil society yang menuding merosotnya kualitas pemilu kita.
Tak lupa Panji juga secara memukau menuding hadirnya militer di ruang-ruang yang idealnya mereka berada disitu. Hal ini sama persis dengan pengerahan dan mobilisasi polisi pada pilpres dan pemilu 2024 yang diusung secara kuat oleh trio: Bivitri Susanti, Ferry Amsary dan Zaenal Arifin Moehtar dalam dirty vote.
Konsepsi HAM Mens Rea Panji
Materi dan konten mens rea Panji membelah publik menjadi setuju dan tidak setuju. Konten komedi tersebut, tidak serta merta bisa sepenuhnya diterima sebab sesuai fakta. Sebaliknya, mengekpresikan ketidaksetujuan terhadap konten itu, melalui demonstrasi dan pelaporan hukum, adalah terlalu simplistis kalau dimaknai reaktif, berlebihan atau bahkan membungkam freedom speech.
Dalam konteks konsep HAM, freedom speech seperti Mens Rea Panji, masuk ranah hak sosial seseorang. Hak sosial merupakan bagian dari komponen hak Ekosob (ekonomi, sosial dan budaya), yang berkarakter derogable right, hak yang bisa terkurangi atas nama toleransi hak sosial orang lain.
Freedom speech bukanlah hak mutlak seseorang. Berbeda dengan hak beragama atau berideologi yang bersifat non-derogable rights,hak yang tidak bisa dikurangi oleh siapapun atas nama apapun.
Dengan konstruksi konsep seperti ini, pelaporan atau keberatan atas konten dan materi mens rea Panji, adalah bagian dari dialiktika tentang human right empowering. Baik Panji atau Rizki, Anak muda NU pelapor, tidak perlu buru-buru minta maaf atau cabut gugatan.(*)
*M Sholeh Basyari adalah dosen Pascasarjana Insuri Ponorogo, Direktur Ekskutif Center strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Jakarta.





































